Anggota DPR RI, Fary Dj Francis, Sabtu (26/11) melakukan pemantauan sejumlah proyek APBN di Kecamatan Sasitamean dan Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Belu. Selain melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proyek, ia juga melakukan diskusi dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi guna diperjuangkan di tingkat pusat.
Fary Francis dalam kunjungan itu didampingi ketua DPC Gerindra Belu, Salmon Tonak, fungsionaris Partai Gerindra, Jhon Atet dan anggota DPRD Belu, Walde Berek serta sejumlah pengurus partai lainnya.
Sementarta, jajaran pemerintah yang hadir antaranya, Camat Sasitamean, Gabriel Meni Tae, Camat Io Kufeu, Wandelinus Y Un, kepala SMKN Sasitamean, Maksimus Berek dan salah satu kabid di Bappeda, Yohanes Andes P.
Sebelum melakukan pemantauan terhadap sejumlah proyek, sempat dilakukan pertemuan dengan masyarakat, guru maupun tokoh agama di aula SMKN Sasitamean untuk mendengarkan aspirasi masyarakat soal berbagai kebutuhan masyarakat maupun dunia pendidikan.
Usai melakukan dialog, politisi Partai Gerindra itu melakukan pemantauan proyek seperti jalan lingkungan dengan dana yang bersumber dari APBN, pembangunan gedung SMKN Pertanian Sasitamen, maupun usaha peternakan ayam yang dirintisnya pada desa itu.
Fary Francis kepada wartawan usai melakukan pemantauan pelaksanaan proyek menyebutkan, kunjungan yang dilakukan merupakan kunjungan biasa, terutama untuk memenuhi undangan masyarakat Sasitamean dan Io Kufeu. "Ini kunjungan biasa yang saya lakukan untuk memenuhi undangan masyarakat," katanya.
Dia menyebutkan, setidaknya ada sejumlah proyek tahun 2010 dan 2011 yang dilaksanakan dan pihaknya berkepentingan untuk melakukan pemantauan sejauhmana pelaksanaan dan penggunaanya oleh masyarakat.
"Saya juga berkunjung untuk lihat proyek yang dikerjakan dan melihat pemanfaatannya," kata Fary.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu menyebutkan, dari pantauannya ternyata semua sudah dikerjakan dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat dan kedepan sejumlah aspirasi yang telah didengarnya akan diperjuangkan pada tahun anggaran nanti dengan tujuan masyarakat Sasitamean dan Io Kufeu bisa terus mengalami kemajuan.
Bukan saja Io Kufeu dan Sasitamean, pihaknya juga akan mendengar juga apsirasi masyarakat Kabupaten Belu lainnya untuk diperjuangkan.
"Saya minta doa, semoga semua aspirasi bisa diperjuangkan dan masyarakat NTT dan khususnya Kabupaten Belu bisa terus diperhatikan dan bergerak maju," urainya.
Dia sempat menyoroti pelaksanaan pendidikan di SMKN Sasitamean. Sebab, SMKN tersebut tidak memiliki fasilitas praktek sehingga lebih banyak mendapatkan materi daripada praktek. Padahal, harusnya praktek 70 persen, teori 30 persen.
Dia berjanji akan memperjuangkan pembangunan embung untuk kepentingan SMKN Sasitamean dan masyarakat sekitarnya.
http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=44159
Senin, 28 November 2011
Jonathan Banunaek Dicecar 20 Pertanyaan
Proses penyidikan kasus dugaan penyelewengan dana rutin tahun 2008 pada Dinas Budpar Kabupaten TTS terus berlanjut.
Hingga Selasa (22/11) kemarin, sedikitnya delapan saksi telah dimintai keterangan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri SoE. Kemarin, giliran mantan Kadis Budpar TTS tahun 2008, Jonathan Banunaek yang diperiksa.
Sebagai mantan kadis pada bulan November hingga Desember 2008, Jonathan diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Jonathan diperiksa Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri SoE, Anton Londa sejak pukul 09.30 Wita hingga pukul 12.30 Wita. Sebanyak 20 pertanyaan diberikan kepada Jonathan terkait penggunaan dana rutin baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang secara keseluruhan berjumlah lebih dari Rp 3 miliar.
Kepada wartawan usai diperiksa, Jonathan mengatakan, pemeriksaan dirinya seputar penggunaan dana rutin tersebut. Namun menurut dia, dirinya telah menggunakan dana secara prosedural.
Terkait data penggunaan atau realisasinya, Jonathan meminta agar dikonfirmasi kepada bendaranya saat itu yakni, Trodinia Kabu. Selain itu, Jonathan juga enggan berkomentar banyak soal pertanggungjawaban atas beberapa item pekerjaan. Pasalnya, sebelum pekerjaan selesai, dirinya telah dinonjobkan dari jabatan kadis.
"Saya bekerja sesuai dengan prosedur. Memang saat kepemimpinan saya, ada beberapa kegiatan. Namun pelaksanaannya pada awal tahun 2009 dan selesainya saya sudah tidak menjabat lagi.
Karena saya dipecat April 2009 di saat itu pekerjaan-pekerjaan itu masih sementara berjalan. Sehingga memang saya tidak memberikan pertanggungjawaban. Namun secara rinci nanti ditanyakan ke bendahara karena setiap pengeluaran atau pencairan dana, saya yang menyetujui dan secara administrasi bendahara yang tahu," terangnya.
Ditanya terkait penggunaan dana untuk pembelian sebidang tanah di Fatumnasi, Jonathan mengakui adanya pos pengeluaran tersebut. Walau belum merinci jumlah dana yang digunakan. Dia menjelaskan, program tersebut termasuk dalam program tahun berjalan, sehingga dilaksanakan pada saat kepemimpinannya.
"Itu sudah ada memang dari sebelum saya ada. Saya yang melaksanakan. Tapi jumlahnya saya sudah lupa jadi nanti tanyakan di bendahara saja. Apakah sudah realisasi atau belum, namun secara prosedur memang sudah saya perintahkan untuk direalisasi," jelasnya.
Sementara itu, Kasi Pidsus, Anton Londa yang dikonfirmasi menjelaskan, Jonathan merupakan saksi ke delapan yang diperiksa. Namun masih terdapat dua saksi lagi yang akan diperiksa yakniTrodinia Kabu dan Wasti Naklui sebagai mantan bendahara barang. Menurut Anton, Jonathan masih diperiksa sebagai saksi dan yang bersangkutan diperiksa seputar tupoksinya sebagai kadis saat itu.
Terkait calon tersangkan dalam kasus tersebut, Anton belum memastikan. Pasalnya, kasus tersebut ditangani secara tim. Sehingga keterangan saksi akan dirampungkan untuk kemudian menentukan tersangka.
"Untuk sementara tim masih melakukan pemeriksaan saksi. Setelah itu, kita rapat dan menggabungkan hasil pemeriksaan kemudian baru kita dapat siapa yang harus bertanggung jawab. Itu bisa dalam waktu dekat," beber Anton.
http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=44129
Hingga Selasa (22/11) kemarin, sedikitnya delapan saksi telah dimintai keterangan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri SoE. Kemarin, giliran mantan Kadis Budpar TTS tahun 2008, Jonathan Banunaek yang diperiksa.
Sebagai mantan kadis pada bulan November hingga Desember 2008, Jonathan diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Jonathan diperiksa Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri SoE, Anton Londa sejak pukul 09.30 Wita hingga pukul 12.30 Wita. Sebanyak 20 pertanyaan diberikan kepada Jonathan terkait penggunaan dana rutin baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang secara keseluruhan berjumlah lebih dari Rp 3 miliar.
Kepada wartawan usai diperiksa, Jonathan mengatakan, pemeriksaan dirinya seputar penggunaan dana rutin tersebut. Namun menurut dia, dirinya telah menggunakan dana secara prosedural.
Terkait data penggunaan atau realisasinya, Jonathan meminta agar dikonfirmasi kepada bendaranya saat itu yakni, Trodinia Kabu. Selain itu, Jonathan juga enggan berkomentar banyak soal pertanggungjawaban atas beberapa item pekerjaan. Pasalnya, sebelum pekerjaan selesai, dirinya telah dinonjobkan dari jabatan kadis.
"Saya bekerja sesuai dengan prosedur. Memang saat kepemimpinan saya, ada beberapa kegiatan. Namun pelaksanaannya pada awal tahun 2009 dan selesainya saya sudah tidak menjabat lagi.
Karena saya dipecat April 2009 di saat itu pekerjaan-pekerjaan itu masih sementara berjalan. Sehingga memang saya tidak memberikan pertanggungjawaban. Namun secara rinci nanti ditanyakan ke bendahara karena setiap pengeluaran atau pencairan dana, saya yang menyetujui dan secara administrasi bendahara yang tahu," terangnya.
Ditanya terkait penggunaan dana untuk pembelian sebidang tanah di Fatumnasi, Jonathan mengakui adanya pos pengeluaran tersebut. Walau belum merinci jumlah dana yang digunakan. Dia menjelaskan, program tersebut termasuk dalam program tahun berjalan, sehingga dilaksanakan pada saat kepemimpinannya.
"Itu sudah ada memang dari sebelum saya ada. Saya yang melaksanakan. Tapi jumlahnya saya sudah lupa jadi nanti tanyakan di bendahara saja. Apakah sudah realisasi atau belum, namun secara prosedur memang sudah saya perintahkan untuk direalisasi," jelasnya.
Sementara itu, Kasi Pidsus, Anton Londa yang dikonfirmasi menjelaskan, Jonathan merupakan saksi ke delapan yang diperiksa. Namun masih terdapat dua saksi lagi yang akan diperiksa yakniTrodinia Kabu dan Wasti Naklui sebagai mantan bendahara barang. Menurut Anton, Jonathan masih diperiksa sebagai saksi dan yang bersangkutan diperiksa seputar tupoksinya sebagai kadis saat itu.
Terkait calon tersangkan dalam kasus tersebut, Anton belum memastikan. Pasalnya, kasus tersebut ditangani secara tim. Sehingga keterangan saksi akan dirampungkan untuk kemudian menentukan tersangka.
"Untuk sementara tim masih melakukan pemeriksaan saksi. Setelah itu, kita rapat dan menggabungkan hasil pemeriksaan kemudian baru kita dapat siapa yang harus bertanggung jawab. Itu bisa dalam waktu dekat," beber Anton.
http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=44129
Jumat, 04 November 2011
Kapolda Siap Bermitra dengan Berbagai Komponen
Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Brigjen Pol Ricky HP Sitohang bertekad di masa kepimimpinannya sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur akan terus membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan baik itu pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan berbagai komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun Nusa Tenggara Timur.
Ricky Sitohang kepada wartawan usai acara temu-pisah di Mapolda NTT, Kamis (3/11) kemarin menegaskan sudah saatnya polisi merubah mindset berpikirnya dari cara tindak yang lama menjadi cara tindak yang baru.
"Polisi hadir untuk melayani bukan untuk dilayani. Oleh karena itu, tidak zamannya lagi polisi mengintimidasi masyarakat atau bertindak menakut-nakuti masyarakat. Paradigma lama harus sudah dirubah, polisi harus menjadi pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Kalau ada polisi yang masih rajin mengintimidasi masyarakat maka saya akan tindak tegas," tandasnya.
Bukan hanya dengan pemerintah dan unsur TNI, namun polisi akan bermitra juga dengan masyarakat dengan cara-cara yang humnanis. "Untuk anggota polisi, saya ingatkan sekali lagi, tinggalkan arogansi sikap dan kedepankan pelayanan. Mari hidup bersama masyarakat sampai di pelosok-pelosok. Berikan sentuhan kepastian hukum kepada mereka, biar hidup lebih aman dan tenteram," himbau mantan Kapolres Alor ini.
Ditanyai terkait komitmennya untuk memberantas masalah korupsi di Nusa Tenggara Timur, mantan Dir Reskrim Polda NTT ini, mengatakan, persoalan korupsi bukan hanya persoalan polisi namun hal tersebut menjadi persoalan semua pihak. Oleh karena itu sebagai pimpinan polisi di Nusa Tenggara Timur ia meminta agar uang rakyat harus dinikmati oleh rakyat bukan oleh yang tidak berhak. "Uang rakyat ya untuk kepentingan rakyat.
Bukan untuk kepentingan orang-orang tertentu. Oleh karena itu polisi akan konsentrasi juga terhadap penuntasan kasus-kasus korupsi yang terjadi di NTT. Kalau yang menjadi haknya rakyat dinikmati oleh orang lain maka bersiap-siaplan anda berhadapan dengan hukum," ujarnya.
Ricky Sitohang pada kesempatan tersebut juga menyampaikan terimakasih kepada mantan Kapolda NTT, Brigjen Pol Yorry Yance Worang yang selama ini memimpin Polda Nusa Tenggara Timur. "Bagi saya NTT adalah daerah saya sendiri, karena di tanah inilah saya dibesarkan. Dan, saat ini saya kembali lagi untuk ketiga kalinya. Mungkin, saya tidak akan kembali untuk keempat kalinya. Oleh karena itu saya sudah bertekad memberikan yang terbaik di masa pengabdian saya sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur ini," ujarnya.
Sementara mantan Kapolda NTT, Brigjen Pol Yorry Yance Worang pada kesempatan yang sama kepada wartawan, menyampaikan terimakasih kepada semua komponen masyarakat Nusa Tenggara Timur yang telah bermitra menjaga keamanan dan ketertiban selama masa kepemimpinannya.
"Pak Kapolda yang baru ini sebenarnya 'pulang ke kampungnya' ya..karena bukan orang baru lagi. Sebelumnya, beliau sudah mengabdi dan dikenal di NTT," ujar Yorry Yance Worang yang akan bertugas di BNN Mabes Polri. Acara temu-pisah Kapolda baru dan lama kemarin dilaksanakan dengan berbagai rangkaian seperti upacara bendera, parade pasukan dan malam temu-pisah kamis tadi malam. Acara temu pisah ini dihadiri para pejabat lingkup Polda NTT serta para Kapolres se-NTT bersama jajarannya.
http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=44002
Ricky Sitohang kepada wartawan usai acara temu-pisah di Mapolda NTT, Kamis (3/11) kemarin menegaskan sudah saatnya polisi merubah mindset berpikirnya dari cara tindak yang lama menjadi cara tindak yang baru.
"Polisi hadir untuk melayani bukan untuk dilayani. Oleh karena itu, tidak zamannya lagi polisi mengintimidasi masyarakat atau bertindak menakut-nakuti masyarakat. Paradigma lama harus sudah dirubah, polisi harus menjadi pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Kalau ada polisi yang masih rajin mengintimidasi masyarakat maka saya akan tindak tegas," tandasnya.
Bukan hanya dengan pemerintah dan unsur TNI, namun polisi akan bermitra juga dengan masyarakat dengan cara-cara yang humnanis. "Untuk anggota polisi, saya ingatkan sekali lagi, tinggalkan arogansi sikap dan kedepankan pelayanan. Mari hidup bersama masyarakat sampai di pelosok-pelosok. Berikan sentuhan kepastian hukum kepada mereka, biar hidup lebih aman dan tenteram," himbau mantan Kapolres Alor ini.
Ditanyai terkait komitmennya untuk memberantas masalah korupsi di Nusa Tenggara Timur, mantan Dir Reskrim Polda NTT ini, mengatakan, persoalan korupsi bukan hanya persoalan polisi namun hal tersebut menjadi persoalan semua pihak. Oleh karena itu sebagai pimpinan polisi di Nusa Tenggara Timur ia meminta agar uang rakyat harus dinikmati oleh rakyat bukan oleh yang tidak berhak. "Uang rakyat ya untuk kepentingan rakyat.
Bukan untuk kepentingan orang-orang tertentu. Oleh karena itu polisi akan konsentrasi juga terhadap penuntasan kasus-kasus korupsi yang terjadi di NTT. Kalau yang menjadi haknya rakyat dinikmati oleh orang lain maka bersiap-siaplan anda berhadapan dengan hukum," ujarnya.
Ricky Sitohang pada kesempatan tersebut juga menyampaikan terimakasih kepada mantan Kapolda NTT, Brigjen Pol Yorry Yance Worang yang selama ini memimpin Polda Nusa Tenggara Timur. "Bagi saya NTT adalah daerah saya sendiri, karena di tanah inilah saya dibesarkan. Dan, saat ini saya kembali lagi untuk ketiga kalinya. Mungkin, saya tidak akan kembali untuk keempat kalinya. Oleh karena itu saya sudah bertekad memberikan yang terbaik di masa pengabdian saya sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur ini," ujarnya.
Sementara mantan Kapolda NTT, Brigjen Pol Yorry Yance Worang pada kesempatan yang sama kepada wartawan, menyampaikan terimakasih kepada semua komponen masyarakat Nusa Tenggara Timur yang telah bermitra menjaga keamanan dan ketertiban selama masa kepemimpinannya.
"Pak Kapolda yang baru ini sebenarnya 'pulang ke kampungnya' ya..karena bukan orang baru lagi. Sebelumnya, beliau sudah mengabdi dan dikenal di NTT," ujar Yorry Yance Worang yang akan bertugas di BNN Mabes Polri. Acara temu-pisah Kapolda baru dan lama kemarin dilaksanakan dengan berbagai rangkaian seperti upacara bendera, parade pasukan dan malam temu-pisah kamis tadi malam. Acara temu pisah ini dihadiri para pejabat lingkup Polda NTT serta para Kapolres se-NTT bersama jajarannya.
http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=44002
Selasa, 01 November 2011
GMIT Harus Menjadi Keluarga Ideal
Jabatan Ketua Sinode GMIT tak lagi disandang Pendeta Eben Nuban Timo. Senin (31/10) kemarin, dia secara resmi menyerahkan jabatannya kepada Pendeta Bobby Litelnoni dalam acara serah terima Ketua Sinode GMIT yang dirangkai dengan penthabisan gedung kebaktian GMIT Elim Lasiana.
Acara itu dihadiri langsung Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, Wakil Gubernur NTT, Esthon Foenay, Walikota Kupang, Daniel Adoe, Ketua Majelis Jemaat Elim Lasiana, Pendeta Ina Ngefak-Bara Pa, para anggota Majelis Sinode GMIT yang terpilih dalam Sidang Sinode GMIT XXXII di Naibonat serta ratusan warga jemaat setempat. Tampak hadir sejumlah kepala dinas/kantor/badan lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
Para anggota Majelis Sinode GMIT Periode 2011-2015 yang mengikuti acara serah terima itu, yakni Wakil Ketua Pendeta Welmintje Kameli-Maleng, Sekretaris Pendeta Benyamin Naralulu, Wakil sekretaris Ince Ay-Touselak, Ketua Bidang Hukum Inche Sayuna, Bidang Ekonomi Sofia Malelak-de Haan, dan Bidang Politik Abraham Paul Liyanto.
Acara serah terima jabatan Majelis Sinode GMIT itu berlangsung setelah acara penthabisan gedung kebaktian GMIT Elim Lasiana. Acara serah terima juga dirangkai dengan ibadah Hari Reformasi Gereja serta HUT GMIT ke-64. Rangkaian ibadah itu dipimpin langsung Pendeta Eben Nuban Timo.
Pada acara serah terima itu, Pendeta Nuban Timo menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat GMIT yang telah mendukung Majelis Sinode GMIT periode sebelumnya. Selain itu, dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga GMIT jika dalam masa kepemimpinan mereka, belum memberikan yang terbaik. "Kami menyampaikan terima kasih atas dukungannya selama satu periode ini dan sekaligus menyampaikan permohonan maaf jika ada tindakan yang salah," kata Eben.
Sementara itu, Ketua Sinode yang baru, Pendeta Bobby Litelnoni, dalam suara gembalanya mengatakan GMIT harus bisa merajut perbedaan-perbedaan tanpa bermaksud mempertentangkan satu dengan yang lain. Menurutnya, GMIT tidak hanya membangun komunikasi dengan mereka yang berada pada jalan yang sama dan karena itu mengusahakan bentuk layanan yang seragam.
GMIT dalam hal ini mesti menjadi keluarga dimana orang dari berbagai latarbelakang dapat berhimpun dan mengekspresikasn kehidupan iman mereka secara bertanggungjawab dan tidak mengabaikan mereka yang berada di jalan yang berbeda. "Relasi persaudaraan sebagai satu keluarga akan terus didorong sehingga GMIT menjadi keluarga ideal dimana anggota-anggota keluarga di dalam kepelbagaian mereka dapat hidup bersama dalam suasana saling menghargai satu dengan yang lain," kata Bobby.
Terkait penthabisan gedung kebaktian jemaat Elim Lasiana, Pendeta Bobby berharap tempat ibadah itu menjadi rumah Tuhan yang selalu terbuka sehingga tidak menjadi rumah yang asing bagi warga jemaat Elim, tetapi juga bagi mereka yang berkeinginan atau membutuhkan kehadiran jemaat ini di tengah-tengah masyarakat.
"Perlu saya tekankan bahwa kebanggaan kita sebagai gereja bukan terletak pada kemampuan kita untuk membangun suatu gedung tempat ibadah dengan mengorbankan banyak hal, tetapi bagaimana tempat ibadah yang dibangun dapat dimanfaatkan sebagai rumah bagi semua dan selalu membuka pintunya menjadi pintu damai sejahtera Allah," jelas Pendeta Bobby.
Sementara itu, Gubernur NTT Frans Lebu Raya sebelum menandatangani prasasti, dalam sambutannya, mengatakan rumah Tuhan yang indah dan dan megah ini mesti terus penuh saat hari Minggu atau saat beribadah. Menurutnya, kalau rumahnya megah, indah dan kokoh, maka harus membawa iman setiap jemaat menjadi kokoh kepada Tuhan.
Lebih lanjut menurutnya, peristiwa penthabisan ini bukan merupakan kebetulan belaka, tapi merupakan rencana Tuhan. "Sesuatu pembangunan harus melalui sebuah proses yang bisa berjalan cepat dan bisa berjalan lama juga adanya kerjasama yang baik di antara semua pihak," kata Gubernur.
Terkait serah terima Majelis Sinode GMIT, Gubernur percaya bahwa pengurus yang baru akan membangun daerah ini dengan baik. "Saya percaya para pengurus yang baru pasti bisa saling bekerjasama untuk memberdayakan ekonomi jemaat supaya ke depan bisa lebih maju lagi," pinta Gubernur Lebu Raya.
Dia menyatakan mendukung semua anggota Majelis Sinode GMIT untuk melaksanakan program-program yang sedang dan akan dilaksanakan. Lebu Raya juga meminta agar program-program Pemerintah Provinsi NTT juga mesti disinergikan dengan program Sinode sehingga lebih menyentuh kebutuhan warga dan jemaat.
http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=43978
Acara itu dihadiri langsung Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, Wakil Gubernur NTT, Esthon Foenay, Walikota Kupang, Daniel Adoe, Ketua Majelis Jemaat Elim Lasiana, Pendeta Ina Ngefak-Bara Pa, para anggota Majelis Sinode GMIT yang terpilih dalam Sidang Sinode GMIT XXXII di Naibonat serta ratusan warga jemaat setempat. Tampak hadir sejumlah kepala dinas/kantor/badan lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
Para anggota Majelis Sinode GMIT Periode 2011-2015 yang mengikuti acara serah terima itu, yakni Wakil Ketua Pendeta Welmintje Kameli-Maleng, Sekretaris Pendeta Benyamin Naralulu, Wakil sekretaris Ince Ay-Touselak, Ketua Bidang Hukum Inche Sayuna, Bidang Ekonomi Sofia Malelak-de Haan, dan Bidang Politik Abraham Paul Liyanto.
Acara serah terima jabatan Majelis Sinode GMIT itu berlangsung setelah acara penthabisan gedung kebaktian GMIT Elim Lasiana. Acara serah terima juga dirangkai dengan ibadah Hari Reformasi Gereja serta HUT GMIT ke-64. Rangkaian ibadah itu dipimpin langsung Pendeta Eben Nuban Timo.
Pada acara serah terima itu, Pendeta Nuban Timo menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat GMIT yang telah mendukung Majelis Sinode GMIT periode sebelumnya. Selain itu, dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga GMIT jika dalam masa kepemimpinan mereka, belum memberikan yang terbaik. "Kami menyampaikan terima kasih atas dukungannya selama satu periode ini dan sekaligus menyampaikan permohonan maaf jika ada tindakan yang salah," kata Eben.
Sementara itu, Ketua Sinode yang baru, Pendeta Bobby Litelnoni, dalam suara gembalanya mengatakan GMIT harus bisa merajut perbedaan-perbedaan tanpa bermaksud mempertentangkan satu dengan yang lain. Menurutnya, GMIT tidak hanya membangun komunikasi dengan mereka yang berada pada jalan yang sama dan karena itu mengusahakan bentuk layanan yang seragam.
GMIT dalam hal ini mesti menjadi keluarga dimana orang dari berbagai latarbelakang dapat berhimpun dan mengekspresikasn kehidupan iman mereka secara bertanggungjawab dan tidak mengabaikan mereka yang berada di jalan yang berbeda. "Relasi persaudaraan sebagai satu keluarga akan terus didorong sehingga GMIT menjadi keluarga ideal dimana anggota-anggota keluarga di dalam kepelbagaian mereka dapat hidup bersama dalam suasana saling menghargai satu dengan yang lain," kata Bobby.
Terkait penthabisan gedung kebaktian jemaat Elim Lasiana, Pendeta Bobby berharap tempat ibadah itu menjadi rumah Tuhan yang selalu terbuka sehingga tidak menjadi rumah yang asing bagi warga jemaat Elim, tetapi juga bagi mereka yang berkeinginan atau membutuhkan kehadiran jemaat ini di tengah-tengah masyarakat.
"Perlu saya tekankan bahwa kebanggaan kita sebagai gereja bukan terletak pada kemampuan kita untuk membangun suatu gedung tempat ibadah dengan mengorbankan banyak hal, tetapi bagaimana tempat ibadah yang dibangun dapat dimanfaatkan sebagai rumah bagi semua dan selalu membuka pintunya menjadi pintu damai sejahtera Allah," jelas Pendeta Bobby.
Sementara itu, Gubernur NTT Frans Lebu Raya sebelum menandatangani prasasti, dalam sambutannya, mengatakan rumah Tuhan yang indah dan dan megah ini mesti terus penuh saat hari Minggu atau saat beribadah. Menurutnya, kalau rumahnya megah, indah dan kokoh, maka harus membawa iman setiap jemaat menjadi kokoh kepada Tuhan.
Lebih lanjut menurutnya, peristiwa penthabisan ini bukan merupakan kebetulan belaka, tapi merupakan rencana Tuhan. "Sesuatu pembangunan harus melalui sebuah proses yang bisa berjalan cepat dan bisa berjalan lama juga adanya kerjasama yang baik di antara semua pihak," kata Gubernur.
Terkait serah terima Majelis Sinode GMIT, Gubernur percaya bahwa pengurus yang baru akan membangun daerah ini dengan baik. "Saya percaya para pengurus yang baru pasti bisa saling bekerjasama untuk memberdayakan ekonomi jemaat supaya ke depan bisa lebih maju lagi," pinta Gubernur Lebu Raya.
Dia menyatakan mendukung semua anggota Majelis Sinode GMIT untuk melaksanakan program-program yang sedang dan akan dilaksanakan. Lebu Raya juga meminta agar program-program Pemerintah Provinsi NTT juga mesti disinergikan dengan program Sinode sehingga lebih menyentuh kebutuhan warga dan jemaat.
http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=43978
Sabtu, 29 Oktober 2011
PAD Sabu Raijua Terendah di Indonesia
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sabu Raijua yang hanya Rp 1,2 miliar per tahun, merupakan kabupaten dengan PAD terendah dari 544 kabupaten di Indonesia.
Hal itu dikatakan Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon L Foenay dalam rapat bersama para pimpinan SKPD Tingkat Propinsi NTT di Kantor Gubernur NTT, Kamis (14/7/2011).
Esthon mengatakan, berdasarkan data pada Pemerintah Propinsi (Pemprop) NTT, dari 20 kabupaten/kota di NTT, hanya Kota Kupang yang mengantongi PAD terbesar di NTT, yaitu Rp 51 miliar pada tahun 2011. Menyusul kabupaten lain di NTT yang memiliki PAD sebesar Rp 40 miliar.
Untuk Kabupaten Sabu Raijua demikian Esthon, merupakan daerah yang sangat rendah PAD-nya bila dibandingkan dengan PAD dari kabupaten lain di NTT.
“Penduduk di Kabupaten Sabu Raijua sekitar 78 ribu jiwa lebih. Sementara pohon tuaknya sekitar 150 ribu pohon lebih. Jadi jumlah pohon tuaknya lebih banyak dari jumlah penduduk,” katanya.
Potensi pohon tuak seperti kata Esthon, harus dilirik pemerintah daerah setempat sebagai salah satu potensi ekonomi berupa bahan baku pembuatan gula yang bisa mendokrak peningkatan PAD.
“Kalau di Sabu, gula sabu hanya Rp 500/botol. Sementara di Timor Leste bisa sampai tiga dolar/botol atau sekitar Rp 25.000/botol. Kalau potensi itu dikemas secara baik, maka PAD Sabu bisa meningkat tajam karena potensinya sudah ada tinggal dikelola secara baik,” tegas Foenay.
Pemerintah kata dia, seharusnya bisa menggali potensi yang ada di daerahnya untuk meningkatkan PAD, sehingga proses pembangunan di daerah di NTT bisa berjalan maksimal.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/66206/sabu/pad-sabu-raijua-terendah-di-indonesia
Hal itu dikatakan Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon L Foenay dalam rapat bersama para pimpinan SKPD Tingkat Propinsi NTT di Kantor Gubernur NTT, Kamis (14/7/2011).
Esthon mengatakan, berdasarkan data pada Pemerintah Propinsi (Pemprop) NTT, dari 20 kabupaten/kota di NTT, hanya Kota Kupang yang mengantongi PAD terbesar di NTT, yaitu Rp 51 miliar pada tahun 2011. Menyusul kabupaten lain di NTT yang memiliki PAD sebesar Rp 40 miliar.
Untuk Kabupaten Sabu Raijua demikian Esthon, merupakan daerah yang sangat rendah PAD-nya bila dibandingkan dengan PAD dari kabupaten lain di NTT.
“Penduduk di Kabupaten Sabu Raijua sekitar 78 ribu jiwa lebih. Sementara pohon tuaknya sekitar 150 ribu pohon lebih. Jadi jumlah pohon tuaknya lebih banyak dari jumlah penduduk,” katanya.
Potensi pohon tuak seperti kata Esthon, harus dilirik pemerintah daerah setempat sebagai salah satu potensi ekonomi berupa bahan baku pembuatan gula yang bisa mendokrak peningkatan PAD.
“Kalau di Sabu, gula sabu hanya Rp 500/botol. Sementara di Timor Leste bisa sampai tiga dolar/botol atau sekitar Rp 25.000/botol. Kalau potensi itu dikemas secara baik, maka PAD Sabu bisa meningkat tajam karena potensinya sudah ada tinggal dikelola secara baik,” tegas Foenay.
Pemerintah kata dia, seharusnya bisa menggali potensi yang ada di daerahnya untuk meningkatkan PAD, sehingga proses pembangunan di daerah di NTT bisa berjalan maksimal.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/66206/sabu/pad-sabu-raijua-terendah-di-indonesia
Kamis, 27 Oktober 2011
Di Sabu Raijua : Menenun Itu Wajib
Aktivitas menenun di Kabupaten Sabu Raijua telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Para remaja perempuan dan ibu-ibu selalu menenun. Bahkan sejak masih kecil, anak-anak juga sudah dilatih menenun.
“Ini fakta yang ada di masyarakat. Ibu-ibu selalu menenun. Remaja perempuan juga begitu. Bahkan sejak kecil, anak-anak juga sudah bisa menenun. Jadi menenun itu wajib sifatnya bagi perempuan. Ini potensi yang selalu kami kembangkan di Sabu Raijua,” kata Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Sabu Raijua, Ny. Irna Kristina Dira Tome Dai, ketika ditemui Pos Kupang di Kupang, Selasa (25/10/2011).
Dikatakannya, mengingat menenun telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Sabu Raijua, maka pihaknya terus memberi dorongan agar pekerjaan tersebut terus digeluti. Hanya kendalanya, pemasaran.
Selama ini, lanjut Ny. Irna Dira Tome, kain tenunan sulit dipasarkan. Pemasaran yang ada pun hanya di lingkungan sekitar. Untungnya, masyarakat tak pernah menyerah dengan keadaan ini.
“Itu yang menjadi modal. Makanya, kami di Dekranasda akan terus berusaha melakukan yang terbaik untuk memperkenalkan tenun ikat Sabu Raijua kepada publik terutama di luar Sabu Raijua,” ujar Ny. Irna Dira Tome.
Selama ini, lanjut dia, Dekranasda Sabu Raijua sering mengikuti berbagai kegiatan di luar NTT. Pernah ke Medan, Sumatera Utara (Sumut), lalu ke Bali. Di Pulau Dewata itu, malah Sabu Raijua terpilih sebagai juara umum dalam sebuah pameran.
“Kami punya potensi yang luar biasa. Dalam tenun menenun, misalnya, masyarakat sudah mewarisinya sejak dulu. Bahkan di kalangan anak-anak perempuan, menenun itu wajib sifatnya. Ini yang selalu kami sebut sebagai potensi yang harus difasilitasi oleh pemerintah,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, pihaknya juga mengeluhkan ketiadaan dana bagi Dekranasda untuk menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat setempat.
Meski demikian, Ny. Irna Dira Tome menyadari bahwa sebagai daerah yang baru dimekarkan, keterbatasan dana untuk itu tak bisa ditepis. Ia meminta pemerintah kabupaten setempat terus menghidupkan home industri karena merupakan salah satu sandaran ekonomi masyarakat setempat.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/72162/regionalntt/sabu/2011/10/29/di-sabu-raijua-menenun-itu-wajib
“Ini fakta yang ada di masyarakat. Ibu-ibu selalu menenun. Remaja perempuan juga begitu. Bahkan sejak kecil, anak-anak juga sudah bisa menenun. Jadi menenun itu wajib sifatnya bagi perempuan. Ini potensi yang selalu kami kembangkan di Sabu Raijua,” kata Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Sabu Raijua, Ny. Irna Kristina Dira Tome Dai, ketika ditemui Pos Kupang di Kupang, Selasa (25/10/2011).
Dikatakannya, mengingat menenun telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Sabu Raijua, maka pihaknya terus memberi dorongan agar pekerjaan tersebut terus digeluti. Hanya kendalanya, pemasaran.
Selama ini, lanjut Ny. Irna Dira Tome, kain tenunan sulit dipasarkan. Pemasaran yang ada pun hanya di lingkungan sekitar. Untungnya, masyarakat tak pernah menyerah dengan keadaan ini.
“Itu yang menjadi modal. Makanya, kami di Dekranasda akan terus berusaha melakukan yang terbaik untuk memperkenalkan tenun ikat Sabu Raijua kepada publik terutama di luar Sabu Raijua,” ujar Ny. Irna Dira Tome.
Selama ini, lanjut dia, Dekranasda Sabu Raijua sering mengikuti berbagai kegiatan di luar NTT. Pernah ke Medan, Sumatera Utara (Sumut), lalu ke Bali. Di Pulau Dewata itu, malah Sabu Raijua terpilih sebagai juara umum dalam sebuah pameran.
“Kami punya potensi yang luar biasa. Dalam tenun menenun, misalnya, masyarakat sudah mewarisinya sejak dulu. Bahkan di kalangan anak-anak perempuan, menenun itu wajib sifatnya. Ini yang selalu kami sebut sebagai potensi yang harus difasilitasi oleh pemerintah,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, pihaknya juga mengeluhkan ketiadaan dana bagi Dekranasda untuk menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat setempat.
Meski demikian, Ny. Irna Dira Tome menyadari bahwa sebagai daerah yang baru dimekarkan, keterbatasan dana untuk itu tak bisa ditepis. Ia meminta pemerintah kabupaten setempat terus menghidupkan home industri karena merupakan salah satu sandaran ekonomi masyarakat setempat.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/72162/regionalntt/sabu/2011/10/29/di-sabu-raijua-menenun-itu-wajib
Mengasah Potensi, Lestarikan Budaya
SASANDO adalah sebuah alat instrumen musik petik ikon NTT. Instrumen musik ini berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur.
Secara harfiah nama Sasando, menurut asal katanya, berasal dari bahasa Rote, Sasandu. Artinya, alat yang bergetar atau berbunyi. Konon sasando digunakan dikalangan masyarakat Rote sejak abad ke-7.
Bentuk sasando ada miripnya dengan instrumen petik lainnya seperti gitar, biola dan kecapi. Bagian utama sasando berbentuk tabung panjang yang biasa terbuat dari bambu.
Pada bagian tengah melingkar dari atas ke bawah diberi ganjalan-ganjalan di mana senar-senar (dawai-dawai) yang direntangkan di tabung, dari atas kebawah bertumpu.
Ganjalan-ganjalan ini memberikan nada yang berbeda-beda kepada setiap petikan senar. Lalu tabung sasando ini ditaruh dalam sebuah wadah yang terbuat dari semacam anyaman daun lontar yang dibuat seperti kipas.
Wadah ini merupakan tempat resonansi sasando. Sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Citra Husada Mandiri Kupang (CHMK) melalui juru kemudinya, dr. Jafry Jap, tidak ingin alat musik tradisionalini menjadi punah karena tidak dikenal oleh generasi mudanya.
Walaupun lembaga yang digawanginya adalah lembaga yang seharusnya menciptakan tenaga kesehatan yang handal, namun ia juga menginginkan anak asuhanya tidak saja profesional di bidangnya tetapi juga memiliki nilai plus yakni kompetensi di bidang musik, terutama mewarisi nilai luhur budaya bangsa dan melestarikannya.
Lembaga pendidikan tinggi ini ingin menyuguhkan sesuatu yang lain atau inovasi yang tidak pernah ada di lembaga pendidikan lainnya di NTT.
Mengasah kompetensi mahasiswa, selain bidang keahlianya, dr. Jefri juga membentuk beberapa komunitas lainnya sesuai dengan bakat dan kemampuan anak didiknya.
Tidak tanggung-tanggung ada 10 komunitas di lembaga ini, diantaranya CHMK Coor Comunity dan Komunitas Jurnalis yang sudah menghasilkan sebuah buletin dikampus ini.
Semua ini dilakukan untuk mengasah potensi serta bakat dan minat mahasiswa. Komunitas Sasando sendiri anggotanya terdiri dari enam srikandi yang cantik-cantik yakni Istha L Muskananfola, Lely Ndaumanu, Deby Ello, Arsyanti danYolanda Ndaumanu.
Keenamnya adalah mahasiswa STIKES CHMK dari jurusan S1 Keperawatan. Sesungguhnya komunitas sasando ini merupakan kegiatan ekstra kurikuler di luar jam kuliah dikampus yang dibalut dalam istilah keren yakni CHMK Sasando Community.
Dari sekian banyak komunitas di lembaga pendidikan tinggi ini yang paling menonjol adalah komunitas sasando.
Selain tampil dalam berbagai even lokal di Kota Kupang, seperti digereja, resepsi pernikahan, wisuda, komunitas ini juga pernah tampil memeriahkan pada even pariwisata bergengsi di daerah ini, yakni Entex.
Bahkan, salah satu personelnya Istha Muskananfola pernah tampil diJakarta beberapa waktu lalu pada peringatan Hari Aksara Nasional yang diselenggarakan oleh Kementrian Pendidikan Internasional (Kemendiknas) RI tanggal 21-22 Oktober 2011.
Saat ini, ia juga dipanggil untuk memainkan sasando di Jakarta Convention Centre (JCC). Dr. Jafry Jap, kepada Pos Kupang di STIKES CHMK, Rabu (25/10/2011), mengata-kan, spirit utama dari komunitas ini adalah tetap meles-tarikan budaya dan tradisi NTT yang hampir punah.
“Spiritnya sih sebenarnya hanya ingin menampilkan nuansa etniknya dan melestarikan budaya dan tradisi yang makin hari ditinggalkan oleh generasi mudanya karena terpengaruh dengan masuknya budaya-budaya luar,” katanya.
Makanya, selain sasando, ia juga memasukkan gong Rote sebagai salah satu instrumen musik dilembaga ini. Jafry sendiri menginginkan agar mahasiswa yang memiliki bakat dan talenta diberikan kesempatan untuk berekspresi. Sehingga, lembaga ini membentuk komunitas sasando dan membayar pelatih sasando.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/72132/mengasah-potensi-lestarikan-budaya
Secara harfiah nama Sasando, menurut asal katanya, berasal dari bahasa Rote, Sasandu. Artinya, alat yang bergetar atau berbunyi. Konon sasando digunakan dikalangan masyarakat Rote sejak abad ke-7.
Bentuk sasando ada miripnya dengan instrumen petik lainnya seperti gitar, biola dan kecapi. Bagian utama sasando berbentuk tabung panjang yang biasa terbuat dari bambu.
Pada bagian tengah melingkar dari atas ke bawah diberi ganjalan-ganjalan di mana senar-senar (dawai-dawai) yang direntangkan di tabung, dari atas kebawah bertumpu.
Ganjalan-ganjalan ini memberikan nada yang berbeda-beda kepada setiap petikan senar. Lalu tabung sasando ini ditaruh dalam sebuah wadah yang terbuat dari semacam anyaman daun lontar yang dibuat seperti kipas.
Wadah ini merupakan tempat resonansi sasando. Sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Citra Husada Mandiri Kupang (CHMK) melalui juru kemudinya, dr. Jafry Jap, tidak ingin alat musik tradisionalini menjadi punah karena tidak dikenal oleh generasi mudanya.
Walaupun lembaga yang digawanginya adalah lembaga yang seharusnya menciptakan tenaga kesehatan yang handal, namun ia juga menginginkan anak asuhanya tidak saja profesional di bidangnya tetapi juga memiliki nilai plus yakni kompetensi di bidang musik, terutama mewarisi nilai luhur budaya bangsa dan melestarikannya.
Lembaga pendidikan tinggi ini ingin menyuguhkan sesuatu yang lain atau inovasi yang tidak pernah ada di lembaga pendidikan lainnya di NTT.
Mengasah kompetensi mahasiswa, selain bidang keahlianya, dr. Jefri juga membentuk beberapa komunitas lainnya sesuai dengan bakat dan kemampuan anak didiknya.
Tidak tanggung-tanggung ada 10 komunitas di lembaga ini, diantaranya CHMK Coor Comunity dan Komunitas Jurnalis yang sudah menghasilkan sebuah buletin dikampus ini.
Semua ini dilakukan untuk mengasah potensi serta bakat dan minat mahasiswa. Komunitas Sasando sendiri anggotanya terdiri dari enam srikandi yang cantik-cantik yakni Istha L Muskananfola, Lely Ndaumanu, Deby Ello, Arsyanti danYolanda Ndaumanu.
Keenamnya adalah mahasiswa STIKES CHMK dari jurusan S1 Keperawatan. Sesungguhnya komunitas sasando ini merupakan kegiatan ekstra kurikuler di luar jam kuliah dikampus yang dibalut dalam istilah keren yakni CHMK Sasando Community.
Dari sekian banyak komunitas di lembaga pendidikan tinggi ini yang paling menonjol adalah komunitas sasando.
Selain tampil dalam berbagai even lokal di Kota Kupang, seperti digereja, resepsi pernikahan, wisuda, komunitas ini juga pernah tampil memeriahkan pada even pariwisata bergengsi di daerah ini, yakni Entex.
Bahkan, salah satu personelnya Istha Muskananfola pernah tampil diJakarta beberapa waktu lalu pada peringatan Hari Aksara Nasional yang diselenggarakan oleh Kementrian Pendidikan Internasional (Kemendiknas) RI tanggal 21-22 Oktober 2011.
Saat ini, ia juga dipanggil untuk memainkan sasando di Jakarta Convention Centre (JCC). Dr. Jafry Jap, kepada Pos Kupang di STIKES CHMK, Rabu (25/10/2011), mengata-kan, spirit utama dari komunitas ini adalah tetap meles-tarikan budaya dan tradisi NTT yang hampir punah.
“Spiritnya sih sebenarnya hanya ingin menampilkan nuansa etniknya dan melestarikan budaya dan tradisi yang makin hari ditinggalkan oleh generasi mudanya karena terpengaruh dengan masuknya budaya-budaya luar,” katanya.
Makanya, selain sasando, ia juga memasukkan gong Rote sebagai salah satu instrumen musik dilembaga ini. Jafry sendiri menginginkan agar mahasiswa yang memiliki bakat dan talenta diberikan kesempatan untuk berekspresi. Sehingga, lembaga ini membentuk komunitas sasando dan membayar pelatih sasando.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/72132/mengasah-potensi-lestarikan-budaya
Hemmm! Pura-pura Pingsan karena Takut Ditilang
Ada-ada saja ulah oknum warga untuk menghindari tilang. Di SoE, Ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), untuk menghindari pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan seorang lelaki muda tiba-tiba jatuh dan pingsan.
Peristiwa yang terjadi Selasa (25/10/2011) itu, saat ada razia kendaraan bermotor oleh polisi dan petugas Dispenda TTS. Razia itu untuk memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan dan SIM pengendara sepeda motor.
Usut punya usut, ternyata lelaki itu hanya pura-pura pingsan. Aksi itu ketahuan setelah polisi membawanya ke rumah sakit.
"Setelah dokter menyatakan akan menyuntikan obat ke tubuh korban dengan jarum suntik tiba-tiba saja dia sadarkan diri. Dari situlah kami tahu kalau sebenarnya pria itu pura-pura jatuh pingsan di lokasi razia agar terhindar dari pemeriksaan," ujar Kasat Lantas Polres TTS, Iptu Asdini Pratama Putra, AM.dik kepada Pos Kupang, Rabu (26/10/2011).
Ia menegaskan polisi tetap menilang pria yang berpura-pura pingsan itu. Saat diperiksa, petugas mendapati pria itu tidak membawa kelengkapan surat-surat kendaaraan.
Asdini menyatakan kejadian berlangsung ketika Satlantas Polres TTS menggelar operasi gabungan dengan Dispenda setempat. Selain mengecek kelengkapan kendaraan bermotor dan surat- surat, petugas juga mengecek kadaluwarsa pajak kendaraan bermotor.
Bila ditemukan pelanggaran, kata Asdini, petugas menilang setiap pelanggar lalin yang terjaring dalam razia kendaraan bermotor di Kota SoE. Sementara bagi penunggak pajak kendaraan bermotor, pemilik kendaraan bermotor diwajibkan melunasi tunggakan pajak kendaraan yang belum dibayar ke samsat.
Tak hanya operasi kelengkapan kendaraan bermotor, demikian Asdini, polisi juga merazia kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot racing. Sepeda motor berknalpot racing yang terjaring razia selain dikenakan tilang, juga wajib mengganti knalpot standar.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/72091/hemmm-pura-pura-pingsan-karena-takut-ditilang
Peristiwa yang terjadi Selasa (25/10/2011) itu, saat ada razia kendaraan bermotor oleh polisi dan petugas Dispenda TTS. Razia itu untuk memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan dan SIM pengendara sepeda motor.
Usut punya usut, ternyata lelaki itu hanya pura-pura pingsan. Aksi itu ketahuan setelah polisi membawanya ke rumah sakit.
"Setelah dokter menyatakan akan menyuntikan obat ke tubuh korban dengan jarum suntik tiba-tiba saja dia sadarkan diri. Dari situlah kami tahu kalau sebenarnya pria itu pura-pura jatuh pingsan di lokasi razia agar terhindar dari pemeriksaan," ujar Kasat Lantas Polres TTS, Iptu Asdini Pratama Putra, AM.dik kepada Pos Kupang, Rabu (26/10/2011).
Ia menegaskan polisi tetap menilang pria yang berpura-pura pingsan itu. Saat diperiksa, petugas mendapati pria itu tidak membawa kelengkapan surat-surat kendaaraan.
Asdini menyatakan kejadian berlangsung ketika Satlantas Polres TTS menggelar operasi gabungan dengan Dispenda setempat. Selain mengecek kelengkapan kendaraan bermotor dan surat- surat, petugas juga mengecek kadaluwarsa pajak kendaraan bermotor.
Bila ditemukan pelanggaran, kata Asdini, petugas menilang setiap pelanggar lalin yang terjaring dalam razia kendaraan bermotor di Kota SoE. Sementara bagi penunggak pajak kendaraan bermotor, pemilik kendaraan bermotor diwajibkan melunasi tunggakan pajak kendaraan yang belum dibayar ke samsat.
Tak hanya operasi kelengkapan kendaraan bermotor, demikian Asdini, polisi juga merazia kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot racing. Sepeda motor berknalpot racing yang terjaring razia selain dikenakan tilang, juga wajib mengganti knalpot standar.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/72091/hemmm-pura-pura-pingsan-karena-takut-ditilang
Warga Biboki Tolak Dubes, Dukung DPRD
Sejumlah warga Biboki yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Biboki Anleu, Rabu (26/10) pagi menggelar demo menolak keberadaan Raymundus Sau Fernandes-Aloysius Kobes (Dubes) sebagai Bupati dan Wakil Bupati TTU hasil Pemilukada 2010 yang sudah ... disahkan Mendagri sejak Desember 2010 lalu. Demo warga Biboki yang berlangsung bertepatan dengan pelantikan Kepala Desa Nonotbatan Kecamatan Biboki Anleu ini sebagai wujud dukungan warga Biboki atas rekomendasi DPRD TTU pada tanggal 5 September lalu yang salah satu point rekomendasinya adalah menonaktifkan Raymundus Sau Fernandes dan Aloysius Kobes sebagai bupati dan wakil bupati.
"DPRD TTU sejak 5 September lalu sudah non aktifkan Mundus Fernandes dan Alo Kobes dari jabatan sabagai Bupati-Wakil Bupati TTU. Kenapa mereka dua masih terus berkuasa di TTU," kata Koordinator Forum Peduli Masyarakat Biboki Anleu, Yoakim Ulu didampingi Sekretaris Rofinus Uskenat usai menggelar demo di Biboki Anleu kemarin.
Menurut Ulu Besin-- sapaan akrab-- Koordinator Forum Peduli Masyarakat Biboki Anleu, sebagai penguasa di wilayah Kabupaten TTU, Dubes seharus menunjukan teladan dalam berbagai aspek kepada masyarakat TTU.
Rekomendasi sidang paripurna DPRD TTU sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di lembaga legislatif tingkat Kabupaten TTU seharusnya mendapat tempat terhormat di mata Dubes dalam menegakan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat TTU.
"Masak DPRD TTU sudah nonaktifkan mereka tapi tidak laksanakan rekomendasi sesuai aturan. Malah balik ancam DPRD TTU untuk tidak bayar gaji mereka kalau tidak ikut sidang. Lebih parah lagi, mereka (Dubes Red) masih buat keputusan-keputusan termasuk SK pelantikan Kepala Desa Nonotbatan hari ini yang tentunya meresahkan masyarakat TTU. Ini logika berpikirnya sudah tidak benar," ujar Yoakim Ulu.
Rekomendasi DPRD TTU menonaktifkan Dubes dari kursi kepemimpinan Pemkab TTU periode 2010-2015 hasil Pemilukada TTU 11 Oktober 2010 lalu menurut Ulu Besin, sangat mendasar dan mempunyai kekuatan hukum yang harus di hormati dan dihargai publik TTU sebagai bentuk ketaatan kepada supremasi hukum.
Selain putusan MA RI nomor 119.K/TUN/2011 tentang kasasi sengketa tata usaha negara Pemilukada TTU yang dimenangkan paket ESA melawan KPU TTU dan Tatib DPRD TTU, juga proses penetapan SK pelantikan paket Dubes selaku Bupati dan Wakil Bupati TTU lima tahun ke depan berawal dari usulan DPRD TTU ke Mendagri melalui Gubernur NTT.
"Rekomendasi DPRD TTU sangat kuat sehingga tidak ada alasan untuk tidak dilaksanakan. Kenapa rekomendasi DPRD seolah-olah diabaikan begitu saja oleh DUbes. Ini yang perlu mendapat reaksi dari masyarakat TTU yang cinta akan kebenaran dan Keadilan," katanya.
Forum Peduli Masyarakat Biboki Anleu kata dia, akan tetap berjuang untuk mendukung rekomendasi sidang paripurna DPRD TTU guna menjamin rasa keadilan masyarakat TTU di mata hukum. Dia menilai wibawah penegakan hukum akan tercoreng bagi masyarakat umum khususnya masyarakat TTU jika putusan MA atas sengketa Pemilukada TTU dan rekomendasi sidang paripurna DPRD TTU tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
"Katanya di mata hukum tidak ada yang istimewa, koq kenapa putusan lembaga pengadilan tertinggi dan produk hukum DPRD TTU berupa rekomendasi sidang paripurna tidak berlaku. Kalau kami orang kecil yang tidak punya uang dan kuasa dipaksa untuk menjalankan aturan hukum, masak hukum tidak berlaku untuk para pejabat," protesnya.
http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=43948
"DPRD TTU sejak 5 September lalu sudah non aktifkan Mundus Fernandes dan Alo Kobes dari jabatan sabagai Bupati-Wakil Bupati TTU. Kenapa mereka dua masih terus berkuasa di TTU," kata Koordinator Forum Peduli Masyarakat Biboki Anleu, Yoakim Ulu didampingi Sekretaris Rofinus Uskenat usai menggelar demo di Biboki Anleu kemarin.
Menurut Ulu Besin-- sapaan akrab-- Koordinator Forum Peduli Masyarakat Biboki Anleu, sebagai penguasa di wilayah Kabupaten TTU, Dubes seharus menunjukan teladan dalam berbagai aspek kepada masyarakat TTU.
Rekomendasi sidang paripurna DPRD TTU sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di lembaga legislatif tingkat Kabupaten TTU seharusnya mendapat tempat terhormat di mata Dubes dalam menegakan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat TTU.
"Masak DPRD TTU sudah nonaktifkan mereka tapi tidak laksanakan rekomendasi sesuai aturan. Malah balik ancam DPRD TTU untuk tidak bayar gaji mereka kalau tidak ikut sidang. Lebih parah lagi, mereka (Dubes Red) masih buat keputusan-keputusan termasuk SK pelantikan Kepala Desa Nonotbatan hari ini yang tentunya meresahkan masyarakat TTU. Ini logika berpikirnya sudah tidak benar," ujar Yoakim Ulu.
Rekomendasi DPRD TTU menonaktifkan Dubes dari kursi kepemimpinan Pemkab TTU periode 2010-2015 hasil Pemilukada TTU 11 Oktober 2010 lalu menurut Ulu Besin, sangat mendasar dan mempunyai kekuatan hukum yang harus di hormati dan dihargai publik TTU sebagai bentuk ketaatan kepada supremasi hukum.
Selain putusan MA RI nomor 119.K/TUN/2011 tentang kasasi sengketa tata usaha negara Pemilukada TTU yang dimenangkan paket ESA melawan KPU TTU dan Tatib DPRD TTU, juga proses penetapan SK pelantikan paket Dubes selaku Bupati dan Wakil Bupati TTU lima tahun ke depan berawal dari usulan DPRD TTU ke Mendagri melalui Gubernur NTT.
"Rekomendasi DPRD TTU sangat kuat sehingga tidak ada alasan untuk tidak dilaksanakan. Kenapa rekomendasi DPRD seolah-olah diabaikan begitu saja oleh DUbes. Ini yang perlu mendapat reaksi dari masyarakat TTU yang cinta akan kebenaran dan Keadilan," katanya.
Forum Peduli Masyarakat Biboki Anleu kata dia, akan tetap berjuang untuk mendukung rekomendasi sidang paripurna DPRD TTU guna menjamin rasa keadilan masyarakat TTU di mata hukum. Dia menilai wibawah penegakan hukum akan tercoreng bagi masyarakat umum khususnya masyarakat TTU jika putusan MA atas sengketa Pemilukada TTU dan rekomendasi sidang paripurna DPRD TTU tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
"Katanya di mata hukum tidak ada yang istimewa, koq kenapa putusan lembaga pengadilan tertinggi dan produk hukum DPRD TTU berupa rekomendasi sidang paripurna tidak berlaku. Kalau kami orang kecil yang tidak punya uang dan kuasa dipaksa untuk menjalankan aturan hukum, masak hukum tidak berlaku untuk para pejabat," protesnya.
http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=43948
Senin, 24 Oktober 2011
Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak Menuju MDGs
Oleh: dr.Teda Littik
Penulis warga Kota Kupang di Kelurahan Naikolan
Tujuan Pembangunan Milenium berisikan tujuan kuantitatif yang musti dicapai dalam jangka waktu tertentu, terutama persoalan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2015. Tujuan ini dirumuskan dari ‘Deklarasi Milenium’dan Indonesia merupakan salah satu dari 189 negara penandatangan pada September 2000. Delapan Tujuan Pembangunan Milenium juga menjelaskan mengenai tujuan pembangunan manusia, yang secara langsung juga dapat memberikan dampak bagi penanggulangan kemiskinan ekstrim. Masing-masing tujuan MDGs terdiri dari target-target yang memiliki batas pencapaian minimum yang harus dicapai Indonesia pada 2015.
Untuk mencapai tujuan MDG tahun 2015 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintah (nasional dan lokal), masyarakat sipil, akademia, media, sektor swasta dan komunitas donor. Bersama-sama, kelompok ini akan memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai tersebar merata di seluruh Indonesia. Oleh karena itu pada tanggal 23 juni 2010 Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat RI Agung Laksono mencanangkan suatu gerakan yang disebut Gerakan Nasional Kesehatan Ibu dan Anak (GNKIA), sebagai komitmen dari pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur maka pada 29 juni 2010 Gubernur NTT Frans Lebu Raya juga meluncurkan gerakan tersebut.
Gerakan nasional KIA sangat diharapkan menjadi suatu gerakan bersama untuk konsolidasi bukan saja antara Pemerintah dan organisasi atau lembaga Non Pemerintah namun juga antar instansi pemerintah agar gerak bersama tersebut dapat mensinergiskan segala upaya dan daya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan milenium demi kesejahteraan rakyat.
Data Pencapaian MDG’s Indonesia dan Provinsi NTT
Data SDKI 2007 di skala Nasional Angka Kematian Balita (AKABA) 44/1000 kelahiran hidup (artinya dari 1000 anak balita yang lahir hidup ada 44 yang meninggal dunia sebelum berusia 5 tahun). Angka Kematian bayi (AKB) 34/1000 kelahiran hidup (artinya dari 1000 bayi yang lahir hidup ada 34 bayi meninggal), Angka Kematian Ibu (AKI) masih tetap tinggi 228/100.000 (dari 100.000 ibu melahirkan ada 228 ibu meninggal) ditargetkan pada 2014 turun ke 110/100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan Hasil Riset Kesehatan Dasar (RisKesDas) 2010 bahwa Prevalensi gizi kurang pada anak balita 18 %, Prevalensi gizi buruk 4,9% dan Saat ini angka prevalensi kasus HIV telah berhasil dipertahankan pada kisaran 0,2%. Sedangkan persentase penderita ODHA yang mendapat ARV sudah mencapai 76,8% pada tahun 2010. “Artinya telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 70% pada tahun 2010,”
Sementara itu, angka provinsi NTT : AKABA 80/1000 kelahiran hidup, AKB 57/1000 kelahiran hidup, AKI 306/100.000 kelahiran hidup. Prevalensi gizi kurang 24,20%, Prevalensi gizi buruk 9,40%.
Apa artinya angka-angka ini?
Melihat angka-angka tersebut maka Provinsi Nusa Tenggara Timur sesungguhnya masih berada jauh dari target yang harus dicapai. Banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan organisasi atau lembaga-lembaga non-pemerintah dalam meningkatkan derajad kesehatan ibu, bayi dan anak. Baik dalam hal peningkatan ketrampilan pada tenaga kesehatan, menyediakan sarana dan prasarana, pemberdayaan kader atau masyarakat, maupun penyusunan Peraturan Pemerintah di sektor kesehatan. Hanya saja masih banyak kesulitan yang dihadapi dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak, sehingga angka kematian ibu masih tinggi dan masih ditemukan kematian bayi dan balita dengan angka yang sangat tinggi. Demikian juga angka kejadian gizi kurang dan buruk pada balita. Sementara pemerintah harus menghadapi masalah penyakit menular termasuk peningkatan angka kejadian penularan HIV dan orang dengan AIDS, sedangkan Malaria dan TBC masih menjadi penyakit yang mengancam kematian sebagian besar masyarakat.
Penyebab langsung kematian bayi yang paling sering di NTT adalah infeksi, prematur, berat bayi lahir rendah /BBLR yaitu kurang dari 2500 gram, dan gangguan jalan napas. Sedangkan anak Balita penyebab paling banyak selain yang disebut diatas juga akibat gizi buruk atau busung lapar.
Sedangkan penyebab langsung kematian ibu adalah: Perdarahan saat melahirkan, Infeksi dan Tekanan darah tinggi.
Selain penyebab langsung di atas ada juga penyebab tidak langsung atau non-medis yaitu: Masih rendahnya cakupan pemeriksaan kehamilan yang berkualitas, pertolongan persalinan masih ditolong oleh dukun atau orang lain di luar tenaga profesional, persalinan terjadi di rumah, posisi tawar perempuan untuk mengambil keputusan pro-kesehatan masih lemah, masih banyak fasilitas kesehatan belum memadai, akses masyarakat ke fasilitas kesehatan masih sulit di beberapa daerah, keadilan dan kesetaraan gender masih lemah sehingga ibu hamil tidak bisa mengambil keputusan pada waktu tepat untuk mencari pertolongan atas kondisinya dan faktor kemiskinan menjadi pemicu semakin sulitnya mendapatkan akses pelayanan yang berkualitas. Program Keluarga Berencana belum berhasil.
Melihat begitu banyak penyebabnya maka pendekatan solusi lewat sektor kesehatan saja bukanlah jawaban problem solving. Strategi apa yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan provinsi? Adakah strategi percepatan yang menjawab tantangan besar ini?
Kalau dilihat data per kabupaten/kota di NTT sangat bervariasi dan berfluktuasi dengan tingkat kesulitan yang berbeda pula. Karena angka Prov. NTT adalah kumulatif dari angka di kabupaten/kota tersebut maka gambaran wajah NTT tahun 2015 nanti sangat ditentukan gambaran wajah dari 21 Kabupaten/Kota. Kordinasi antar daerah juga penting dalam mengaplikasikan peluncuran gerakan KIA oleh gubernur tsb diseluruh pelosok NTT untuk saling membantu dalam banyak aspek seperti pembenahan tata pemerintahan yang baik, pelayanan publik, perencanaan terpadu, peningkatan kapasitas aparat, pengawasan pembangunan, dan pertukaran pengalaman baik antar daerah.
Yang tak kalah pentingnya juga bahwa saling melepaskan “ego sektor” antar instansi pemerintah perlu mendapat perhatian serius sebab praktek seperti itu akan menghambat gerak laju percepatan pembangunan (pelaksanaan strategi apapun itu akan terhambat) dan pelayanan publik tentunya, kalaupun semua pihak sudah berkomitmen untuk membangun kerjasama yang jelas maka janganlah dirusak oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Kalau kita semua sepakat bahwa kesehatan Ibu dan Anak merupakan harga mati sebagai MODAL mencapai kualitas manusia yang unggul maka harusnya segala kepentingan dalam membangun diletakan pada kerangka kerja bersama untuk mencapainya.
Kebijakan memotong/memangkas anggaran SKPD di Setda Provinsi NTT untuk membiayai program Desa Mandiri Anggur Merah (DeMAM) kiranya tidak menjadikan semua aparat mengalami demam secara fisik tetapi harapan agar ini menjadi sulutan api yang menyala dan “membakar” semua aparat sebagai pengabdi masyarakat dimulai dari para penentu arah sampai para pelaksananya dilapangan dapat menjawab ketertinggalan Nusa Tenggara Timur dalam mencapai tujuan pembangunan milenium. Tidak ada pilihan lain selain menyikapi ide baik bapak Gubernur tsb dengan menunjukan pencapaian yang dinantikan masyarakat se-NTT dimana pencapaian itu harus terukur dan transparan.
Rapor Merah provinsi NTT harus disikapi dengan semangat tak henti dengan jujur dan berbesar hati agar intervensi yang dilakukan tepat karena segala sumber daya (manusia dan anggaran) harus dikerahkan seoptimal mungkin, tidak bisa bermain-main lagi dengan laporan “asal bapak senang”. Waktu kita hanya tersisa sekitar 3 tahun lagi menuju 2015 dimana dunia akan menilai apakah pemerintah-pemerintah di Indonesia punya komitmen dan kemauan untuk mensejahterakan rakyatnya? Maka saat ini harusnya segala kebijakan,aturan dan anggaran ditujukan pada pemberantasan gizi kurang dan buruk, menanggulangi kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, pemberantasan penyakit-penyakit menular, mengentaskan kemiskinan dan kesempatan kerja sebagai akar dari banyaknya masalah yang ada.
Gerakan Kesehatan Ibu dan anak tidak bisa dipandang dengan “kacamata kuda” yang sempit sehingga melemparkan tanggungjawab pada dinas atau SKPD tertentu tetapi semua instansi, badan dan dinas terkait hendaknya bergandengan tangan, duduk semeja, mencari solusi cepat untuk mengatasi berbagai persoalan diatas. Mengingat faktor penyebabnya multi faktor sehingga memerlukan pemecahan dan intervensi multi pendekatan yang terpadu.
Pertanyaan akhir yang memuncah adalah apakah pencanangan Povinsi NTT sebagai Provinsi Jagung, Provinsi Ternak, Provinsi Cendana dan Provinsi Koperasi dapat menjadi jalan keluar untuk menghapus warna merah pada rapor NTT menjadi hijau seperti daerah lain di Indonesia sebelum tahun 2015?
http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=43933
Penulis warga Kota Kupang di Kelurahan Naikolan
Tujuan Pembangunan Milenium berisikan tujuan kuantitatif yang musti dicapai dalam jangka waktu tertentu, terutama persoalan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2015. Tujuan ini dirumuskan dari ‘Deklarasi Milenium’dan Indonesia merupakan salah satu dari 189 negara penandatangan pada September 2000. Delapan Tujuan Pembangunan Milenium juga menjelaskan mengenai tujuan pembangunan manusia, yang secara langsung juga dapat memberikan dampak bagi penanggulangan kemiskinan ekstrim. Masing-masing tujuan MDGs terdiri dari target-target yang memiliki batas pencapaian minimum yang harus dicapai Indonesia pada 2015.
Untuk mencapai tujuan MDG tahun 2015 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintah (nasional dan lokal), masyarakat sipil, akademia, media, sektor swasta dan komunitas donor. Bersama-sama, kelompok ini akan memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai tersebar merata di seluruh Indonesia. Oleh karena itu pada tanggal 23 juni 2010 Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat RI Agung Laksono mencanangkan suatu gerakan yang disebut Gerakan Nasional Kesehatan Ibu dan Anak (GNKIA), sebagai komitmen dari pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur maka pada 29 juni 2010 Gubernur NTT Frans Lebu Raya juga meluncurkan gerakan tersebut.
Gerakan nasional KIA sangat diharapkan menjadi suatu gerakan bersama untuk konsolidasi bukan saja antara Pemerintah dan organisasi atau lembaga Non Pemerintah namun juga antar instansi pemerintah agar gerak bersama tersebut dapat mensinergiskan segala upaya dan daya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan milenium demi kesejahteraan rakyat.
Data Pencapaian MDG’s Indonesia dan Provinsi NTT
Data SDKI 2007 di skala Nasional Angka Kematian Balita (AKABA) 44/1000 kelahiran hidup (artinya dari 1000 anak balita yang lahir hidup ada 44 yang meninggal dunia sebelum berusia 5 tahun). Angka Kematian bayi (AKB) 34/1000 kelahiran hidup (artinya dari 1000 bayi yang lahir hidup ada 34 bayi meninggal), Angka Kematian Ibu (AKI) masih tetap tinggi 228/100.000 (dari 100.000 ibu melahirkan ada 228 ibu meninggal) ditargetkan pada 2014 turun ke 110/100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan Hasil Riset Kesehatan Dasar (RisKesDas) 2010 bahwa Prevalensi gizi kurang pada anak balita 18 %, Prevalensi gizi buruk 4,9% dan Saat ini angka prevalensi kasus HIV telah berhasil dipertahankan pada kisaran 0,2%. Sedangkan persentase penderita ODHA yang mendapat ARV sudah mencapai 76,8% pada tahun 2010. “Artinya telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 70% pada tahun 2010,”
Sementara itu, angka provinsi NTT : AKABA 80/1000 kelahiran hidup, AKB 57/1000 kelahiran hidup, AKI 306/100.000 kelahiran hidup. Prevalensi gizi kurang 24,20%, Prevalensi gizi buruk 9,40%.
Apa artinya angka-angka ini?
Melihat angka-angka tersebut maka Provinsi Nusa Tenggara Timur sesungguhnya masih berada jauh dari target yang harus dicapai. Banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan organisasi atau lembaga-lembaga non-pemerintah dalam meningkatkan derajad kesehatan ibu, bayi dan anak. Baik dalam hal peningkatan ketrampilan pada tenaga kesehatan, menyediakan sarana dan prasarana, pemberdayaan kader atau masyarakat, maupun penyusunan Peraturan Pemerintah di sektor kesehatan. Hanya saja masih banyak kesulitan yang dihadapi dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak, sehingga angka kematian ibu masih tinggi dan masih ditemukan kematian bayi dan balita dengan angka yang sangat tinggi. Demikian juga angka kejadian gizi kurang dan buruk pada balita. Sementara pemerintah harus menghadapi masalah penyakit menular termasuk peningkatan angka kejadian penularan HIV dan orang dengan AIDS, sedangkan Malaria dan TBC masih menjadi penyakit yang mengancam kematian sebagian besar masyarakat.
Penyebab langsung kematian bayi yang paling sering di NTT adalah infeksi, prematur, berat bayi lahir rendah /BBLR yaitu kurang dari 2500 gram, dan gangguan jalan napas. Sedangkan anak Balita penyebab paling banyak selain yang disebut diatas juga akibat gizi buruk atau busung lapar.
Sedangkan penyebab langsung kematian ibu adalah: Perdarahan saat melahirkan, Infeksi dan Tekanan darah tinggi.
Selain penyebab langsung di atas ada juga penyebab tidak langsung atau non-medis yaitu: Masih rendahnya cakupan pemeriksaan kehamilan yang berkualitas, pertolongan persalinan masih ditolong oleh dukun atau orang lain di luar tenaga profesional, persalinan terjadi di rumah, posisi tawar perempuan untuk mengambil keputusan pro-kesehatan masih lemah, masih banyak fasilitas kesehatan belum memadai, akses masyarakat ke fasilitas kesehatan masih sulit di beberapa daerah, keadilan dan kesetaraan gender masih lemah sehingga ibu hamil tidak bisa mengambil keputusan pada waktu tepat untuk mencari pertolongan atas kondisinya dan faktor kemiskinan menjadi pemicu semakin sulitnya mendapatkan akses pelayanan yang berkualitas. Program Keluarga Berencana belum berhasil.
Melihat begitu banyak penyebabnya maka pendekatan solusi lewat sektor kesehatan saja bukanlah jawaban problem solving. Strategi apa yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan provinsi? Adakah strategi percepatan yang menjawab tantangan besar ini?
Kalau dilihat data per kabupaten/kota di NTT sangat bervariasi dan berfluktuasi dengan tingkat kesulitan yang berbeda pula. Karena angka Prov. NTT adalah kumulatif dari angka di kabupaten/kota tersebut maka gambaran wajah NTT tahun 2015 nanti sangat ditentukan gambaran wajah dari 21 Kabupaten/Kota. Kordinasi antar daerah juga penting dalam mengaplikasikan peluncuran gerakan KIA oleh gubernur tsb diseluruh pelosok NTT untuk saling membantu dalam banyak aspek seperti pembenahan tata pemerintahan yang baik, pelayanan publik, perencanaan terpadu, peningkatan kapasitas aparat, pengawasan pembangunan, dan pertukaran pengalaman baik antar daerah.
Yang tak kalah pentingnya juga bahwa saling melepaskan “ego sektor” antar instansi pemerintah perlu mendapat perhatian serius sebab praktek seperti itu akan menghambat gerak laju percepatan pembangunan (pelaksanaan strategi apapun itu akan terhambat) dan pelayanan publik tentunya, kalaupun semua pihak sudah berkomitmen untuk membangun kerjasama yang jelas maka janganlah dirusak oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Kalau kita semua sepakat bahwa kesehatan Ibu dan Anak merupakan harga mati sebagai MODAL mencapai kualitas manusia yang unggul maka harusnya segala kepentingan dalam membangun diletakan pada kerangka kerja bersama untuk mencapainya.
Kebijakan memotong/memangkas anggaran SKPD di Setda Provinsi NTT untuk membiayai program Desa Mandiri Anggur Merah (DeMAM) kiranya tidak menjadikan semua aparat mengalami demam secara fisik tetapi harapan agar ini menjadi sulutan api yang menyala dan “membakar” semua aparat sebagai pengabdi masyarakat dimulai dari para penentu arah sampai para pelaksananya dilapangan dapat menjawab ketertinggalan Nusa Tenggara Timur dalam mencapai tujuan pembangunan milenium. Tidak ada pilihan lain selain menyikapi ide baik bapak Gubernur tsb dengan menunjukan pencapaian yang dinantikan masyarakat se-NTT dimana pencapaian itu harus terukur dan transparan.
Rapor Merah provinsi NTT harus disikapi dengan semangat tak henti dengan jujur dan berbesar hati agar intervensi yang dilakukan tepat karena segala sumber daya (manusia dan anggaran) harus dikerahkan seoptimal mungkin, tidak bisa bermain-main lagi dengan laporan “asal bapak senang”. Waktu kita hanya tersisa sekitar 3 tahun lagi menuju 2015 dimana dunia akan menilai apakah pemerintah-pemerintah di Indonesia punya komitmen dan kemauan untuk mensejahterakan rakyatnya? Maka saat ini harusnya segala kebijakan,aturan dan anggaran ditujukan pada pemberantasan gizi kurang dan buruk, menanggulangi kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, pemberantasan penyakit-penyakit menular, mengentaskan kemiskinan dan kesempatan kerja sebagai akar dari banyaknya masalah yang ada.
Gerakan Kesehatan Ibu dan anak tidak bisa dipandang dengan “kacamata kuda” yang sempit sehingga melemparkan tanggungjawab pada dinas atau SKPD tertentu tetapi semua instansi, badan dan dinas terkait hendaknya bergandengan tangan, duduk semeja, mencari solusi cepat untuk mengatasi berbagai persoalan diatas. Mengingat faktor penyebabnya multi faktor sehingga memerlukan pemecahan dan intervensi multi pendekatan yang terpadu.
Pertanyaan akhir yang memuncah adalah apakah pencanangan Povinsi NTT sebagai Provinsi Jagung, Provinsi Ternak, Provinsi Cendana dan Provinsi Koperasi dapat menjadi jalan keluar untuk menghapus warna merah pada rapor NTT menjadi hijau seperti daerah lain di Indonesia sebelum tahun 2015?
http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=43933
Mulai November, Stop Bayar Gaji DPRD TTU
"Kalau sampai akhir Oktober belum juga menggelar sidang, mulai November nanti, kami stopkan pembayaran gaji dan semua hak anggota Dewan. Untuk apa bayar gaji, kalau DPRD tidak bersidang? Dewan itu dibayar negara untuk bersidang."
Demikian Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandes, menanggapi aksi mogok sidang yang dilakukan DPRD TTU. Ia menyebutkan, aksi mogok itu menghambat pencairan anggaran untuk rakyat, seperti dana tak terduga untuk pengadaan benih dan lain-lain.
Ditemui usai rapat koordinasi tentang Program Ketahanan Pangan (PKP) dengan perwakilan seluruh elemen masyarakat dan para pejabat se-Kabupaten TTU, Raymundus sempat membantah informasi bahwa ia telah mengeluarkan kebijakan menghentikan tunjangan bagi 30 anggota dewan di daerah itu.
"Jangan mengalihkan persoalan. Saya bukan tipe seperti itu," tandas Raymundus ketika ditemui Pos Kupang di Aula Serba Guna, Kantor Bupati TTU, Senin (24/10/2011).
Namun Raymundus mengatakan, jika DPRD TTU mogok sidang karena alasan bupati dan wakil bupati ilegal, seharusnya seluruh produk bupati juga tidak diakui.
"Yang mengajukan anggaran itu, bupati. Yang mengusulkan pencairan dana ke bagian keuangan, juga bupati. Kalau bupati ilegal, berarti seluruh kebijakan juga ilegal. Jangan tuntut hak ke bupati yang ilegal," tandas Raymundus.
Raymundus menegaskan, yang berhak mengajukan anggaran ke DPRD hanya bupati. "Selagi bupati masih ada, wakil bupati saja tidak bisa, apalagi pejabat lain. Pejabat lain tidak bisa menggantikan bupati kalau tidak ada perintah dari bupati," tegas Raymundus.
Raymundus mengungkapkan, saat ini pemerintah daerah masih menunggu perkembangan pelaksanaan sidang di DPRD TTU. Selama menunggu perkembangan di DPRD TTU, pihaknya akan terus berupaya melakukan komunikasi dengan anggota dewan yang selama ini berseberangan dengannya.
"Kalau tidak ada jalan keluar, saya akan buat laporan tertulis. Kita tunggu sampai akhir Oktober nanti. Kalau DPRD tidak juga menggelar sidang, bupati akan bersurat ke DPRD untuk mempertanyakan alasannya, karena sidang itu kewajiban konstitusional DPRD. Kalau tidak ada jalan keluar, mulai November nanti, saya stop membayar tunjangan dan gaji DPRD. Kalau tidak sidang, untuk apa pemerintah bayar gaji? DPRD itu dibayar negara untuk bersidang," lanjut Raymundus.
Raymundus mengungkapkan, pemerintah daerah telah menyurati DPRD TTU untuk menanyakan kepastian sidang pertama DPRD TTU, karena dampaknya sangat luas. Keterlambatan sidang pertama akan berdampak pada pelaksanaan sidang II DPRD TTU dengan agenda pembahasan perubahan anggaran dan sidang III dengan agenda pembahasan rancangan APBD TTU tahun 2012.
"Kami sudah surati DPRD untuk menanyakan kapan jadwal sidang pertama. Tapi, belum ada jawaban. Minggu ini kami kirim lagi surat ke DPRD untuk menanyakan hal yang sama. Kami masih coba bangun komunikasi. Yang penting bagi kita buka sidang dulu. Soal keputusan, urusan kemudian. Yang penting pembahasan jalan dulu," saran Raymundus.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/72026/kupangnews/polkam/2011/10/25/mulai-november-stop-bayar-gaji-dprd-ttu
Demikian Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandes, menanggapi aksi mogok sidang yang dilakukan DPRD TTU. Ia menyebutkan, aksi mogok itu menghambat pencairan anggaran untuk rakyat, seperti dana tak terduga untuk pengadaan benih dan lain-lain.
Ditemui usai rapat koordinasi tentang Program Ketahanan Pangan (PKP) dengan perwakilan seluruh elemen masyarakat dan para pejabat se-Kabupaten TTU, Raymundus sempat membantah informasi bahwa ia telah mengeluarkan kebijakan menghentikan tunjangan bagi 30 anggota dewan di daerah itu.
"Jangan mengalihkan persoalan. Saya bukan tipe seperti itu," tandas Raymundus ketika ditemui Pos Kupang di Aula Serba Guna, Kantor Bupati TTU, Senin (24/10/2011).
Namun Raymundus mengatakan, jika DPRD TTU mogok sidang karena alasan bupati dan wakil bupati ilegal, seharusnya seluruh produk bupati juga tidak diakui.
"Yang mengajukan anggaran itu, bupati. Yang mengusulkan pencairan dana ke bagian keuangan, juga bupati. Kalau bupati ilegal, berarti seluruh kebijakan juga ilegal. Jangan tuntut hak ke bupati yang ilegal," tandas Raymundus.
Raymundus menegaskan, yang berhak mengajukan anggaran ke DPRD hanya bupati. "Selagi bupati masih ada, wakil bupati saja tidak bisa, apalagi pejabat lain. Pejabat lain tidak bisa menggantikan bupati kalau tidak ada perintah dari bupati," tegas Raymundus.
Raymundus mengungkapkan, saat ini pemerintah daerah masih menunggu perkembangan pelaksanaan sidang di DPRD TTU. Selama menunggu perkembangan di DPRD TTU, pihaknya akan terus berupaya melakukan komunikasi dengan anggota dewan yang selama ini berseberangan dengannya.
"Kalau tidak ada jalan keluar, saya akan buat laporan tertulis. Kita tunggu sampai akhir Oktober nanti. Kalau DPRD tidak juga menggelar sidang, bupati akan bersurat ke DPRD untuk mempertanyakan alasannya, karena sidang itu kewajiban konstitusional DPRD. Kalau tidak ada jalan keluar, mulai November nanti, saya stop membayar tunjangan dan gaji DPRD. Kalau tidak sidang, untuk apa pemerintah bayar gaji? DPRD itu dibayar negara untuk bersidang," lanjut Raymundus.
Raymundus mengungkapkan, pemerintah daerah telah menyurati DPRD TTU untuk menanyakan kepastian sidang pertama DPRD TTU, karena dampaknya sangat luas. Keterlambatan sidang pertama akan berdampak pada pelaksanaan sidang II DPRD TTU dengan agenda pembahasan perubahan anggaran dan sidang III dengan agenda pembahasan rancangan APBD TTU tahun 2012.
"Kami sudah surati DPRD untuk menanyakan kapan jadwal sidang pertama. Tapi, belum ada jawaban. Minggu ini kami kirim lagi surat ke DPRD untuk menanyakan hal yang sama. Kami masih coba bangun komunikasi. Yang penting bagi kita buka sidang dulu. Soal keputusan, urusan kemudian. Yang penting pembahasan jalan dulu," saran Raymundus.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/72026/kupangnews/polkam/2011/10/25/mulai-november-stop-bayar-gaji-dprd-ttu
Jumat, 21 Oktober 2011
Pertemukan Wilfrida dan Orangtua
nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal NTT yang juga Ketua Asosiasi Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) NTT, Abraham Paul Liyanto bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu memfasilitasi keberangkatan orang tua Wilfrida Soik untuk menemui Wilfrida yang saat ini menjalani proses hukum di Pengadilan Kota Bahru, Kelantan, Malaysia. Wilfrida adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Belu yang tersandung masalah hukum di Kelantan karena diduga melakukan pembunuhan terhadap majikannya.
Orang tua Wilfrida yang difasilitasi Apjati NTT dan Pemkab Belu adalah Kornelis Bere Mau. Keberangkatan Kornelis, yang merupakan orang tua angkat Wilfrida dibawa langsung oleh Paul Liyanto didampingi Sekretaris Apjati NTT, Yeheskiel Natonis. "Hari ini, saya membawa orang tua Wilfrida untuk bertemu Wilfrida yang saat ini diproses hukum di Kelantan. Kita berusaha membawa orang tua Wilfrida dengan maksud untuk mempertemukannya dengan Wilfrida sehingga dalam menjalani proses hukum Wilfrida tidak merasa sendirian tapi mendapat perhatian langsung dari keluarga.
Ini juga untuk membantu kondisi psikologis Wilfrida yang mungkin tertekan karena masalah yang dideritanya," ungkap Paul Liyanto kepada koran ini di Terminal D2, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, sesaat sebelum bertolak menuju Kualalumpur, Malaysia.
Paul mengatakan, berdasarkan kontaknya dengan pihak KBRI di Kualalumpur, selama ditahan sejak 11 Desember 2010 lalu, Wilfrida baru menjalani persidangan dua kali.
Menurut Paul, kasus yang dialami Wilfrida membawanya pada ancaman hukuman mati, karena itu, Paul berusaha melalui lembaganya dan pemerintah setempat termasuk hubungan dengan Senator di Parlemen Malaysia agar mengupayakan sehingga Wilfrida tidak dihukum mati. "Karena kasus yang dilakukan Wilfrida adalah kasus pembunuhan, ancamannya hukuman mati. Namun kita sedang berusaha agar hukumannya tidak hukuman mati karena berdasarkan usia, Wilfrida masih di bawah umur (dibawah 18 tahun) dan berdasarkan hukum Malaysia, seseorang dibawah usia 20 tahun tidak dapat dikenakan hukuman mati. Lagipula kondisi psikis Wilfrida saat kejadian diduga mengalami gangguan kejiwaan dan menurut sejumlah bukti dia sedang sakit sehingga dengan alasan itu, diharap Wilfrida tidak dihukum mati," papar Paul.
Orang tua angkat Wilfrida, Kornelis Bere Mau mengatakan, keluarga berterimakasih kepada Apjati NTT, Abraham Paul Liyanto dan juga Pemkab Belu yang sudah memberi perhatian kepada Wilfrida. "Kami keluarga menyampaikan terimakasih atas perhatian ini. Kasus yang dialami anak kami hanya diserahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur semuanya, dan kami juga berharap kepada pemerintah Indonesia kiranya dapat membantu mengupayakan proses hukum anak kami sehingga bisa mendapatkan perlakuan yang adil," kata Kornelis.
http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=43920
Orang tua Wilfrida yang difasilitasi Apjati NTT dan Pemkab Belu adalah Kornelis Bere Mau. Keberangkatan Kornelis, yang merupakan orang tua angkat Wilfrida dibawa langsung oleh Paul Liyanto didampingi Sekretaris Apjati NTT, Yeheskiel Natonis. "Hari ini, saya membawa orang tua Wilfrida untuk bertemu Wilfrida yang saat ini diproses hukum di Kelantan. Kita berusaha membawa orang tua Wilfrida dengan maksud untuk mempertemukannya dengan Wilfrida sehingga dalam menjalani proses hukum Wilfrida tidak merasa sendirian tapi mendapat perhatian langsung dari keluarga.
Ini juga untuk membantu kondisi psikologis Wilfrida yang mungkin tertekan karena masalah yang dideritanya," ungkap Paul Liyanto kepada koran ini di Terminal D2, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, sesaat sebelum bertolak menuju Kualalumpur, Malaysia.
Paul mengatakan, berdasarkan kontaknya dengan pihak KBRI di Kualalumpur, selama ditahan sejak 11 Desember 2010 lalu, Wilfrida baru menjalani persidangan dua kali.
Menurut Paul, kasus yang dialami Wilfrida membawanya pada ancaman hukuman mati, karena itu, Paul berusaha melalui lembaganya dan pemerintah setempat termasuk hubungan dengan Senator di Parlemen Malaysia agar mengupayakan sehingga Wilfrida tidak dihukum mati. "Karena kasus yang dilakukan Wilfrida adalah kasus pembunuhan, ancamannya hukuman mati. Namun kita sedang berusaha agar hukumannya tidak hukuman mati karena berdasarkan usia, Wilfrida masih di bawah umur (dibawah 18 tahun) dan berdasarkan hukum Malaysia, seseorang dibawah usia 20 tahun tidak dapat dikenakan hukuman mati. Lagipula kondisi psikis Wilfrida saat kejadian diduga mengalami gangguan kejiwaan dan menurut sejumlah bukti dia sedang sakit sehingga dengan alasan itu, diharap Wilfrida tidak dihukum mati," papar Paul.
Orang tua angkat Wilfrida, Kornelis Bere Mau mengatakan, keluarga berterimakasih kepada Apjati NTT, Abraham Paul Liyanto dan juga Pemkab Belu yang sudah memberi perhatian kepada Wilfrida. "Kami keluarga menyampaikan terimakasih atas perhatian ini. Kasus yang dialami anak kami hanya diserahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur semuanya, dan kami juga berharap kepada pemerintah Indonesia kiranya dapat membantu mengupayakan proses hukum anak kami sehingga bisa mendapatkan perlakuan yang adil," kata Kornelis.
http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=43920
Masalah Pangan Harus "Dikeroyok" Lintas Sektor
Masalah ketahanan pangan di Provinsi NTT, harus “dikeroyok” secara lintas sektor. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang kompleks, yang mencakup sub sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.
Karena itu, harus dikerjakan secara lintas sektor, lintas pelaku dan lintas daerah. Demikian dikemukakan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, pada Hari Pangan Sedunia (HPS) tingkat Provinsi NTT tahun 2011, di Bajawa Kabupaten Ngada-Flores, Jumat lalu (14/10).
Menurut Gubernur, dengan bekerja secara lintas sektoral, koordinasi dan harmonisasi kebijakan menjadi kata kunci keberhasilan pembangunan ketahanan pangan nasional dan daerah. “Sepanjang semua pemangku kepentingan belum duduk bersama, mulai dari merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta merumuskan langkah tindak lanjut, maka sebagus apapun program atau kegiatan yang dilaksanakan, dan berapapun uang yang disalurkan kepada masyarakat, akan tetap saja habis tak berbekas,” kata gubernur.
Karena itu, gubernur mengajak seluruh komponen masyarakat NTT untuk menyatukan gerak dan langkah, memerangi kelaparan sekaligus kemiskinan di NTT. “Jangan karena kita kurang beras, kemudian kita dicap rawan pangan, padahal kita memiliki potensi pangan lokal non beras, serta pada setiap momentum rapat atau pertemuan selalu menyajikan pangan lokal.
Mari mulai dari diri dan keluarga kita, terus kita kampanyekan kepada masyarakat agar merasa bangga dalam mengkonsumsi pangan lokal,” pinta gubernur. Dia juga meminta untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh, manfaat program atau kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap perkembangan rawan pangan dan kemiskinan di NTT.
“Saya juga minta untuk samakan persepsi dan langkah operasional, tentang cakupan serta indikator kerawanan dan kemiskinan di NTT, sehingga kita semua mempunyai pandangan yang sama terhadap kondisi dan penanganannya di NTT,” tegasnya seraya menambahkan, agar ada rumusan pola penanganan kerawanan pangan dan kemiskinan yang lebih terkoordinasi dan terpadu.
Gubernur juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan kembali kejayaan NTT, memproduksi jagung sebagai pangan pokok utama yang didukung ubi-ubian dan pangan lokal sumber karbohidrat lainnya, serta terus meningkatkan proses pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah dan penyajiannya, sehingga memiliki citra, mudah diperoleh dan dikonsumsi sekaligus dapat bersaing dengan produk pangan dari luar NTT.
"Mari bangun komitmen dalam memanfaatkan dan menggunakan aneka ragam pangan lokal pada setiap momentum kegiatan. Saya ajak kita semua, setiap hari Rabu dan Kamis ketika sebagian masyarakat NTT menggunakan pakaian motif daerah; kita jadikan momentum untuk mengkonsumsi pangan lokal terutama pangan sumber karbohidrat non beras dan pangan protein hewani,” tandas gubernur.
http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=43918
Karena itu, harus dikerjakan secara lintas sektor, lintas pelaku dan lintas daerah. Demikian dikemukakan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, pada Hari Pangan Sedunia (HPS) tingkat Provinsi NTT tahun 2011, di Bajawa Kabupaten Ngada-Flores, Jumat lalu (14/10).
Menurut Gubernur, dengan bekerja secara lintas sektoral, koordinasi dan harmonisasi kebijakan menjadi kata kunci keberhasilan pembangunan ketahanan pangan nasional dan daerah. “Sepanjang semua pemangku kepentingan belum duduk bersama, mulai dari merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta merumuskan langkah tindak lanjut, maka sebagus apapun program atau kegiatan yang dilaksanakan, dan berapapun uang yang disalurkan kepada masyarakat, akan tetap saja habis tak berbekas,” kata gubernur.
Karena itu, gubernur mengajak seluruh komponen masyarakat NTT untuk menyatukan gerak dan langkah, memerangi kelaparan sekaligus kemiskinan di NTT. “Jangan karena kita kurang beras, kemudian kita dicap rawan pangan, padahal kita memiliki potensi pangan lokal non beras, serta pada setiap momentum rapat atau pertemuan selalu menyajikan pangan lokal.
Mari mulai dari diri dan keluarga kita, terus kita kampanyekan kepada masyarakat agar merasa bangga dalam mengkonsumsi pangan lokal,” pinta gubernur. Dia juga meminta untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh, manfaat program atau kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap perkembangan rawan pangan dan kemiskinan di NTT.
“Saya juga minta untuk samakan persepsi dan langkah operasional, tentang cakupan serta indikator kerawanan dan kemiskinan di NTT, sehingga kita semua mempunyai pandangan yang sama terhadap kondisi dan penanganannya di NTT,” tegasnya seraya menambahkan, agar ada rumusan pola penanganan kerawanan pangan dan kemiskinan yang lebih terkoordinasi dan terpadu.
Gubernur juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan kembali kejayaan NTT, memproduksi jagung sebagai pangan pokok utama yang didukung ubi-ubian dan pangan lokal sumber karbohidrat lainnya, serta terus meningkatkan proses pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah dan penyajiannya, sehingga memiliki citra, mudah diperoleh dan dikonsumsi sekaligus dapat bersaing dengan produk pangan dari luar NTT.
"Mari bangun komitmen dalam memanfaatkan dan menggunakan aneka ragam pangan lokal pada setiap momentum kegiatan. Saya ajak kita semua, setiap hari Rabu dan Kamis ketika sebagian masyarakat NTT menggunakan pakaian motif daerah; kita jadikan momentum untuk mengkonsumsi pangan lokal terutama pangan sumber karbohidrat non beras dan pangan protein hewani,” tandas gubernur.
http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=43918
Masalah Pangan Harus "Dikeroyok" Lintas Sektor
Masalah ketahanan pangan di Provinsi NTT, harus “dikeroyok” secara lintas sektor. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang kompleks, yang mencakup sub sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.
Karena itu, harus dikerjakan secara lintas sektor, lintas pelaku dan lintas daerah. Demikian dikemukakan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, pada Hari Pangan Sedunia (HPS) tingkat Provinsi NTT tahun 2011, di Bajawa Kabupaten Ngada-Flores, Jumat lalu (14/10).
Menurut Gubernur, dengan bekerja secara lintas sektoral, koordinasi dan harmonisasi kebijakan menjadi kata kunci keberhasilan pembangunan ketahanan pangan nasional dan daerah. “Sepanjang semua pemangku kepentingan belum duduk bersama, mulai dari merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta merumuskan langkah tindak lanjut, maka sebagus apapun program atau kegiatan yang dilaksanakan, dan berapapun uang yang disalurkan kepada masyarakat, akan tetap saja habis tak berbekas,” kata gubernur.
Karena itu, gubernur mengajak seluruh komponen masyarakat NTT untuk menyatukan gerak dan langkah, memerangi kelaparan sekaligus kemiskinan di NTT. “Jangan karena kita kurang beras, kemudian kita dicap rawan pangan, padahal kita memiliki potensi pangan lokal non beras, serta pada setiap momentum rapat atau pertemuan selalu menyajikan pangan lokal.
Mari mulai dari diri dan keluarga kita, terus kita kampanyekan kepada masyarakat agar merasa bangga dalam mengkonsumsi pangan lokal,” pinta gubernur. Dia juga meminta untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh, manfaat program atau kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap perkembangan rawan pangan dan kemiskinan di NTT.
“Saya juga minta untuk samakan persepsi dan langkah operasional, tentang cakupan serta indikator kerawanan dan kemiskinan di NTT, sehingga kita semua mempunyai pandangan yang sama terhadap kondisi dan penanganannya di NTT,” tegasnya seraya menambahkan, agar ada rumusan pola penanganan kerawanan pangan dan kemiskinan yang lebih terkoordinasi dan terpadu.
Gubernur juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan kembali kejayaan NTT, memproduksi jagung sebagai pangan pokok utama yang didukung ubi-ubian dan pangan lokal sumber karbohidrat lainnya, serta terus meningkatkan proses pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah dan penyajiannya, sehingga memiliki citra, mudah diperoleh dan dikonsumsi sekaligus dapat bersaing dengan produk pangan dari luar NTT.
"Mari bangun komitmen dalam memanfaatkan dan menggunakan aneka ragam pangan lokal pada setiap momentum kegiatan. Saya ajak kita semua, setiap hari Rabu dan Kamis ketika sebagian masyarakat NTT menggunakan pakaian motif daerah; kita jadikan momentum untuk mengkonsumsi pangan lokal terutama pangan sumber karbohidrat non beras dan pangan protein hewani,” tandas gubernur.
http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=43918
Karena itu, harus dikerjakan secara lintas sektor, lintas pelaku dan lintas daerah. Demikian dikemukakan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, pada Hari Pangan Sedunia (HPS) tingkat Provinsi NTT tahun 2011, di Bajawa Kabupaten Ngada-Flores, Jumat lalu (14/10).
Menurut Gubernur, dengan bekerja secara lintas sektoral, koordinasi dan harmonisasi kebijakan menjadi kata kunci keberhasilan pembangunan ketahanan pangan nasional dan daerah. “Sepanjang semua pemangku kepentingan belum duduk bersama, mulai dari merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta merumuskan langkah tindak lanjut, maka sebagus apapun program atau kegiatan yang dilaksanakan, dan berapapun uang yang disalurkan kepada masyarakat, akan tetap saja habis tak berbekas,” kata gubernur.
Karena itu, gubernur mengajak seluruh komponen masyarakat NTT untuk menyatukan gerak dan langkah, memerangi kelaparan sekaligus kemiskinan di NTT. “Jangan karena kita kurang beras, kemudian kita dicap rawan pangan, padahal kita memiliki potensi pangan lokal non beras, serta pada setiap momentum rapat atau pertemuan selalu menyajikan pangan lokal.
Mari mulai dari diri dan keluarga kita, terus kita kampanyekan kepada masyarakat agar merasa bangga dalam mengkonsumsi pangan lokal,” pinta gubernur. Dia juga meminta untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh, manfaat program atau kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap perkembangan rawan pangan dan kemiskinan di NTT.
“Saya juga minta untuk samakan persepsi dan langkah operasional, tentang cakupan serta indikator kerawanan dan kemiskinan di NTT, sehingga kita semua mempunyai pandangan yang sama terhadap kondisi dan penanganannya di NTT,” tegasnya seraya menambahkan, agar ada rumusan pola penanganan kerawanan pangan dan kemiskinan yang lebih terkoordinasi dan terpadu.
Gubernur juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan kembali kejayaan NTT, memproduksi jagung sebagai pangan pokok utama yang didukung ubi-ubian dan pangan lokal sumber karbohidrat lainnya, serta terus meningkatkan proses pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah dan penyajiannya, sehingga memiliki citra, mudah diperoleh dan dikonsumsi sekaligus dapat bersaing dengan produk pangan dari luar NTT.
"Mari bangun komitmen dalam memanfaatkan dan menggunakan aneka ragam pangan lokal pada setiap momentum kegiatan. Saya ajak kita semua, setiap hari Rabu dan Kamis ketika sebagian masyarakat NTT menggunakan pakaian motif daerah; kita jadikan momentum untuk mengkonsumsi pangan lokal terutama pangan sumber karbohidrat non beras dan pangan protein hewani,” tandas gubernur.
http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=43918
Rawan Pangan di TTS
Merebaknya isu bahwa beberapa warga TTS meninggal akibat kelaparan membuat banyak kalangan di wilayah tersebut berang. Terlebih Bupati TTS, Paulus VR Mella yang dikonfirmasi Timor Express pekan lalu.
Menurut Paulus, informasi yang dilansir beberapa media nasional terkait dampak rawan pangan hingga meninggalnya warga TTS harus dibuktikan. Pasalnya, sebagai kepala daerah, sejauh ini belum menerima laporan tentang adanya warga yang meninggal akibat kelaparan.
Paulus secara jujur mengaku jika Kabupaten TTS mengalami gagal tanam dan gagal panen, sehingga masyarakat mengalami rawan pangan.
Namun dampak dari rawan pangan belum sampai pada tahap kematian akibat kelaparan. Sehingga pihaknya menegaskan, berita yang dilansir beberapa media itu tidak benar. Namun menurut dia, jika ada pihak yang mengetahui secara pasti tentang informasi tersebut dan bisa membuktikan, pihaknya secara terbuka menerima dan akan menindaklanjuti dengan berbagai upaya.
“Kalau kekurangan bahan makanan, memang benar karena gagal tanam dan gagal panen. Tapi kalau bilang ada enam atau lima orang yang meninggal karena kelaparan, sejauh ini tidak ada. Karena saya sudah cek ke semua camat tapi tidak ada. Memang data rawan pangan itu sudah mencakup hingga lebih dari 20 kecamatan. Tapi belum ada yang sampai meninggal," tandas Paulus.
Hal senada juga diungkapkan Sekda TTS, Salmun Tabun yang ditemui, Sabtu (15/10). Menurut Salmun, setiap berita yang dilansir sebuah media yang profesional tentu memiliki dampak besar dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, pihaknya mewakili pemerintah juga mengaku tidak tertutup bila ada media yang ingin mengkonfirmasi terkait kebenaran berita tersebut. Sehingga tidak terkesan diberitakan sepihak.
"Beberapa waktu lalu sempat ada berita seperti itu, tapi setelah dicek, ternyata tidak ada. Bahkan waktu itu gubernur sendiri yang turun cek. Kalau kekurangan beras dan jagung, itu kita akui. Tapi tidak ada warga yang duduk diam dan tunggu lapar sampai mati.
Ini masalah harga diri jadi kalau ada warga meninggal karena lapar, sampai sekarang belum ada," jelas Salmun. Salmun yang didampingi Asisten I Setda TTS, Daniel Pobas menambahkan, pihaknya telah mengambil langkah antisipasi melalui bantuan beras dari beberapa sumber.
Disebutkan, selain beras untuk warga miskin, pihaknya juga sedang menyalurkan beras bantuan sosial kepada masyarakat serta beberapa jenis bantuan lainnya.
"Kalau berita itu benar, maka kita terbuka untuk kita cek sama-sama. Tapi kita sampaikan bahwa sampai sekarang belum ada yang meninggal karena lapar," imbuhnya.
http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=43915
Menurut Paulus, informasi yang dilansir beberapa media nasional terkait dampak rawan pangan hingga meninggalnya warga TTS harus dibuktikan. Pasalnya, sebagai kepala daerah, sejauh ini belum menerima laporan tentang adanya warga yang meninggal akibat kelaparan.
Paulus secara jujur mengaku jika Kabupaten TTS mengalami gagal tanam dan gagal panen, sehingga masyarakat mengalami rawan pangan.
Namun dampak dari rawan pangan belum sampai pada tahap kematian akibat kelaparan. Sehingga pihaknya menegaskan, berita yang dilansir beberapa media itu tidak benar. Namun menurut dia, jika ada pihak yang mengetahui secara pasti tentang informasi tersebut dan bisa membuktikan, pihaknya secara terbuka menerima dan akan menindaklanjuti dengan berbagai upaya.
“Kalau kekurangan bahan makanan, memang benar karena gagal tanam dan gagal panen. Tapi kalau bilang ada enam atau lima orang yang meninggal karena kelaparan, sejauh ini tidak ada. Karena saya sudah cek ke semua camat tapi tidak ada. Memang data rawan pangan itu sudah mencakup hingga lebih dari 20 kecamatan. Tapi belum ada yang sampai meninggal," tandas Paulus.
Hal senada juga diungkapkan Sekda TTS, Salmun Tabun yang ditemui, Sabtu (15/10). Menurut Salmun, setiap berita yang dilansir sebuah media yang profesional tentu memiliki dampak besar dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, pihaknya mewakili pemerintah juga mengaku tidak tertutup bila ada media yang ingin mengkonfirmasi terkait kebenaran berita tersebut. Sehingga tidak terkesan diberitakan sepihak.
"Beberapa waktu lalu sempat ada berita seperti itu, tapi setelah dicek, ternyata tidak ada. Bahkan waktu itu gubernur sendiri yang turun cek. Kalau kekurangan beras dan jagung, itu kita akui. Tapi tidak ada warga yang duduk diam dan tunggu lapar sampai mati.
Ini masalah harga diri jadi kalau ada warga meninggal karena lapar, sampai sekarang belum ada," jelas Salmun. Salmun yang didampingi Asisten I Setda TTS, Daniel Pobas menambahkan, pihaknya telah mengambil langkah antisipasi melalui bantuan beras dari beberapa sumber.
Disebutkan, selain beras untuk warga miskin, pihaknya juga sedang menyalurkan beras bantuan sosial kepada masyarakat serta beberapa jenis bantuan lainnya.
"Kalau berita itu benar, maka kita terbuka untuk kita cek sama-sama. Tapi kita sampaikan bahwa sampai sekarang belum ada yang meninggal karena lapar," imbuhnya.
http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=43915
Rawan Pangan di TTS
Merebaknya isu bahwa beberapa warga TTS meninggal akibat kelaparan membuat banyak kalangan di wilayah tersebut berang. Terlebih Bupati TTS, Paulus VR Mella yang dikonfirmasi Timor Express pekan lalu.
Menurut Paulus, informasi yang dilansir beberapa media nasional terkait dampak rawan pangan hingga meninggalnya warga TTS harus dibuktikan. Pasalnya, sebagai kepala daerah, sejauh ini belum menerima laporan tentang adanya warga yang meninggal akibat kelaparan.
Paulus secara jujur mengaku jika Kabupaten TTS mengalami gagal tanam dan gagal panen, sehingga masyarakat mengalami rawan pangan.
Namun dampak dari rawan pangan belum sampai pada tahap kematian akibat kelaparan. Sehingga pihaknya menegaskan, berita yang dilansir beberapa media itu tidak benar. Namun menurut dia, jika ada pihak yang mengetahui secara pasti tentang informasi tersebut dan bisa membuktikan, pihaknya secara terbuka menerima dan akan menindaklanjuti dengan berbagai upaya.
“Kalau kekurangan bahan makanan, memang benar karena gagal tanam dan gagal panen. Tapi kalau bilang ada enam atau lima orang yang meninggal karena kelaparan, sejauh ini tidak ada. Karena saya sudah cek ke semua camat tapi tidak ada. Memang data rawan pangan itu sudah mencakup hingga lebih dari 20 kecamatan. Tapi belum ada yang sampai meninggal," tandas Paulus.
Hal senada juga diungkapkan Sekda TTS, Salmun Tabun yang ditemui, Sabtu (15/10). Menurut Salmun, setiap berita yang dilansir sebuah media yang profesional tentu memiliki dampak besar dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, pihaknya mewakili pemerintah juga mengaku tidak tertutup bila ada media yang ingin mengkonfirmasi terkait kebenaran berita tersebut. Sehingga tidak terkesan diberitakan sepihak.
"Beberapa waktu lalu sempat ada berita seperti itu, tapi setelah dicek, ternyata tidak ada. Bahkan waktu itu gubernur sendiri yang turun cek. Kalau kekurangan beras dan jagung, itu kita akui. Tapi tidak ada warga yang duduk diam dan tunggu lapar sampai mati.
Ini masalah harga diri jadi kalau ada warga meninggal karena lapar, sampai sekarang belum ada," jelas Salmun. Salmun yang didampingi Asisten I Setda TTS, Daniel Pobas menambahkan, pihaknya telah mengambil langkah antisipasi melalui bantuan beras dari beberapa sumber.
Disebutkan, selain beras untuk warga miskin, pihaknya juga sedang menyalurkan beras bantuan sosial kepada masyarakat serta beberapa jenis bantuan lainnya.
"Kalau berita itu benar, maka kita terbuka untuk kita cek sama-sama. Tapi kita sampaikan bahwa sampai sekarang belum ada yang meninggal karena lapar," imbuhnya.
http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=43915
Menurut Paulus, informasi yang dilansir beberapa media nasional terkait dampak rawan pangan hingga meninggalnya warga TTS harus dibuktikan. Pasalnya, sebagai kepala daerah, sejauh ini belum menerima laporan tentang adanya warga yang meninggal akibat kelaparan.
Paulus secara jujur mengaku jika Kabupaten TTS mengalami gagal tanam dan gagal panen, sehingga masyarakat mengalami rawan pangan.
Namun dampak dari rawan pangan belum sampai pada tahap kematian akibat kelaparan. Sehingga pihaknya menegaskan, berita yang dilansir beberapa media itu tidak benar. Namun menurut dia, jika ada pihak yang mengetahui secara pasti tentang informasi tersebut dan bisa membuktikan, pihaknya secara terbuka menerima dan akan menindaklanjuti dengan berbagai upaya.
“Kalau kekurangan bahan makanan, memang benar karena gagal tanam dan gagal panen. Tapi kalau bilang ada enam atau lima orang yang meninggal karena kelaparan, sejauh ini tidak ada. Karena saya sudah cek ke semua camat tapi tidak ada. Memang data rawan pangan itu sudah mencakup hingga lebih dari 20 kecamatan. Tapi belum ada yang sampai meninggal," tandas Paulus.
Hal senada juga diungkapkan Sekda TTS, Salmun Tabun yang ditemui, Sabtu (15/10). Menurut Salmun, setiap berita yang dilansir sebuah media yang profesional tentu memiliki dampak besar dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, pihaknya mewakili pemerintah juga mengaku tidak tertutup bila ada media yang ingin mengkonfirmasi terkait kebenaran berita tersebut. Sehingga tidak terkesan diberitakan sepihak.
"Beberapa waktu lalu sempat ada berita seperti itu, tapi setelah dicek, ternyata tidak ada. Bahkan waktu itu gubernur sendiri yang turun cek. Kalau kekurangan beras dan jagung, itu kita akui. Tapi tidak ada warga yang duduk diam dan tunggu lapar sampai mati.
Ini masalah harga diri jadi kalau ada warga meninggal karena lapar, sampai sekarang belum ada," jelas Salmun. Salmun yang didampingi Asisten I Setda TTS, Daniel Pobas menambahkan, pihaknya telah mengambil langkah antisipasi melalui bantuan beras dari beberapa sumber.
Disebutkan, selain beras untuk warga miskin, pihaknya juga sedang menyalurkan beras bantuan sosial kepada masyarakat serta beberapa jenis bantuan lainnya.
"Kalau berita itu benar, maka kita terbuka untuk kita cek sama-sama. Tapi kita sampaikan bahwa sampai sekarang belum ada yang meninggal karena lapar," imbuhnya.
http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=43915
Penenun NTT Kantongi Hak Paten
Para kelompok penenun di 21 kabupaten/kota di NTT sudah banyak yang mengantongi hak paten. Para penenun ini mematenkan karyanya dalam kelompok-kelompok karena persyaratan itu lebih mudah daripada hak paten secara personal.
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) NTT, Lusia Adinda Lebu Raya mengatakan hal ini ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/10/2011). Menurutnya, jika hak paten diurus secara orang perorang, maka orang tersebut harus mengerti betul mengenai sejarah dan arti dari motif tersebut.
“Dengan dibimbing oleh Dekranasda di kabupaten/kota, beberapa di antaranya telah mengantongi hak paten. Bagi yang belum memiliki, saat ini sedang dalam proses pembuatan. Lebih mudah jika pengurusan hak paten dikerjakan dalam kelompok, karena ciri khas yang ada dalam kelompok itulah yang dipatenkan. Sedangkan jika secara individu, orang tersebut harus mengerti kapan pertama kali kain tersebut muncul, arti dari motif, makna dari pemakaian warna, dan sebagainya,” jelas Lusia.
Sejak pertama munculnya motif NTT dalam kain pabrik sekitar dua tahun lalu, kata Adinda Lebu Raya, dirinya telah menghimbau semua komponen masyarakat untuk terus menggunakan kain asli tenunan perajin NTT. Bahkan pihaknya telah membuat MoU (Memorandum of Understanding) dengan Kementerian Hukum dan HAM di masa kepemimpinan Patrialis Akbar untuk dapat membantu pembuatan hak paten tenun ikat NTT.
“Saya sangat menyayangkan jika kita sebagai orang NTT, tidak bangga dengan tenun ikat asli daerah kita. Saya heran jika mereka memilih mengenakan pakaian dari pabrik. Meski mereka bilang kainnya lebih ringan dan murah, tapi mereka tidak pernah melihat sendiri bagaimana susahnya para perajin kita,” keluhnya.
Sebagai bentuk proteksi tenun NTT, dirinya mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan perdagangan kain motif buatan pabrik ke NTT. Namun, dengan MoU yang dilakukan dengan Kementerian Hukum dan HAM serta bimbingan Dekranasda kepada para kelompok tenun ikat yang kontinyu, dirinya berharap tidak ada lagi karya penenun NTT yang “dicuri” oleh orang lain.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/71934/ekbis/penenun-ntt-kantongi-hak-paten
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) NTT, Lusia Adinda Lebu Raya mengatakan hal ini ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/10/2011). Menurutnya, jika hak paten diurus secara orang perorang, maka orang tersebut harus mengerti betul mengenai sejarah dan arti dari motif tersebut.
“Dengan dibimbing oleh Dekranasda di kabupaten/kota, beberapa di antaranya telah mengantongi hak paten. Bagi yang belum memiliki, saat ini sedang dalam proses pembuatan. Lebih mudah jika pengurusan hak paten dikerjakan dalam kelompok, karena ciri khas yang ada dalam kelompok itulah yang dipatenkan. Sedangkan jika secara individu, orang tersebut harus mengerti kapan pertama kali kain tersebut muncul, arti dari motif, makna dari pemakaian warna, dan sebagainya,” jelas Lusia.
Sejak pertama munculnya motif NTT dalam kain pabrik sekitar dua tahun lalu, kata Adinda Lebu Raya, dirinya telah menghimbau semua komponen masyarakat untuk terus menggunakan kain asli tenunan perajin NTT. Bahkan pihaknya telah membuat MoU (Memorandum of Understanding) dengan Kementerian Hukum dan HAM di masa kepemimpinan Patrialis Akbar untuk dapat membantu pembuatan hak paten tenun ikat NTT.
“Saya sangat menyayangkan jika kita sebagai orang NTT, tidak bangga dengan tenun ikat asli daerah kita. Saya heran jika mereka memilih mengenakan pakaian dari pabrik. Meski mereka bilang kainnya lebih ringan dan murah, tapi mereka tidak pernah melihat sendiri bagaimana susahnya para perajin kita,” keluhnya.
Sebagai bentuk proteksi tenun NTT, dirinya mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan perdagangan kain motif buatan pabrik ke NTT. Namun, dengan MoU yang dilakukan dengan Kementerian Hukum dan HAM serta bimbingan Dekranasda kepada para kelompok tenun ikat yang kontinyu, dirinya berharap tidak ada lagi karya penenun NTT yang “dicuri” oleh orang lain.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/71934/ekbis/penenun-ntt-kantongi-hak-paten
Perupa NTT Unjuk Kebolehan di Mataram
Tujuh orang perupa dari Propinsi NTT mengikuti pameran seni rupa bertajuk Tepian Masa di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat (NTB), Jalan Panji Pilar Raya, Ampenan, Mataram, Selasa (18/10/2011).
Unjuk kebolehan yang diikuti peserta dari tiga propinsi, yakni NTT, NTB dan Bali ini akan berlangsung sampai 23 Oktober mendatang.
Salah satu perupa NTT, Jacky Lau ketika dihubungi per telepon, Rabu (19/10/2011) malam, mengatakan, even tahunan ini diselenggarakan oleh Galeri Nasional Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia dan Museum Basoeki Abdullah.
Galeri Nasional sendiri kata Lau, membawa 25 lukisan koleksi negara karya para maestro seperti Affandi, S. Sudjodjono, Nyoman Gunarsa, Widayat, Basoeki Abdullah, Popo Iskandar, Fajar Sidik, Agus Djaja, Dullah, Nashar, dll.
Pameran ini memanggungkan 30 Lukisan yang telah diseleksi para perupa dari tiga wilayah tersebut. NTT sendiri kata dia, meloloskan tujuh orang perupanya, yaitu Ever Eliazer Elil Lomi Rihi, George Eman, Ferry Wabang, Jacky Lau (Oyang), Tinik Royaniwati, Ubed Mashonev, dan Yohanes K. Liliweri (Yopie). Selain pameran, para seniman juga mengikuti beberapa rangkaian kegiatan diskusi.
Jacky Lau mengatakan, ajang ini merupakan kebanggaan tersendiri karena karya-karya perupa dari Flobamora bisa dipajang berdampingan dengan karya-karya para maestro seni rupa Indonesia, antara lain Basoeki Abdulah, Affandi, Dullah, Popo Iskandar.
Ia mengatakan, ada dua ruang pameran, yakni ruang pameran pertama berisi 30 lukisan bertema lanskap dan obyek-obyek visual bukan manusia. Sedangkan ruang pamer lainnya berisi 30-an karya dengan obyek manusia baik visualisasi secara realis, dekoratif sampai ke lukisan abstrak.
Jacky Lau bangga karena banyak tamu dan undangan yang hadir serta memberi apresiasi atas karya mereka. “Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, para perupa NTT sedang berjuang membangun pemahaman masyarakat NTT untuk mencintai model kesenian seperti ini,” kata Lau.
Lau mengatakan, perupa asal NTT ini memiliki keinginan kuat dan tekad bulat untuk maju, walau dukungan dari pemerintah dalam hal ini Dinas Budpar dan UPT Taman Budaya belum familiar.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/71889/ekbis/perupa-ntt-unjuk-kebolehan-di-mataram
Unjuk kebolehan yang diikuti peserta dari tiga propinsi, yakni NTT, NTB dan Bali ini akan berlangsung sampai 23 Oktober mendatang.
Salah satu perupa NTT, Jacky Lau ketika dihubungi per telepon, Rabu (19/10/2011) malam, mengatakan, even tahunan ini diselenggarakan oleh Galeri Nasional Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia dan Museum Basoeki Abdullah.
Galeri Nasional sendiri kata Lau, membawa 25 lukisan koleksi negara karya para maestro seperti Affandi, S. Sudjodjono, Nyoman Gunarsa, Widayat, Basoeki Abdullah, Popo Iskandar, Fajar Sidik, Agus Djaja, Dullah, Nashar, dll.
Pameran ini memanggungkan 30 Lukisan yang telah diseleksi para perupa dari tiga wilayah tersebut. NTT sendiri kata dia, meloloskan tujuh orang perupanya, yaitu Ever Eliazer Elil Lomi Rihi, George Eman, Ferry Wabang, Jacky Lau (Oyang), Tinik Royaniwati, Ubed Mashonev, dan Yohanes K. Liliweri (Yopie). Selain pameran, para seniman juga mengikuti beberapa rangkaian kegiatan diskusi.
Jacky Lau mengatakan, ajang ini merupakan kebanggaan tersendiri karena karya-karya perupa dari Flobamora bisa dipajang berdampingan dengan karya-karya para maestro seni rupa Indonesia, antara lain Basoeki Abdulah, Affandi, Dullah, Popo Iskandar.
Ia mengatakan, ada dua ruang pameran, yakni ruang pameran pertama berisi 30 lukisan bertema lanskap dan obyek-obyek visual bukan manusia. Sedangkan ruang pamer lainnya berisi 30-an karya dengan obyek manusia baik visualisasi secara realis, dekoratif sampai ke lukisan abstrak.
Jacky Lau bangga karena banyak tamu dan undangan yang hadir serta memberi apresiasi atas karya mereka. “Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, para perupa NTT sedang berjuang membangun pemahaman masyarakat NTT untuk mencintai model kesenian seperti ini,” kata Lau.
Lau mengatakan, perupa asal NTT ini memiliki keinginan kuat dan tekad bulat untuk maju, walau dukungan dari pemerintah dalam hal ini Dinas Budpar dan UPT Taman Budaya belum familiar.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/71889/ekbis/perupa-ntt-unjuk-kebolehan-di-mataram
Kamis, 20 Oktober 2011
Kejari SoE Pulbaket Dana Bansos
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) SoE, Johanes Lebe Unaraja, S.H siap menindaklanjuti instruksi Kajati NTT, Sriyono, S.H untuk mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket) penggunaan dana bantuan sosial di Kabupaten TTS. Surat perintah Kajati NTT tertanggal 12 Oktober 2011 itu segera ditindaklanjuti.
“Kami segera menindaklanjuti perintah kajati. Saya sudah perintahkan Kasi Intel, I Wayan Genip untuk mencari informasi dinas dan bagian mana saja yang mengelola dana bansos sekaligus menghimpun data untuk dipelajari. Kami dukung upaya kajati untuk menyelidiki dana bansos di TTS,” kata Lebe Unaraja saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (18/10/2011).
Menurut Unaraja, surat Kajati NTT itu adalah bentuk perintah yang harus ditindaklanjuti. Isi surat itu meminta kajari untuk melakukan pulbaket baik secara terbuka maupun tertutup pada setiap dinas, badan, kantor dan bagian.
Unaraja mengatakan, pada prinsipnya, pihak kejari menerima perintah dan segera melakukan investigasi keberadaan dana bansos dan berapa besar yang dialokasi untuk masyarakat.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/71913/regionalntt/flobamorata/2011/10/21/kejari-soe-pulbaket-dana-bansos
“Kami segera menindaklanjuti perintah kajati. Saya sudah perintahkan Kasi Intel, I Wayan Genip untuk mencari informasi dinas dan bagian mana saja yang mengelola dana bansos sekaligus menghimpun data untuk dipelajari. Kami dukung upaya kajati untuk menyelidiki dana bansos di TTS,” kata Lebe Unaraja saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (18/10/2011).
Menurut Unaraja, surat Kajati NTT itu adalah bentuk perintah yang harus ditindaklanjuti. Isi surat itu meminta kajari untuk melakukan pulbaket baik secara terbuka maupun tertutup pada setiap dinas, badan, kantor dan bagian.
Unaraja mengatakan, pada prinsipnya, pihak kejari menerima perintah dan segera melakukan investigasi keberadaan dana bansos dan berapa besar yang dialokasi untuk masyarakat.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/71913/regionalntt/flobamorata/2011/10/21/kejari-soe-pulbaket-dana-bansos
Anak Dipukul, Orangtua Mengamuk di Sekolah
Tidak menerima anaknya Hengky Kleing dipukul Johanes Banoet, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah itu, Trihanok Kleing, orangtua Hengky Kleing mendatangi SMPN 2 SoE. Saat di sekolah, Trihanok mengamuk hingga para guru dan siswa-siswi sekolah itu berhamburan keluar ruangan.
Pantauan Pos Kupang, Rabu (19/10/2011), para guru dan siswa berada di luar ruangan, sementara orang tua siswa yang mengamuk sudah pulang. Dan yang berada di ruang kerja kepala sekolah adalah Nicodemus Tamonob bersama bapak kecil Hengky, Yorhans Taniu dan Johanes Banoet. Mereka duduk bersama untuk menyelesaikan kasus tersebut.
Tidak menerima perlakuan gurunya, Hengky Kleing langsung melaporkan kejadian itu ke Polres TTS.
Kabag Ops Polres TTS, Kompol Robert Boelan bersama anggota langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengamankan sekolah.
Setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, pihak sekolah menghubungi orang tua siswa bersangkutan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Dengan nada emosi, Trihanok Kleing meminta agar guru yang memukul anaknya diproses secara hukum karena tindakan guru sudah berlebihan.
“Apakah tidak ada cara lain yang lebih baik untuk mengatasi kenakalan anak. Saya juga mantan siswa di sini dan juga nakal tetapi ada cara yang digunakan guru untuk mengatasinya. Saya terlalu kecewa dengan perlakuan seorang guru terhadap anak didiknya,” tegasnya.
Walau kecewa, Trihanok Kleing meminta agar kasus tersebut diselesaikan di sekolah.
Johanes Banoet menuturkan, persoalan itu berawal ketika jam pelajaran, Hengky Kleing bersama empat rekannya bermain di luar. Dan ketika dirinya mendekati para siswa ini empat orang lain melarikan diri, sementara Hengky tidak. Sang guru menempelengnya dua kali, namun yang bersangkutan tunduk sehingga yang mengenai pelipis korban adalah tali arloji.
Setelah itu, lanjut Banoet, dirinya kembali mengajar. Saat itulah tiba-tiba ada dua orang masuk hendak menemuinya dan karena melihat ada aksi sehingga dia memilih mengarahkan ke ruang kepala sekolah.
“Ada reaksi tapi saya tanggapi dengan dingin dan diarakan masuk ruang. Saya sempat pukul Hengky Kleing karena saat pelajaran berada di luar. Mereka ada lima orang dan kebetulan saya dapat satu, dan lainnya lari. Saya marah dan tempeleng dia tetapi dia silih sehingga kena jam tangan dan luka. Saya tempeleng dia tadi tidak kena. Sudah ditegur ulang-ulang,” katanya.
Sementara Hengky mengaku dipukul tiga kali pada pipi kiri dan kanan. Saat kejadian pelajaran belum mulai.
Kepala Sekolah, Nicodemus Tamonob meminta agar persoalan tersebut diselesaikan di sekolah agar yang bersangkutan tidak dirugikan. “Saya minta persoalan ini diselesaikan di sini mengingat Hengky siswa kelas 3 yang siap menghadapi ujian akhir,” katanya.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/71915/regionalntt/flobamorata/2011/10/21/anak-dipukul-orangtua-mengamuk-di-sekolah
Pantauan Pos Kupang, Rabu (19/10/2011), para guru dan siswa berada di luar ruangan, sementara orang tua siswa yang mengamuk sudah pulang. Dan yang berada di ruang kerja kepala sekolah adalah Nicodemus Tamonob bersama bapak kecil Hengky, Yorhans Taniu dan Johanes Banoet. Mereka duduk bersama untuk menyelesaikan kasus tersebut.
Tidak menerima perlakuan gurunya, Hengky Kleing langsung melaporkan kejadian itu ke Polres TTS.
Kabag Ops Polres TTS, Kompol Robert Boelan bersama anggota langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengamankan sekolah.
Setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, pihak sekolah menghubungi orang tua siswa bersangkutan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Dengan nada emosi, Trihanok Kleing meminta agar guru yang memukul anaknya diproses secara hukum karena tindakan guru sudah berlebihan.
“Apakah tidak ada cara lain yang lebih baik untuk mengatasi kenakalan anak. Saya juga mantan siswa di sini dan juga nakal tetapi ada cara yang digunakan guru untuk mengatasinya. Saya terlalu kecewa dengan perlakuan seorang guru terhadap anak didiknya,” tegasnya.
Walau kecewa, Trihanok Kleing meminta agar kasus tersebut diselesaikan di sekolah.
Johanes Banoet menuturkan, persoalan itu berawal ketika jam pelajaran, Hengky Kleing bersama empat rekannya bermain di luar. Dan ketika dirinya mendekati para siswa ini empat orang lain melarikan diri, sementara Hengky tidak. Sang guru menempelengnya dua kali, namun yang bersangkutan tunduk sehingga yang mengenai pelipis korban adalah tali arloji.
Setelah itu, lanjut Banoet, dirinya kembali mengajar. Saat itulah tiba-tiba ada dua orang masuk hendak menemuinya dan karena melihat ada aksi sehingga dia memilih mengarahkan ke ruang kepala sekolah.
“Ada reaksi tapi saya tanggapi dengan dingin dan diarakan masuk ruang. Saya sempat pukul Hengky Kleing karena saat pelajaran berada di luar. Mereka ada lima orang dan kebetulan saya dapat satu, dan lainnya lari. Saya marah dan tempeleng dia tetapi dia silih sehingga kena jam tangan dan luka. Saya tempeleng dia tadi tidak kena. Sudah ditegur ulang-ulang,” katanya.
Sementara Hengky mengaku dipukul tiga kali pada pipi kiri dan kanan. Saat kejadian pelajaran belum mulai.
Kepala Sekolah, Nicodemus Tamonob meminta agar persoalan tersebut diselesaikan di sekolah agar yang bersangkutan tidak dirugikan. “Saya minta persoalan ini diselesaikan di sini mengingat Hengky siswa kelas 3 yang siap menghadapi ujian akhir,” katanya.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/71915/regionalntt/flobamorata/2011/10/21/anak-dipukul-orangtua-mengamuk-di-sekolah
Senin, 17 Oktober 2011
SMS Dukung Komodo Tembus 3 Juta
Gebrakan mendukung Komodo menjadi Tujuh Keajaiban Dunia yang dimotori mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mendapat respon sangat luar biasa. Sejak SMS mem-vote Komodo turun dari Rp 1000,- menjadi Rp 1,- jumlah SMS yang masuk ke berbagai layanan operator telepon seluler (ponsel) meningkat drastis. Bahkan, karena jumlah SMS yang masuk melonjak tajam, server provider mengalami over kuota hingga mengalami masalah teknis. "Sejak kampanye vote Komodo dipimpin Pak Jusuf Kalla sebagai Duta Besar, panitia menerima lonjakan SMS yang sangat tinggi, melebihi kapasitas server yang tiga juta per hari.
Hal ini menimbulkan problem teknis yang telah berlangsung sejak beberapa hari lalu," ungkap Ketua Pendukung Pemenangan Komodo (P2Komodo), Emmy Hafild kepada media di Jakarta, Senin (17/10).
Menurut Emmy, akibat persoalan over kuota SMS vote Komodo itu, para pengirim tidak menerima ucapan terimakasih atas voting yang telah dikirimkannya. Pengirim SMS menerima pesan, "servis tidak tersedia pada saat ini." Ini artinya SMS tersebut gagal terkirim," jelas Emmy.
Terkait masalah ini, Emmy mengaku langsung merespon dan berkoordinasi dengan operator dan content provider. Hasilnya, lanjut Emmy, operator dan content provider menyatakan siap membantu dan segera memperbaiki sistem serta meningkatkan kapasitas untuk menerima lonjakan SMS vote Komodo itu.
Emmy mengatakan, operator ponsel bersedia membantu dengan menaikkan kapasitas penerimaan SMS dari tiga juta perhari menjadi 10 juta per hari. "Berkat bantuan teman-teman operator, sejak hari ini (Senin, 17/10) proses SMS vote Komodo telah normal kembali dan pengirim SMS dapat menerima kembali ucapan terimakasih dalam waktu beberapa detik," kata Emmy yang kemarin didampingi Direktur Utama Mobile Link, Kozasuri dan staf teknis Mobile Link, Odie Kasim.
Emmy mengaku, peristiwa gangguan server karena SMS vote Komodo yang melebihi kapasitas baru pertama kali ini terjadi. Belum pernah terjadi sebelumnya. "Misalnya pada Sabtu (15/10) kemarin, para pengirim SMS tak menerima ucapan terimakasih. Tapi perlu masyarakat ketahui bahwa SMS itu tidak hilang, tetap tersimpan, dan setelah diperbaiki tinggal diteruskan ke nomor 9818. Kami memohon maaf atas gangguan teknis ini. Kami tak menyangka SMS vote Komodo akan melonjak tajam seperti ini. Perkiraan kami hanya 1,5 sampai 3 juta perhari, ternyata jumlahnya melebihi kapasitas yang ada," urai Emmy.
Emmy mengungkapkan, pembicaraan dengan operator untuk meningkatkan kapasitas server menjadi 10 juta perhari ini dimaksudkan juga untuk mengantisipasi jumlah SMS yang masuk menjelang hari H pengumuman pemenang tujuh keajaiban dunia.
Emmy menyebutkan, mulai 1 November 2011 nanti, P2Komodo bersama Jusuf Kalla akan melaksanakan pekan vote Komodo secara nasional. "Diharapkan dalam pekan vote Komodo nasional itu, seluruh daerah di Indonesia ikut berpartisipasi sehingga gerakan massal melakukan vote Komodo bisa diwujudkan. Ini semua kita lakukan demi mewujudkan Komodo sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia," terang Emmy.
Pekan Vote Komodo Nasional dilakukan karena itu merupakan pekan terakhir vote, dimana sebelum voting ditutup panitia New7Wonders tanggal 11 November 2011 pukul 17.00 WIB, rakyat Indonesia diharapkan memaksimalkan dukungannya dengan mengirim sebanyak-banyaknya SMS Vote Komodo dengan cara mengetik: KOMODO kirim ke 9818.
http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=43893
Hal ini menimbulkan problem teknis yang telah berlangsung sejak beberapa hari lalu," ungkap Ketua Pendukung Pemenangan Komodo (P2Komodo), Emmy Hafild kepada media di Jakarta, Senin (17/10).
Menurut Emmy, akibat persoalan over kuota SMS vote Komodo itu, para pengirim tidak menerima ucapan terimakasih atas voting yang telah dikirimkannya. Pengirim SMS menerima pesan, "servis tidak tersedia pada saat ini." Ini artinya SMS tersebut gagal terkirim," jelas Emmy.
Terkait masalah ini, Emmy mengaku langsung merespon dan berkoordinasi dengan operator dan content provider. Hasilnya, lanjut Emmy, operator dan content provider menyatakan siap membantu dan segera memperbaiki sistem serta meningkatkan kapasitas untuk menerima lonjakan SMS vote Komodo itu.
Emmy mengatakan, operator ponsel bersedia membantu dengan menaikkan kapasitas penerimaan SMS dari tiga juta perhari menjadi 10 juta per hari. "Berkat bantuan teman-teman operator, sejak hari ini (Senin, 17/10) proses SMS vote Komodo telah normal kembali dan pengirim SMS dapat menerima kembali ucapan terimakasih dalam waktu beberapa detik," kata Emmy yang kemarin didampingi Direktur Utama Mobile Link, Kozasuri dan staf teknis Mobile Link, Odie Kasim.
Emmy mengaku, peristiwa gangguan server karena SMS vote Komodo yang melebihi kapasitas baru pertama kali ini terjadi. Belum pernah terjadi sebelumnya. "Misalnya pada Sabtu (15/10) kemarin, para pengirim SMS tak menerima ucapan terimakasih. Tapi perlu masyarakat ketahui bahwa SMS itu tidak hilang, tetap tersimpan, dan setelah diperbaiki tinggal diteruskan ke nomor 9818. Kami memohon maaf atas gangguan teknis ini. Kami tak menyangka SMS vote Komodo akan melonjak tajam seperti ini. Perkiraan kami hanya 1,5 sampai 3 juta perhari, ternyata jumlahnya melebihi kapasitas yang ada," urai Emmy.
Emmy mengungkapkan, pembicaraan dengan operator untuk meningkatkan kapasitas server menjadi 10 juta perhari ini dimaksudkan juga untuk mengantisipasi jumlah SMS yang masuk menjelang hari H pengumuman pemenang tujuh keajaiban dunia.
Emmy menyebutkan, mulai 1 November 2011 nanti, P2Komodo bersama Jusuf Kalla akan melaksanakan pekan vote Komodo secara nasional. "Diharapkan dalam pekan vote Komodo nasional itu, seluruh daerah di Indonesia ikut berpartisipasi sehingga gerakan massal melakukan vote Komodo bisa diwujudkan. Ini semua kita lakukan demi mewujudkan Komodo sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia," terang Emmy.
Pekan Vote Komodo Nasional dilakukan karena itu merupakan pekan terakhir vote, dimana sebelum voting ditutup panitia New7Wonders tanggal 11 November 2011 pukul 17.00 WIB, rakyat Indonesia diharapkan memaksimalkan dukungannya dengan mengirim sebanyak-banyaknya SMS Vote Komodo dengan cara mengetik: KOMODO kirim ke 9818.
http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=43893
Minggu, 16 Oktober 2011
Wagub NTT Datang, Warga Letalangga Tutup Jalan
Kedatangan Wakil Gubernur (wagub) NTT, Ir. Esthon Foenay MSi, disambut Warga Kampung Letalangga, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, dengan menutup ruas jalan Propinsi jurusan Kota Ba'a - Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut.
Wagub berada di Rote Ndao untuk mengikuti prosesi pengukuhan lembaga adat di Kampung Termanu, Kelurahan Onatali, Kecamatan Rote Tengah. Informasi yang dihimpun Pos-Kupang.Com, menyebutkan, warga menutup jalan karena merasa kesal dengan pemerintah Rote Ndao.
Selama ini pemerintah hanya mengumbar janji mengaspal jalan, namun hingga saat ini belum pernah direalisasikan. Setahun lalu saat musim hujan, ruas jalan itu pernah terjadi longsoran.
Akibatnya kondisi saat ini, ketika kendaraan roda dua dan empat melewati ruas jalan ini debu beterbangan hingga masuk ke dalam rumah-rumah warga.
Di lokasi itu warga menanam kayu berbentuk salib dan satu batang anakan pisang dibadan jalan. Sementara beberapa orang ibu mengenakan masker penutup mulut menyapu badan jalan mengakibat debu terus beterbangan.
Sementara beberapa orang lainnya membuang batu-batu karang ukuran besar ke badan jalan.Aksi warga ini menyebankan arus lalulintas kendaraan menjadi macet.
Beberapa saat kemudian,sekitar enam orang aparat kepolisian dari Satlantas Polres Rote Ndao,tiba dilokasi dan mengatur arus lalulintas kendaraan. Meski telah diatur arus lalulintas kendaraan, badan jalan yang dilalui kendaraan hanya setengah badan jalan.
Karena setengah badan jalan lainnya masih tertanam salib dan satu anakan batang pisang. Kondisi ini terjadi hingga rombongan Wagub melintas di ruas jalan itu. Saat mobil rombongan wagub melintas di ruas jalan itu,para ibu-ibu dan warga lainnya terus menyapu badan jalan menyebabkan debu-debu tebal beterbangan ke udara.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/71680/wagub-ntt-datang-warga-letalangga-tutup-jalan
Wagub berada di Rote Ndao untuk mengikuti prosesi pengukuhan lembaga adat di Kampung Termanu, Kelurahan Onatali, Kecamatan Rote Tengah. Informasi yang dihimpun Pos-Kupang.Com, menyebutkan, warga menutup jalan karena merasa kesal dengan pemerintah Rote Ndao.
Selama ini pemerintah hanya mengumbar janji mengaspal jalan, namun hingga saat ini belum pernah direalisasikan. Setahun lalu saat musim hujan, ruas jalan itu pernah terjadi longsoran.
Akibatnya kondisi saat ini, ketika kendaraan roda dua dan empat melewati ruas jalan ini debu beterbangan hingga masuk ke dalam rumah-rumah warga.
Di lokasi itu warga menanam kayu berbentuk salib dan satu batang anakan pisang dibadan jalan. Sementara beberapa orang ibu mengenakan masker penutup mulut menyapu badan jalan mengakibat debu terus beterbangan.
Sementara beberapa orang lainnya membuang batu-batu karang ukuran besar ke badan jalan.Aksi warga ini menyebankan arus lalulintas kendaraan menjadi macet.
Beberapa saat kemudian,sekitar enam orang aparat kepolisian dari Satlantas Polres Rote Ndao,tiba dilokasi dan mengatur arus lalulintas kendaraan. Meski telah diatur arus lalulintas kendaraan, badan jalan yang dilalui kendaraan hanya setengah badan jalan.
Karena setengah badan jalan lainnya masih tertanam salib dan satu anakan batang pisang. Kondisi ini terjadi hingga rombongan Wagub melintas di ruas jalan itu. Saat mobil rombongan wagub melintas di ruas jalan itu,para ibu-ibu dan warga lainnya terus menyapu badan jalan menyebabkan debu-debu tebal beterbangan ke udara.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/71680/wagub-ntt-datang-warga-letalangga-tutup-jalan
Nah Lho!! 5.000-an Warga NTT Alami Gangguan Jiwa
Direktur RSU Kupang, dr Alfons Anapaku, SpOG mengatakan, penderita gangguan jiwa di Indonesia sebesar 14,6 persen dari jumlah penduduknya. Sementara di NTT, jika penderita gangguan jiwa sekitar 14,6 persen atau saja sekitar sepuluh persen dari jumlah penduduk NTT yang kini sebanyak 4,6 jiwa.
Artinya, jumlah penderita gangguan jiwa di NTT diperkirakan mencapai sekitar empat sampai lima ribuan orang.
Direktur RSU Kupang, dr Alfons Anapaku, SpOG mengatakan hal itu ketika membuka kegiatan seminar sehari tentang “Tren Gangguan Jiwa terkini” yang digelar di aula RSU Kupang, Sabtu (15/10/2011) siang.
Dikatakan Anapaku, jumlah penderita gangguan jiwa yang berobat dan dirawat di Poli Jiwa dan Instalasi Kesehatan Jiwa RSU Kupang pun menunjukan tren peningkatan.
“Pada tahun 2006 penderita gangguan jiwa yang dirawat di Instalasi Kesehatan Jiwa RSU Kupang sebanyak 47 orang, tahun 2007 sebanyak 85 orang dan terus terjadi peningkatan. Sementara tahun 2010 jumlah penderita gangguan jiwa yang dirawat sebanyak 226 orang. Sementara saat ini dalam sehari sekitar 10-24 orang datang ke RSU Kupang karena mengalami gangguan jiwa,” kata Anapaku.
Masalah yang paling krusial, tambah Anapaku, pasien gangguan jiwa yang datang berobat ke RSU Kupang sebanyak 30 persennya adalah pasien yang sudah parah gangguan jiwanya Sehingga menjadi lebih sulit ditangani pihak rumah sakit.
Ditambah lagi, masyarakat cenderung malu datang ke poli jiwa karena takut diangga sudah gila dan sebagainya.
Oleh karena itu, kata Anapaku, manajemen RSU Kupang member apresiasi terhadap terselenggaranya kegiatan seminar sehari tentang trend gangguan jiwa terkini yang diselenggarakan Instalasi kesehatan Jiwa RSU Kupang tersebut.
Dengan harapan, hal ini member pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang pentingnya berkonsultasi ke poli jiwa atau Instalasi Kesehatan Jiwa jika ada tanda-tanda atau gejala seseorang menderita gangguan jiwa.
Kegiatan seminar ini dihadiri sekitar lima ratusan peserta dari berbagai kalangan, baik tenaga kesehatan maupun masyarakat umum lainnya. Seminar menghadirkan empat pemateri yakni dr Benediktus E Lie, SpKJ, dr DAP Shinta Widari, SpKJ, dr Dickson Legoh, S serta asuhan keperawatan pada penderita gangguan jiwa.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/71674/nah-lho-5000-an-warga-ntt-alami-gangguan-jiwa
Artinya, jumlah penderita gangguan jiwa di NTT diperkirakan mencapai sekitar empat sampai lima ribuan orang.
Direktur RSU Kupang, dr Alfons Anapaku, SpOG mengatakan hal itu ketika membuka kegiatan seminar sehari tentang “Tren Gangguan Jiwa terkini” yang digelar di aula RSU Kupang, Sabtu (15/10/2011) siang.
Dikatakan Anapaku, jumlah penderita gangguan jiwa yang berobat dan dirawat di Poli Jiwa dan Instalasi Kesehatan Jiwa RSU Kupang pun menunjukan tren peningkatan.
“Pada tahun 2006 penderita gangguan jiwa yang dirawat di Instalasi Kesehatan Jiwa RSU Kupang sebanyak 47 orang, tahun 2007 sebanyak 85 orang dan terus terjadi peningkatan. Sementara tahun 2010 jumlah penderita gangguan jiwa yang dirawat sebanyak 226 orang. Sementara saat ini dalam sehari sekitar 10-24 orang datang ke RSU Kupang karena mengalami gangguan jiwa,” kata Anapaku.
Masalah yang paling krusial, tambah Anapaku, pasien gangguan jiwa yang datang berobat ke RSU Kupang sebanyak 30 persennya adalah pasien yang sudah parah gangguan jiwanya Sehingga menjadi lebih sulit ditangani pihak rumah sakit.
Ditambah lagi, masyarakat cenderung malu datang ke poli jiwa karena takut diangga sudah gila dan sebagainya.
Oleh karena itu, kata Anapaku, manajemen RSU Kupang member apresiasi terhadap terselenggaranya kegiatan seminar sehari tentang trend gangguan jiwa terkini yang diselenggarakan Instalasi kesehatan Jiwa RSU Kupang tersebut.
Dengan harapan, hal ini member pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang pentingnya berkonsultasi ke poli jiwa atau Instalasi Kesehatan Jiwa jika ada tanda-tanda atau gejala seseorang menderita gangguan jiwa.
Kegiatan seminar ini dihadiri sekitar lima ratusan peserta dari berbagai kalangan, baik tenaga kesehatan maupun masyarakat umum lainnya. Seminar menghadirkan empat pemateri yakni dr Benediktus E Lie, SpKJ, dr DAP Shinta Widari, SpKJ, dr Dickson Legoh, S serta asuhan keperawatan pada penderita gangguan jiwa.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/71674/nah-lho-5000-an-warga-ntt-alami-gangguan-jiwa
Jumat, 14 Oktober 2011
Mesin E KTP di TTS Masih Tersimpan di Dalam Dos
Bantuan mesin cetak Kartu Penduduk Elektronik (E KTP) dari pemerintah pusat sudah diterima Dinas Kependudukan (Dispenduk) pada akhir bulan September 2011 lalu. Alat tersebut masih dikemas dan disimpan di salah satu ruang dinas setempat.
Kepala Dispenduk, Frits Nenobais, saat ditemui di SoE, Kamis (13/10/2011), mengakui, bahwa mesin pembuat E KTP sudah ada dan mulai dioperasikan pada Tahun 2012.
"Alat itu sudah ada tetapi bentuknya seperti apa kami belum tahu. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Kupang bagaimana cara merakit mesin itu dan memintah tanaga teknis dari pusay untuk melatih para operator di daerah sebelum melayani masyarakat pada masing - masing kecamatan," katanya.
Nenobais mengatakan, untuk pelayanan E KTP pihak dinas akan segera melaporkan kepada Sekda dan BKPP agar segera mengumumkan perekrutan tenaga operator secara terbuka.
"Minimal tenaga yang direkrut mampu mengoperasikan kompiuter. Kita akan test secara terbuka dan transparan sehingga orang yang lulus betul - betul mampu memberikan pelayanan yang maksimal," tegasnya.
Menurut Nenobais, pelayanan E KTP pada 32 kecamatan yang tersiri dari 228 desa dan 12 kelurahan ini membutuhkan dana pendamping sebesar Rp 4 miliar. Dana tersebut untuk pengadaan genzet dan honor tenaga operator selama tahun 2012.
Menurutnya, selama ini pelayanan KTP denga program SIAK, namum juga kekurangan tanaga operator sehingga terkesan lambat.
"Kami berharap sebelum program EKTP berjalan tanaga operator sudah siap. Kita segera merekrut dan mempersiapkan tenaga itu sebelum akhir tahun. Kita semua berharap agar proses E KTP bisa lebih cepat dan efektif untuk melayani masyarakat yang membutuhkan," katanya.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/71657/regionalntt/tirosa/2011/10/14/mesin-e-ktp-di-tts-masih-tersimpan-di-dalam-dos
Kepala Dispenduk, Frits Nenobais, saat ditemui di SoE, Kamis (13/10/2011), mengakui, bahwa mesin pembuat E KTP sudah ada dan mulai dioperasikan pada Tahun 2012.
"Alat itu sudah ada tetapi bentuknya seperti apa kami belum tahu. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Kupang bagaimana cara merakit mesin itu dan memintah tanaga teknis dari pusay untuk melatih para operator di daerah sebelum melayani masyarakat pada masing - masing kecamatan," katanya.
Nenobais mengatakan, untuk pelayanan E KTP pihak dinas akan segera melaporkan kepada Sekda dan BKPP agar segera mengumumkan perekrutan tenaga operator secara terbuka.
"Minimal tenaga yang direkrut mampu mengoperasikan kompiuter. Kita akan test secara terbuka dan transparan sehingga orang yang lulus betul - betul mampu memberikan pelayanan yang maksimal," tegasnya.
Menurut Nenobais, pelayanan E KTP pada 32 kecamatan yang tersiri dari 228 desa dan 12 kelurahan ini membutuhkan dana pendamping sebesar Rp 4 miliar. Dana tersebut untuk pengadaan genzet dan honor tenaga operator selama tahun 2012.
Menurutnya, selama ini pelayanan KTP denga program SIAK, namum juga kekurangan tanaga operator sehingga terkesan lambat.
"Kami berharap sebelum program EKTP berjalan tanaga operator sudah siap. Kita segera merekrut dan mempersiapkan tenaga itu sebelum akhir tahun. Kita semua berharap agar proses E KTP bisa lebih cepat dan efektif untuk melayani masyarakat yang membutuhkan," katanya.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/71657/regionalntt/tirosa/2011/10/14/mesin-e-ktp-di-tts-masih-tersimpan-di-dalam-dos
Serba Manual Keluar Masuk Perbatasan
Memasuki sebuah negara biasanya harus melalui proses imigrasi yang ribet dan panjang. Tapi tidak demikian di Pos Pintu Lintas Batas (PLB) Motaain, Kabupaten Belu, NTT. Inilah pintu keluar masuk perbatasan antara Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).
Di Motaain, prosesnya sangat sederhana. Hanya bermodal sebuah paspor, sedikit wawancara untuk menanyakan ini itu, seseorang bisa bebas melenggang menuju wilayah Indonesia atau sebaliknya menuju Timor Leste.
Tidak ada pemeriksaan X-ray, penimbangan barang yang dibawa, metal detector, kacamata pengintai malam (night vision), dan tidak ada pemindai suhu badan (thermal scanner). Semua pemeriksaan dilakukan secara manual, tanpa teknologi modern.
Pintu pelintas batas atau border RI-RDTL ini hanya dipisahkan sebuah jembatan yang di bawahnya merupakan sungai kering. Di tengah jembatan ini diberikan garis bertanda kuning, sebagai tanda batas negara. Jarak antara pos pelintas batas yang dikelola Indonesia dan Timor Leste ini berjarak sekitar 200 meter.
Tak jauh dari pos ini, sejumlah bus datang dan pergi melayani perjalanan warga kedua negara. Tidak ketinggalan angkutan pengangkut barang sembako dan kebutuhan lainnya.
Warga Timor Leste yang akan menuju wilayah Atambua, NTT dikenai ongkos bus travel seharga US$ 20 per orang dari Dili, Timor Leste sampai Atambua. Sementara, warga Indonesia yang menuju Timor Leste, dari Atambua menuju Dili dikenai ongkos Rp 180.000 per orang.
"Kita sering bolak-balik. Seperti sekarang saya ada ketemu saudara di Atapupu, Atambua," ujar Guesefe yang ditemui detik+ di Pos PLB RI-RDTL di Motaiin, Belu, NTT.
Setelah tiba di pos PLB Motaain ini, Guesefe langsung menuju pos kantor imigrasi yang ukurannya hanya 3 x 5 meter saja untuk membayarkan visa. Warga Timor Leste yang akan masuk ke wilayah Indonesia dikenai biaya pengurusan paspor dan visa sekitar US$ 26 sampai US$ 30. Sementara, Indonesia belum memberlakukan itu, setiap warga Indonesia yang akan melintas ke Timor Leste dikenai biaya Rp 250.000.
"Memang di sini belum diberlakukan Visa on Arrival (VoA), sementara RDTL sudah memberlakukannya. Kesulitan kita belum ada bank yang siap untuk melakukan pembayaran itu dan belum adanya peralatan. Apalagi di wilayah ini blank spot semua jaringan. Jadi mau masuk kapan saja bisa," ungkap Kepala Pos Imigrasi di PLB Motaain, Wijaya Kurniawan kepada detik+.
Karena belum adanya peralatan pendukung yang memadai, pengecekan dan pendataan setiap pendatang dari Timor Leste dilakukan secara manual. "Di sini komputernya masih manual. Kita sangat mengharapkan adanya Border Control Manajemen (BCM) yang terpasang secara online seperti di Bandar Udara dan Pelabuhan lainnya. Di sini tidak ada," kata pria berusia (28) asal Bogor, Jawa Barat itu.
Dengan tidak adanya BCM, petugas tidak bisa melakukan cegah dan tangkal (cekal) terhadap sejumlah orang yang diduga melakukan kejahatan tertentu karena tidak ada data. Apalagi data secara online soal adanya permintaan cekal terhadap orang yang keluar masuk juga tidak bisa langsung dilihat.
Untungnya secara umum PLB Motaain aman. Hanya saja dari informasi sejumlah petugas keamanan, baik TNI dan Polri, banyak pelintas batas yang memanfaatkan jalur-jalur tikus yang bisa dilalui karena belum adanya pos pengamanan atau memang jauhnya untuk mencapai PLB Motaain.
Setiap hari, di PLB Motaain sendiri dari catatan imigrasi ada sekitar 100-130 orang pelintas batas. Tapi bisa lebih kalau ada perayaan seperti hari Lebaran atau Natal.
Sementara pihak Bea Cukai di PLB Motaain juga memiliki luas ruang yang sama dengan Imigrasi. Walau di dekat pos mereka terdapat kantor perwakilan. Hanya saja, Bea Cukai di PLB Motaain sendiri juga belum dilengkapi peralatan seperti X-Ray, Metal Detector untuk meneliti barang yang dibawa pelintas batas.
"Ya kita sifatnya manual, kita bersama petugas dari TNI dan Polisi langsung memeriksa ke kendaraan atau tas barang bawaan," ujar seorang petugas Bea Cukai itu.
Kondisi memprihatinkan PLB Motaain juga disampaikan oleh Komandan Korem 161/Wira Sakti selaku Komandan Pelaksana Operasi Satgas Pamtas RI-RDTL Kolonel Inf Edison Napitupulu. "Memang sampai saat ini pengelolaan PLB kurang maksimal. Seolah-olah hanya tugas TNI saja. Padahal, seharusnya Pemda ikut bertanggung jawab," ungkapnya kepada detik+.
Edison mengakui, masih terbatasnya peralatan dan perlengkapan di PLB Motaain untuk melaksanakan pengecekan barang, seperti Metal Detector, X-Ray, pendeteksi barang serta jembatan timbang.
Bahkan, pelayanan Pas Lintas Batas hanya bisa dilayani di Pos PLB Motaain saja, sementara di PLB Motamasin, PLB Wini dan PLB Nawan Bawah sampai sekarang belum terealisasikan. "Saya kurang tahu apa yang menjadi penyebab hambatan itu," kata Edison.
Padahal tidak adanya dukungan peralatan memiliki implikasi besar. Selain pelayanan PLB tidak maksimal, juga rawan penyelundupan barang-barang ilegal seperti senjata, amunisi dan bahan peledak serta narkoba.
Komandan Pos Motaain I Satgas Pamtas RI-RDTL, Letnan Dua Inf Agus Kurniawan mengakui menemui banyak kendala karena tidak adanya bantuan dari peralatan untuk mendeteksi para pelanggar batas ini secara maksimal.
"Kita memang tidak ada bantuan, kita hanya bisa menangkap pelanggar batas, setelah menangkap dan menyerahkannya ke imigrasi atau polisi. Soal deportasi dan sebagainya itu nanti urusan imigrasi," terang Agus.
Meski tidak dilengkapi peralatan modern, pos pengamanan perbatasan RI dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) diakui masih lebih baik dibandingkan pos perbatasan lain di Indonesia seperti di Kalimantan dan Papua. Saat ini, pengelolaan Pos Terpadu Pintu Lintas Batas (PLB) yang terbaik masih ada di PLB Entikong, Kalimantan Barat.
"Di Entikong sudah sangat baik dan lengkap. Memang di sini beda, kekurangan peralatan dan belum terkoordinasi dengan baik. Karenanya kita diharapkan sering menjadi tumpuan," ujar Agus.
http://www.detiknews.com/read/2011/10/03/112238/1735303/159/serba-manual-keluar-masuk-perbatasan
Di Motaain, prosesnya sangat sederhana. Hanya bermodal sebuah paspor, sedikit wawancara untuk menanyakan ini itu, seseorang bisa bebas melenggang menuju wilayah Indonesia atau sebaliknya menuju Timor Leste.
Tidak ada pemeriksaan X-ray, penimbangan barang yang dibawa, metal detector, kacamata pengintai malam (night vision), dan tidak ada pemindai suhu badan (thermal scanner). Semua pemeriksaan dilakukan secara manual, tanpa teknologi modern.
Pintu pelintas batas atau border RI-RDTL ini hanya dipisahkan sebuah jembatan yang di bawahnya merupakan sungai kering. Di tengah jembatan ini diberikan garis bertanda kuning, sebagai tanda batas negara. Jarak antara pos pelintas batas yang dikelola Indonesia dan Timor Leste ini berjarak sekitar 200 meter.
Tak jauh dari pos ini, sejumlah bus datang dan pergi melayani perjalanan warga kedua negara. Tidak ketinggalan angkutan pengangkut barang sembako dan kebutuhan lainnya.
Warga Timor Leste yang akan menuju wilayah Atambua, NTT dikenai ongkos bus travel seharga US$ 20 per orang dari Dili, Timor Leste sampai Atambua. Sementara, warga Indonesia yang menuju Timor Leste, dari Atambua menuju Dili dikenai ongkos Rp 180.000 per orang.
"Kita sering bolak-balik. Seperti sekarang saya ada ketemu saudara di Atapupu, Atambua," ujar Guesefe yang ditemui detik+ di Pos PLB RI-RDTL di Motaiin, Belu, NTT.
Setelah tiba di pos PLB Motaain ini, Guesefe langsung menuju pos kantor imigrasi yang ukurannya hanya 3 x 5 meter saja untuk membayarkan visa. Warga Timor Leste yang akan masuk ke wilayah Indonesia dikenai biaya pengurusan paspor dan visa sekitar US$ 26 sampai US$ 30. Sementara, Indonesia belum memberlakukan itu, setiap warga Indonesia yang akan melintas ke Timor Leste dikenai biaya Rp 250.000.
"Memang di sini belum diberlakukan Visa on Arrival (VoA), sementara RDTL sudah memberlakukannya. Kesulitan kita belum ada bank yang siap untuk melakukan pembayaran itu dan belum adanya peralatan. Apalagi di wilayah ini blank spot semua jaringan. Jadi mau masuk kapan saja bisa," ungkap Kepala Pos Imigrasi di PLB Motaain, Wijaya Kurniawan kepada detik+.
Karena belum adanya peralatan pendukung yang memadai, pengecekan dan pendataan setiap pendatang dari Timor Leste dilakukan secara manual. "Di sini komputernya masih manual. Kita sangat mengharapkan adanya Border Control Manajemen (BCM) yang terpasang secara online seperti di Bandar Udara dan Pelabuhan lainnya. Di sini tidak ada," kata pria berusia (28) asal Bogor, Jawa Barat itu.
Dengan tidak adanya BCM, petugas tidak bisa melakukan cegah dan tangkal (cekal) terhadap sejumlah orang yang diduga melakukan kejahatan tertentu karena tidak ada data. Apalagi data secara online soal adanya permintaan cekal terhadap orang yang keluar masuk juga tidak bisa langsung dilihat.
Untungnya secara umum PLB Motaain aman. Hanya saja dari informasi sejumlah petugas keamanan, baik TNI dan Polri, banyak pelintas batas yang memanfaatkan jalur-jalur tikus yang bisa dilalui karena belum adanya pos pengamanan atau memang jauhnya untuk mencapai PLB Motaain.
Setiap hari, di PLB Motaain sendiri dari catatan imigrasi ada sekitar 100-130 orang pelintas batas. Tapi bisa lebih kalau ada perayaan seperti hari Lebaran atau Natal.
Sementara pihak Bea Cukai di PLB Motaain juga memiliki luas ruang yang sama dengan Imigrasi. Walau di dekat pos mereka terdapat kantor perwakilan. Hanya saja, Bea Cukai di PLB Motaain sendiri juga belum dilengkapi peralatan seperti X-Ray, Metal Detector untuk meneliti barang yang dibawa pelintas batas.
"Ya kita sifatnya manual, kita bersama petugas dari TNI dan Polisi langsung memeriksa ke kendaraan atau tas barang bawaan," ujar seorang petugas Bea Cukai itu.
Kondisi memprihatinkan PLB Motaain juga disampaikan oleh Komandan Korem 161/Wira Sakti selaku Komandan Pelaksana Operasi Satgas Pamtas RI-RDTL Kolonel Inf Edison Napitupulu. "Memang sampai saat ini pengelolaan PLB kurang maksimal. Seolah-olah hanya tugas TNI saja. Padahal, seharusnya Pemda ikut bertanggung jawab," ungkapnya kepada detik+.
Edison mengakui, masih terbatasnya peralatan dan perlengkapan di PLB Motaain untuk melaksanakan pengecekan barang, seperti Metal Detector, X-Ray, pendeteksi barang serta jembatan timbang.
Bahkan, pelayanan Pas Lintas Batas hanya bisa dilayani di Pos PLB Motaain saja, sementara di PLB Motamasin, PLB Wini dan PLB Nawan Bawah sampai sekarang belum terealisasikan. "Saya kurang tahu apa yang menjadi penyebab hambatan itu," kata Edison.
Padahal tidak adanya dukungan peralatan memiliki implikasi besar. Selain pelayanan PLB tidak maksimal, juga rawan penyelundupan barang-barang ilegal seperti senjata, amunisi dan bahan peledak serta narkoba.
Komandan Pos Motaain I Satgas Pamtas RI-RDTL, Letnan Dua Inf Agus Kurniawan mengakui menemui banyak kendala karena tidak adanya bantuan dari peralatan untuk mendeteksi para pelanggar batas ini secara maksimal.
"Kita memang tidak ada bantuan, kita hanya bisa menangkap pelanggar batas, setelah menangkap dan menyerahkannya ke imigrasi atau polisi. Soal deportasi dan sebagainya itu nanti urusan imigrasi," terang Agus.
Meski tidak dilengkapi peralatan modern, pos pengamanan perbatasan RI dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) diakui masih lebih baik dibandingkan pos perbatasan lain di Indonesia seperti di Kalimantan dan Papua. Saat ini, pengelolaan Pos Terpadu Pintu Lintas Batas (PLB) yang terbaik masih ada di PLB Entikong, Kalimantan Barat.
"Di Entikong sudah sangat baik dan lengkap. Memang di sini beda, kekurangan peralatan dan belum terkoordinasi dengan baik. Karenanya kita diharapkan sering menjadi tumpuan," ujar Agus.
http://www.detiknews.com/read/2011/10/03/112238/1735303/159/serba-manual-keluar-masuk-perbatasan
Mengenaskan, Perbatasan RI-Timor Leste
Semua kalangan baik pemerintah, DPR, pengamat dan akademisi, pasti mengakui wilayah perbatasan Indonesia masih merupakan daerah tertinggal.
Sebelum gerakan Reformasi 12 tahun lalu, perbatasan masih dianggap wilayah yang diawasi begitu ketat dengan pendekatan keamanan daripada pendekatan peningkatan kesejahteraan, karena dianggap rawan keamanan.
Akibatnya, banyak sejumlah daerah perbatasan tidak pernah tersentuh dinamika pembangunan. Sarana dan prasarana sosial sangat terbatas. Ini juga yang terjadi di daerah yang langsung memiliki perbatasan dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sebagian besar jalan di sejumlah daerah perbatasan dengan Timor Leste kondisinya rusak berat. Bila musim hujan tiba, daerah perbatasan pun menjadi wilayah yang terisolasi, terputus dari dunia luar.
Jalan-jalan yang rusak di wilayah Kabupaten Belu, yaitu Desa Alas Utara, Desa Lamaknaen, Desa Fohuk, Desa Lutarato, Desa Fatubesi dan Desa Lookeu. Kondisi yang sama juga terlihat di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), seperti di Desa Inbate dan Aplal, di Kabupaten Kupang, yaitu jalur jalan menuju Oepoli.
"Akses jalan yang tidak terhubung atau terputus di sebagian besar jalur menuju wilayah perbatasan kita dan Timor Leste kondisinya akan semakin parah pada saat musim hujan," ujar Komandan Korem 161/WS Kupang, Kolonel Infanteri Edison Napitupulu kepada detik+ yang mengikuti rombongan wartawan meninjau lokasi perbatasan RI-RDTL tanggal 21-24 September 2011 lalu.
Bila musim hujan tiba, sebagian besar wilayah menjadi terisolasi, sehingga perekonomian masyarakat kurang berkembang. Implikasinya, akibat mata pencaharian yang kurang itu menyebabkan maraknya penyelundupan barang kebutuhan ke Timor Leste untuk menyambung hidup.
Selain jalan yang rusak, yang kerap menjadi persoalan yang krusial yaitu persoalan ketersedian air bersih. Tanah di Pulau Timor yang berstruktur karang menyebabkan kurangnya sumber air bersih. Akibatnya kesehatan masyarakat juga rendah.
Belum lagi persoalan penerangan listrik yang sangat terbatas di sejumlah daerah perbatasan. Dari pantauan detik+, sejumlah daerah di perbatasan ini kondisinya akan gelap gulita bila malam hari.
Kalaupun ada lampu yang menyala, itu karena warga banyak yang mengandalkan genset atau mesin disel. Tapi, lagi-lagi itu tidak akan bertahan lama, karena keterbatasan pasokan BBM, yang justru banyak dijual ke wilayah Timor Leste.
Kondisi ini terlihat di Kecamatan Kobalima, Kecamatan Nanaetdubesi, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Raihat yang semuanya masuk wilayah Kabupaten Belu. Juga di Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Miomafu Barat dan Kecamatan Mutis di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), serta di Kecamatan Amfoang Utara yang masuk Kabupaten Kupang.
"Banyak yang masih mengandalkan lampu minyak dan genset. Akibatnya kualitas hidup rendah, kurang terjamah informasi dan teknologi, perekonomian kurang berkembang menyebabkan SDM yang rendah dan mudah dihasut dan dibelokan ideologinya," imbuh Edison lagi.
Walau kondisinya seperti itu, Edison menegaskan, sampai saat ini belum ada persoalan keamanan yang menjadi konflik antara Indonesia dan Timor Leste. Karena, kedua negara terus melakukan kerjasama patroli keamanan di perbatasan, terutama dalam mengecek patok garis perbatasan kedua negara, pemantauan terhadap pelintas batas ilegal.
Kondisi mengenaskan tidak hanya di NTT yang menjadi perbatasan dengan Timor Leste. Tapi juga di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia.
Data yang diperoleh detik+ dari Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tercatat ada delapan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), Malinau, Nunukan, dan Kutai Barat (Kalimantan Timur).
Garis perbatasan di Kalimantan dengan Malaysia secara keseluruhan panjangnya 1.885,3 kilometer. Dari hasil survei yang dilakukan tahun 2007, di sepanjang garis perbatasan ini memiliki pilar batas sebanyak 9.686 buah. Kondisi tugu batas pada umumnya masih memprihatinkan dan jumlahnya masih kurang dibandingkan dengan panjang garis perbatasan yang ada.
Sayangnya, bila melihat potensi sumber daya alam di wilayah perbatasan Kalimantan yang cukup besar dan bernilai ekonomi tinggi, ternyata tidak sebanding bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya. Infrastruktur sosial ekonomi di kawasan ini, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun sarana prasarana penunjang wilayah, masih tertinggal dengan negara Malaysia.
Kondisi mengenaskan juga terjadi di perbatasan Papua dengan Papua Nugini yang panjangnya 760 kilometer yang memanjang dari Skouw, Jayapura hingga Benscbach, Merauke. Masyarakat di perbatasan di lima kabupaten seperti Jayapura, Keerom, Pegunungan Bintang, Boven Digoel dan Merauke juga secara ekonomi, pendidikan dan kesehatan masih memprihatinkan. Padahal, sumber daya alam, berupa kayu dan hasil pertambangan begitu kaya dan berlimpah yang terus dikeruk pemerintah dan perusahaan besar milik asing.
Terkait peningkatan kesejahteraan warga masyarakat di daerah perbatasan, khususnya antara RI-RDTL ini, Pemerintah Indonesia mengirimkan delegasi antara lain Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu ke Timor Leste pada tanggal 19-20 Agustus 2011 lalu.
Kunjungan itu di antaranya untuk membicarakan persoalan tiga titik batas wilayah kedua negara yang masih menjadi sengketa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di perbatasan agar lebih sejahtera. Salah satunya pemanfaatan pasar desa di wilayah perbatasan. Hanya saja sampai sekarang belum terdengar dan terlihat realisasinya.
http://www.detiknews.com/read/2011/10/03/124213/1735390/159/gelap-gulita-terisolasi-bila-hujan-tiba
Sebelum gerakan Reformasi 12 tahun lalu, perbatasan masih dianggap wilayah yang diawasi begitu ketat dengan pendekatan keamanan daripada pendekatan peningkatan kesejahteraan, karena dianggap rawan keamanan.
Akibatnya, banyak sejumlah daerah perbatasan tidak pernah tersentuh dinamika pembangunan. Sarana dan prasarana sosial sangat terbatas. Ini juga yang terjadi di daerah yang langsung memiliki perbatasan dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sebagian besar jalan di sejumlah daerah perbatasan dengan Timor Leste kondisinya rusak berat. Bila musim hujan tiba, daerah perbatasan pun menjadi wilayah yang terisolasi, terputus dari dunia luar.
Jalan-jalan yang rusak di wilayah Kabupaten Belu, yaitu Desa Alas Utara, Desa Lamaknaen, Desa Fohuk, Desa Lutarato, Desa Fatubesi dan Desa Lookeu. Kondisi yang sama juga terlihat di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), seperti di Desa Inbate dan Aplal, di Kabupaten Kupang, yaitu jalur jalan menuju Oepoli.
"Akses jalan yang tidak terhubung atau terputus di sebagian besar jalur menuju wilayah perbatasan kita dan Timor Leste kondisinya akan semakin parah pada saat musim hujan," ujar Komandan Korem 161/WS Kupang, Kolonel Infanteri Edison Napitupulu kepada detik+ yang mengikuti rombongan wartawan meninjau lokasi perbatasan RI-RDTL tanggal 21-24 September 2011 lalu.
Bila musim hujan tiba, sebagian besar wilayah menjadi terisolasi, sehingga perekonomian masyarakat kurang berkembang. Implikasinya, akibat mata pencaharian yang kurang itu menyebabkan maraknya penyelundupan barang kebutuhan ke Timor Leste untuk menyambung hidup.
Selain jalan yang rusak, yang kerap menjadi persoalan yang krusial yaitu persoalan ketersedian air bersih. Tanah di Pulau Timor yang berstruktur karang menyebabkan kurangnya sumber air bersih. Akibatnya kesehatan masyarakat juga rendah.
Belum lagi persoalan penerangan listrik yang sangat terbatas di sejumlah daerah perbatasan. Dari pantauan detik+, sejumlah daerah di perbatasan ini kondisinya akan gelap gulita bila malam hari.
Kalaupun ada lampu yang menyala, itu karena warga banyak yang mengandalkan genset atau mesin disel. Tapi, lagi-lagi itu tidak akan bertahan lama, karena keterbatasan pasokan BBM, yang justru banyak dijual ke wilayah Timor Leste.
Kondisi ini terlihat di Kecamatan Kobalima, Kecamatan Nanaetdubesi, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Raihat yang semuanya masuk wilayah Kabupaten Belu. Juga di Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Miomafu Barat dan Kecamatan Mutis di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), serta di Kecamatan Amfoang Utara yang masuk Kabupaten Kupang.
"Banyak yang masih mengandalkan lampu minyak dan genset. Akibatnya kualitas hidup rendah, kurang terjamah informasi dan teknologi, perekonomian kurang berkembang menyebabkan SDM yang rendah dan mudah dihasut dan dibelokan ideologinya," imbuh Edison lagi.
Walau kondisinya seperti itu, Edison menegaskan, sampai saat ini belum ada persoalan keamanan yang menjadi konflik antara Indonesia dan Timor Leste. Karena, kedua negara terus melakukan kerjasama patroli keamanan di perbatasan, terutama dalam mengecek patok garis perbatasan kedua negara, pemantauan terhadap pelintas batas ilegal.
Kondisi mengenaskan tidak hanya di NTT yang menjadi perbatasan dengan Timor Leste. Tapi juga di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia.
Data yang diperoleh detik+ dari Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tercatat ada delapan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), Malinau, Nunukan, dan Kutai Barat (Kalimantan Timur).
Garis perbatasan di Kalimantan dengan Malaysia secara keseluruhan panjangnya 1.885,3 kilometer. Dari hasil survei yang dilakukan tahun 2007, di sepanjang garis perbatasan ini memiliki pilar batas sebanyak 9.686 buah. Kondisi tugu batas pada umumnya masih memprihatinkan dan jumlahnya masih kurang dibandingkan dengan panjang garis perbatasan yang ada.
Sayangnya, bila melihat potensi sumber daya alam di wilayah perbatasan Kalimantan yang cukup besar dan bernilai ekonomi tinggi, ternyata tidak sebanding bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya. Infrastruktur sosial ekonomi di kawasan ini, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun sarana prasarana penunjang wilayah, masih tertinggal dengan negara Malaysia.
Kondisi mengenaskan juga terjadi di perbatasan Papua dengan Papua Nugini yang panjangnya 760 kilometer yang memanjang dari Skouw, Jayapura hingga Benscbach, Merauke. Masyarakat di perbatasan di lima kabupaten seperti Jayapura, Keerom, Pegunungan Bintang, Boven Digoel dan Merauke juga secara ekonomi, pendidikan dan kesehatan masih memprihatinkan. Padahal, sumber daya alam, berupa kayu dan hasil pertambangan begitu kaya dan berlimpah yang terus dikeruk pemerintah dan perusahaan besar milik asing.
Terkait peningkatan kesejahteraan warga masyarakat di daerah perbatasan, khususnya antara RI-RDTL ini, Pemerintah Indonesia mengirimkan delegasi antara lain Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu ke Timor Leste pada tanggal 19-20 Agustus 2011 lalu.
Kunjungan itu di antaranya untuk membicarakan persoalan tiga titik batas wilayah kedua negara yang masih menjadi sengketa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di perbatasan agar lebih sejahtera. Salah satunya pemanfaatan pasar desa di wilayah perbatasan. Hanya saja sampai sekarang belum terdengar dan terlihat realisasinya.
http://www.detiknews.com/read/2011/10/03/124213/1735390/159/gelap-gulita-terisolasi-bila-hujan-tiba
Pengusaha Lokal Tergilas
Hadirnya aturan yang mengatur pelaksanaan tender proyek secara online, sangat merugikan pengusaha kecil atau pengusaha lokal. Pengusaha lokal tergilas karena tidak mampu bersaing dengan pengusaha nasional maupun internasional.
Hal itu disampaikan Ketua Ikatan Konsultan Indonesia (Inkindo) Propinsi NTT, Ir. Hengky Benu, kepada Pos Kupang di kantornya, Rabu (12/10/2011).
Benu mengatakan, pelaksanaan e-pro atau tender proyek online sama halnya dengan e-KTP. Tahun ini, pelaksanaannya sangat merugikan pengusaha lokal yang umumnya berpredikat sebagai pengusaha kecil.
Tetapi, jelasnya, suka atau tidak suka aturan tersebut wajib ditaati oleh semua pengusaha. Sebab e-pro merupakan perintah undang-undang.
Di NTT dan Kota Kupang khususnya, kata Benu, masih banyak kendala yang dihadapi sejak diberlakukan program tender proyek melalui online itu. Kendala itu, diantaranya sumber daya manusia (SDM) yang belum siap plus perangkat jaringan yang belum memadai.
Di satu sisi, lanjut dia, pelaksanaan tender secara online berguna untuk meningkatkan profesionalisme pengusaha, tetapi untuk penerapannya di NTT sangat sulit. Apalagi di daerah-daerah di NTT belum memiliki jaringan internet yang memadai.
Ia berharap, pemerintah propinsi melalui biro administrasi pembangunan mampu memberikan sosialisasi kepada pengusaha secara maksimal.
Menurut dia, pengusaha lokal bisa habis tergilas karena pelaksanaan tender tersebut sangat transparan. Pekerjaan sekecil apapun semua pengusaha di seluruh Indonesia pasti tahu. “Bagaimana bisa bersaing kalau dengan kondisi daerah kita yang akses internetnya saja masih susah dan banyak yang belum mahir berinternet,” ujarnya.
Ia mencontohkan pada tender konsultan, bagaimana pengusaha NTT bisa melakukan penawaran dan bersaing dengan pengusaha Jakarta yang memiliki segalanya.
“Misalnya, saya tawarkan satu sak semen 42.000 karena ingin mendapatkan keuntungan 2000, tetapi saat itu pula semua mata sedang memandang ke saya. Ada pengusaha yang lebih kaya dari saya, bisa saja ia menawarkan satu sak semen Rp 30.000. Yang jelas pasti saya tergilas karena yang akan menang adalah penawaran terendah,” katanya.
Saat ini, katanya, penerapan e-pro ini sangat dirasakan para pengusaha. Ada 19 paket proyek yang nilainya di atas Rp 1 miliar dan ada banyak pengusaha NTT yang mendaftar dan hanya empat yang lolos. “Ini akan sangat menyulitkan pengusaha, juga berdampak pada pembangunan infrastruktur di daerah ini,” katanya.
Ia berharap, biro administrasi pembangunan bisa melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan maksimal dan dilakukan secara intens.
Selain itu, katanya, adanya keberpihakan penerapan e-pro atau tender proyek online harus berpihak kepada pengusaha lokal atau pengusaha kecil.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/71649/ekbis/pengusaha-lokal-tergilas
Hal itu disampaikan Ketua Ikatan Konsultan Indonesia (Inkindo) Propinsi NTT, Ir. Hengky Benu, kepada Pos Kupang di kantornya, Rabu (12/10/2011).
Benu mengatakan, pelaksanaan e-pro atau tender proyek online sama halnya dengan e-KTP. Tahun ini, pelaksanaannya sangat merugikan pengusaha lokal yang umumnya berpredikat sebagai pengusaha kecil.
Tetapi, jelasnya, suka atau tidak suka aturan tersebut wajib ditaati oleh semua pengusaha. Sebab e-pro merupakan perintah undang-undang.
Di NTT dan Kota Kupang khususnya, kata Benu, masih banyak kendala yang dihadapi sejak diberlakukan program tender proyek melalui online itu. Kendala itu, diantaranya sumber daya manusia (SDM) yang belum siap plus perangkat jaringan yang belum memadai.
Di satu sisi, lanjut dia, pelaksanaan tender secara online berguna untuk meningkatkan profesionalisme pengusaha, tetapi untuk penerapannya di NTT sangat sulit. Apalagi di daerah-daerah di NTT belum memiliki jaringan internet yang memadai.
Ia berharap, pemerintah propinsi melalui biro administrasi pembangunan mampu memberikan sosialisasi kepada pengusaha secara maksimal.
Menurut dia, pengusaha lokal bisa habis tergilas karena pelaksanaan tender tersebut sangat transparan. Pekerjaan sekecil apapun semua pengusaha di seluruh Indonesia pasti tahu. “Bagaimana bisa bersaing kalau dengan kondisi daerah kita yang akses internetnya saja masih susah dan banyak yang belum mahir berinternet,” ujarnya.
Ia mencontohkan pada tender konsultan, bagaimana pengusaha NTT bisa melakukan penawaran dan bersaing dengan pengusaha Jakarta yang memiliki segalanya.
“Misalnya, saya tawarkan satu sak semen 42.000 karena ingin mendapatkan keuntungan 2000, tetapi saat itu pula semua mata sedang memandang ke saya. Ada pengusaha yang lebih kaya dari saya, bisa saja ia menawarkan satu sak semen Rp 30.000. Yang jelas pasti saya tergilas karena yang akan menang adalah penawaran terendah,” katanya.
Saat ini, katanya, penerapan e-pro ini sangat dirasakan para pengusaha. Ada 19 paket proyek yang nilainya di atas Rp 1 miliar dan ada banyak pengusaha NTT yang mendaftar dan hanya empat yang lolos. “Ini akan sangat menyulitkan pengusaha, juga berdampak pada pembangunan infrastruktur di daerah ini,” katanya.
Ia berharap, biro administrasi pembangunan bisa melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan maksimal dan dilakukan secara intens.
Selain itu, katanya, adanya keberpihakan penerapan e-pro atau tender proyek online harus berpihak kepada pengusaha lokal atau pengusaha kecil.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/71649/ekbis/pengusaha-lokal-tergilas
Pembangunan 1000 Rumah di TTS Merata di Tiap Kecamatan
Bantuan 1000 rumah dari Pemerintah Pusat bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Nusa Tenggara Timur (NTT) sedang diproses.
Pembangunan rumah tersebut menyebar ke setiap kecamatan yang ada berdasarkan hasil survei.
"Ke 1000 rumah ini dibagi dalam dua kategori, yakni 500 unit kategori khusus dan 500 dibangun secara stimulan," kata Kepala Dinas Pemukiman dan Tata Ruang, Epy Tahun, ST disela - sela sidang paripurna DPRD TTS, Rabu (12/10/2011).
Epy Tahun mengatakan, proses pembangunan 500 unit rumah kategori khusus ini sudah memasuki proses tender yang dilakukan di Kupang.
Menurutnya, ke 500 rumah ini dibangun terkonsentrasi di tiga desa masing - masing Desa Nusa, Nule dan Kesetnana, Kecamatan Mollo Tengah dan selebihnya menyebar pada beberapa kecamatan lain dengan alokasi biaya Rp 25 juta per unit siap ditempati.
Sementara pembangunan 500 unit lain secara stimulan , lanjut Tahun diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan total biaya Rp 10 juta per unit yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang menyebar di beberapa daerah termasuk penanggulangan korban bencana alam Nenoat sebanyak 90 unit.
"Dana ini dikelola oleh kelompok kerja (Pokja), saya sebagai kadis Pemukiman sebagai ketua dan Kepala Bappeda sebagai sekertaris," tegas Tahun.
Menurut Tahun, dana pembangunan ke 500 unit rumah secara stimulan ini diharapkan partisipasi masyarakat dengan menyediakan bahan lokal berupa kayu, batu dan pasir.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/71596/kupangterkini/pembangunan-1000-rumah-di-tts-merata-di-tiap-kecamatan
Pembangunan rumah tersebut menyebar ke setiap kecamatan yang ada berdasarkan hasil survei.
"Ke 1000 rumah ini dibagi dalam dua kategori, yakni 500 unit kategori khusus dan 500 dibangun secara stimulan," kata Kepala Dinas Pemukiman dan Tata Ruang, Epy Tahun, ST disela - sela sidang paripurna DPRD TTS, Rabu (12/10/2011).
Epy Tahun mengatakan, proses pembangunan 500 unit rumah kategori khusus ini sudah memasuki proses tender yang dilakukan di Kupang.
Menurutnya, ke 500 rumah ini dibangun terkonsentrasi di tiga desa masing - masing Desa Nusa, Nule dan Kesetnana, Kecamatan Mollo Tengah dan selebihnya menyebar pada beberapa kecamatan lain dengan alokasi biaya Rp 25 juta per unit siap ditempati.
Sementara pembangunan 500 unit lain secara stimulan , lanjut Tahun diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan total biaya Rp 10 juta per unit yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang menyebar di beberapa daerah termasuk penanggulangan korban bencana alam Nenoat sebanyak 90 unit.
"Dana ini dikelola oleh kelompok kerja (Pokja), saya sebagai kadis Pemukiman sebagai ketua dan Kepala Bappeda sebagai sekertaris," tegas Tahun.
Menurut Tahun, dana pembangunan ke 500 unit rumah secara stimulan ini diharapkan partisipasi masyarakat dengan menyediakan bahan lokal berupa kayu, batu dan pasir.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/71596/kupangterkini/pembangunan-1000-rumah-di-tts-merata-di-tiap-kecamatan
Mangan NTT Dieksport ke Timor Leste
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Propinsi NTT, Drs. Yosep Lewokeda, mengatakan, hubungan antar sektor di daerah ini belum berjalan baik.
Menurutnya, NTT struktur ekonominya belum terdiversifikasi secara baik menjadikan hubungan fungsional antar sektor ekonomi belum terjalin baik. Share sektor pertanian sangat menonjol sementara industrinya sangat kecil.
Di sisi lain, sektor perdagangan dan perhubungan mulai menonjol. Sehingga, yang diperdagangkan adalah komoditas pertanian tanpa pengolahan yang berarti.Perdagangan luar negeri, katanya, sampai semester I, nilai ekspor NTT sebesar 14.049.969 (US) dollar dan nilai impor sebesar 198.221,82 (US) dollar.
Negara tujuan utama, jelasnya, adalah Timor Leste untuk mangan, sedangkan negara asal impor adalah Vietnam, Australia dan Timor Leste untuk komoditi, gandum, bangunan terapung dan kopi kulit.
Ia berharap, perlu adanya percepatan perubahan struktur ekonomi NTT agar keterkaitan fungsional antar sektor ekonomi dapat tercipta. Dan ini terjadi jika aliran investasi di sektor industri pengelolaan (sekunder) meningkat.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/71644//kupangterkini/2011/10/14/mangan-ntt-dieksport-ke-timor-leste
Menurutnya, NTT struktur ekonominya belum terdiversifikasi secara baik menjadikan hubungan fungsional antar sektor ekonomi belum terjalin baik. Share sektor pertanian sangat menonjol sementara industrinya sangat kecil.
Di sisi lain, sektor perdagangan dan perhubungan mulai menonjol. Sehingga, yang diperdagangkan adalah komoditas pertanian tanpa pengolahan yang berarti.Perdagangan luar negeri, katanya, sampai semester I, nilai ekspor NTT sebesar 14.049.969 (US) dollar dan nilai impor sebesar 198.221,82 (US) dollar.
Negara tujuan utama, jelasnya, adalah Timor Leste untuk mangan, sedangkan negara asal impor adalah Vietnam, Australia dan Timor Leste untuk komoditi, gandum, bangunan terapung dan kopi kulit.
Ia berharap, perlu adanya percepatan perubahan struktur ekonomi NTT agar keterkaitan fungsional antar sektor ekonomi dapat tercipta. Dan ini terjadi jika aliran investasi di sektor industri pengelolaan (sekunder) meningkat.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/71644//kupangterkini/2011/10/14/mangan-ntt-dieksport-ke-timor-leste
Belum Ada Pabrik Daging di NTT
Walau Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan penghasil ternak dan ikan, tapi sampai sekarang belum ada pabrik daging kaleng di daerah ini.
Ke depan, dengan adanya perdagangan bebas, diharapkan ada investor yang mau mengembangkan berbagai potensi yang ada di NTT, termasuk pabrik pengalengan daging.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NTT, Drs. Yosep Lewokeda mengemukakan hal tersebut, saat membuka penyuluhan tentang Ketentuan Untuk Pemulihan Kerugian Industri Dalam Negeri Akibat Barang Impor Dumping di Hotel Kristal Kupang, Kamis (13/10/2011).
Hadir pada kesempatan ini, Sekretaris Komite Anti Dumping Indonesia (Kadi), Penta Riris Nasution, para staf propinsi maupun Kota Kupang, utusan dari instansi terkait, perguruan tinggi, asosiasi pengusaha (Inkindo dan Kadin) dan para pengusaha di Kota Kupang.
Lewokeda mengatakan, perkembangan perekonomian di daerah ini masih jauh dari harapan. Kegiatan ekspor impor merupakan kegiatan perdagangan yang membutuhkan perhatian khusus pemerintah.
Menurutnya, struktur ekonomi NTT belum terdiversifikasi secara baik sehingga hubungan fungsional antarsektor ekonomi belum terjalin baik. Share sektor pertanian sangat menonjol sementara industrinya sangat kecil.
Di sisi lain, sektor perdagangan dan perhubungan mulai menonjol sehingga, yang diperdagangkan adalah komoditas pertanian tanpa pengolahan yang berarti.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/71647/kupangnews/ekbis/2011/10/14/belum-ada-pabrik-daging-di-ntt
Ke depan, dengan adanya perdagangan bebas, diharapkan ada investor yang mau mengembangkan berbagai potensi yang ada di NTT, termasuk pabrik pengalengan daging.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NTT, Drs. Yosep Lewokeda mengemukakan hal tersebut, saat membuka penyuluhan tentang Ketentuan Untuk Pemulihan Kerugian Industri Dalam Negeri Akibat Barang Impor Dumping di Hotel Kristal Kupang, Kamis (13/10/2011).
Hadir pada kesempatan ini, Sekretaris Komite Anti Dumping Indonesia (Kadi), Penta Riris Nasution, para staf propinsi maupun Kota Kupang, utusan dari instansi terkait, perguruan tinggi, asosiasi pengusaha (Inkindo dan Kadin) dan para pengusaha di Kota Kupang.
Lewokeda mengatakan, perkembangan perekonomian di daerah ini masih jauh dari harapan. Kegiatan ekspor impor merupakan kegiatan perdagangan yang membutuhkan perhatian khusus pemerintah.
Menurutnya, struktur ekonomi NTT belum terdiversifikasi secara baik sehingga hubungan fungsional antarsektor ekonomi belum terjalin baik. Share sektor pertanian sangat menonjol sementara industrinya sangat kecil.
Di sisi lain, sektor perdagangan dan perhubungan mulai menonjol sehingga, yang diperdagangkan adalah komoditas pertanian tanpa pengolahan yang berarti.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/71647/kupangnews/ekbis/2011/10/14/belum-ada-pabrik-daging-di-ntt
Kamis, 13 Oktober 2011
Tolong Perhatikan Fasilitas Pos Batas Motain
Foto: eputobi.netPemerintah Provinsi NTT sudah mengusulkan pembangunan pos pengamanan perbatasan Indonesia-Timor Leste di Motain Kabupaten Belu kepada Kementerian Pertahananan dan Keamanan RI. Pasalnya fasilitas di pos batas itu sangat memrihatinkan.
Usulan itu disampaikan menyusul fasilitas pos pengamanan yang memprihatinkan dibandingkan dengan milik Timor Leste.
"Memang itu fakta. Tetapi kalau dilihat sudah ada perkembangan yang baik dari hari ke hari sesuai dengan kemampuan pemerintah," ujar Wakil Gubernur NTT, Esthon Foenay, kepada wartawan, di Kupang, Kamis (13/10/2011) siang.
Esthon dimintai tanggapannya pembangunan fasilitas pengamanan besar-besaran yang dilakukan Pemerintahan Timor Leste di perbatasan di dekat Motoain, Kabupaten Belu. Salah satu fasilitas yang dibangun pemerintah setempat yakni fasilitas security gate yang dapat mendeteksi isi setiap kendaraan yang diperiksa.
"Saya bersama pak Gubernur sudah menyampaikan persoalan itu ke Menteri Pertahanan dan Keamanan untuk menjadi perhatian. Semoga segera direspon untuk kebaikan semua," kata Esthon.
Dikatakannya, upaya pengamanan lintas batas juga menjadi perhatian Polri. Ia mengamati jajaran kepolisian sudah membangun pos-pos dibeberapa titik perbatasan.
Ia menambahkan, Pemprov NTT hanya sebatas mengusulkan saja. Soal kewenangan anggaran dan pembangunan menjadi urusan pemerintah pusat.
"Urusan moneter, pertahanan dan keamanan menjadi kewenangan pemerintah pusat," tandas Esthon.
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/71611/kupangnews/polkam/2011/10/13/tolong-perhatikan-fasilitas-pos-batas-motain
20 Sekolah Di NTT Dapat Bansos
Sebanyak 20 sekolah atau lembaga pendidikan di NTT memperoleh dana bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). Besar bantuan kepada 20 sekolah/lembaga pendidikan tersebut bervariasi antara Rp 15 juta sampai Rp 25 juta.
"Dana bansos tersebut sudah ada surat keputusannya dari Kemdiknas, dan tidak lama lagi akan cair uangnya," ungkap Anggota Komisi X DPR RI, Jefri Riwu Kore kepada koran ini usai rapat internal Komisi X DPR RI, Rabu (12/10).
Menurut Jefri, dana bansos yang diberikan kepada 20 sekolah/lembaga pendidikan itu merupakan hasil perjuangannya ke Kemdiknas, dimana setelah dirinya turun ke daerah, didapati banyak sekolah, khususnya sekolah swasta yang sangat membutuhkan perhatian. "Banyak sekolah swasta kita, misalnya yang dikelola Yupenkris (Yayasan Usaha Pendidikan Kristen, Red) kondisinya memprihatinkan sehingga perlu perhatian pusat.
Sehingga dalam rapat dengan Mendiknas, saya usulkan agar diberi bantuan guna membantu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah tersebut. Saya bersyukur karena perjuangan saya tidak sia-sia, dimana Kemdiknas akhirnya merealisasikan bansos tersebut," kata Jefri.
Jefri mengatakan, 20 sekolah yang mendapat bansos Kemdiknas itu seluruhnya berada di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, serta Kabupaten TTS. Untuk jumlah dan tingkatan sekolah penerima bansos terdiri dari satu kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tiga Taman Kanak-kanak (TK), tujuh Sekolah Dasar (SD), empat Sekolah Menengah Pertama (SMP), empat Sekolah Menengah Atas (SMA), dan satu lembaga pendidikan yakni Yayasan Usaha Pendidikan Kristen (Yupenkris) Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT). (Selengkapnya lihat grafis).
Jefri menjelaskan, bansos yang SK-nya sudah ditandatangani Kepala Biro Keuangan Kemdiknas, Subagyo itu diperuntukan untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikannya. "Saya berharap dengan dana ini, meskipun jumlahnya tak seberapa, namun diharapkan bisa memberi motivasi dan semangat kepada sekolah untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas siswanya," harap Jefri. (aln/fmc)
No. Sekolah Penerima Nilai Bansos
1. PAUD Mawar Sharon Kota Kupang Rp 20 juta
2. TK Kristen Betlehem Kota Kupang Rp 20 juta
3. TK Kristen Pasir Panjang Kota Kpg Rp 20 juta
4. TK Galed Kelapa Lima Kota Kupang Rp 20 juta
5. SD GMIT Manulai I Kab. Kupang Rp 20 juta
6. SD GMIT SoE II TTS Rp 20 juta
7. SD GMIT SoE IV TTS Rp 20 juta
8. SD GMIT Batuna, Kab. Kupang Rp 20 juta
9. SD GMIT Bonipoi 3 Kota Kupang Rp 20 juta
10. SD GMIT Bonipoi 4 Kota Kupang Rp 20 juta
11. SD GMIT Bonipoi 6 Kota Kupang Rp 20 juta
12. SMP Kristen 2 SoE, TTS Rp 25 juta
13. SMP Kristen 3 SoE, TTS Rp 25 juta
14. SMP Kristen 4 Amarasi, Kab. Kupang Rp 25 juta
15. SMP Kristen 1 Kota Kupang Rp 20 juta
16. SMA Kristen 1 SoE, TTS Rp 15 juta
17. SMA Kristen 2 SoE, TTS Rp 15 juta
18. SMA Kristen 1 Kota Kupang Rp 20 juta
19. SMA Kristen Tarus, Kab. Kupang Rp 20 juta
20. Yupenkris GMIT Kota Kupang Rp 15 juta
http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=43853
Perpustakaan NTT di Suatu Hari
Perpustakaan merupakan salah satu sumber pengetahuan. Di Perpustakaan tersedia banyak buku dari berbagai bidang ilmu. Perpustakaan sering digunakan sebagai tempat membaca dan mengerjakan tugas sekolah/kuliah. Berikut ini beberapa foto seputar Badan Perpustakaan NTT pada Kamis, (13/10/2011).
Badan Perpustakaan Propinsi NTT di Jalan Oerip Soemardjo, Kota Kupang.
Lorong lantai tiga yang sepi.
Pemandangan Lt. 1 dan lorong Lt. 2. Sepi
Buku tamu di ruang referensi.
Bekerja sama.
Membaca koran nasional.
Ruang baca untuk dewasa cukup ramai.
Sisi lain ruang baca dewasa.
Tempat kerja pegawai kosong.
Satu orang membaca di ruang koran lokal.
Online dengan laptop.
Menitipkan tas.
Badan Perpustakaan Propinsi NTT di Jalan Oerip Soemardjo, Kota Kupang. 
Lorong lantai tiga yang sepi.
Pemandangan Lt. 1 dan lorong Lt. 2. Sepi
Buku tamu di ruang referensi.
Bekerja sama. 
Membaca koran nasional.
Ruang baca untuk dewasa cukup ramai.
Sisi lain ruang baca dewasa. 
Tempat kerja pegawai kosong.
Satu orang membaca di ruang koran lokal.
Online dengan laptop.
Menitipkan tas.
Langganan:
Postingan (Atom)