JAKARTA, Timex-Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas), Fasli Jalal mengungkapkan bahwa sebanyak 82 juta anak Indonesia masih belum bisa mendapatkan akses pendidikan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup bangsa.
Fasli menyebutkan, dari angka 82 juta anak tersebut, 29 juta di antaranya golongan anak yang seharusnya masuk pendidikan anak usia dini (PAUD). Selanjutnya, 41 juta anak masuk golongan usia wajib belajar sembilan tahun SD dan SMP. Sedangkan 12 juta lainnya usia SMA. "Kondisi ini benar-benar sangat menyedihkan," ujar Fasli usai peresmian Yayasan Pendidikan Astra-Michael D Ruslim (YPA-MDR) dan penyerahan bantuan beasiswa oleh PT Astra Internasional Tbk di TMII, Jakarta, Selasa (18/5).
Lebih lanjut Fasli mengatakan, masih banyak masalah dalam dunia pendidikan yang harus membutuhkan bantuan atau uluran tangan. Bantuan yang dimaksud, antara lain dukungan program-program Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia. Sementara Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) yang bertindak sebagai regulator, akan terus berupaya dan memfasilitasi berbagai peluang demi berkembangnya program CSR bagi peningkatan bidang pendidikan.
"Kondisi pendidikan di Indonesia memang masih bisa dikatakan cukup memprihatinkan. Bahkan, masih banyak anak-anak usia jenjang SD-SMP yang belum menikmati akses pendidikan, atau apa yang kita sebut dengan joy full learning dalam wajib belajar 9 tahun," jelas Fasli.
Menurutnya, jika anak-anak itu telah selesai mengemban pendidikan wajib belajar 9 tahun, lanjut Fasli, anak-anak masih perlu lagi tambahan life-skill untuk masa depannya, baik untuk kemudian berlanjut kuliah atau kerja, atau kerja dulu kemudian kuliah. "Kami sangat berharap dengan segala potensi dan kebutuhan itu bisa saling bersinergi," tukasnya.
Terpisah, Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Serikat Mahasiswa Indonesia (KPP SMI), Syahrir Burhanudin, menyatakan bahwa kondisi pendidikan nasional saat ini sudah berada pada tahap kapitalisasi yang semakin parah. Menurutnya, pendidikan telah diposisikan sebagai penghasil keuntungan dan penyalur tenaga kerja dengan upah murah di tengah sempitnya lapangan kerja.
"Regulasi yang ada saat ini tidak berpihak sedikit pun pada rakyat kecil. Kapitalisasi pendidikan saat ini juga telah menimbulkan banyak persoalan di semua tingkatan pendidikan," ujar Syahrir saat mengelar aksi unjuk rasa bersama puluhan anggota SMI lainnya di depan Gedung Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Jakarta, kemarin. (cha/jpnn)
Sumber: Timor Express, 21 mei 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar