Peringkat kelulusan Ujian Nasional (UN) yang diraih provinsi NTT selama dua tahun berturut-turut (2010-2011) adalah diurutan 33 dari 33 provinsi. Tapi prestasi tahun lalu tak bisa disamakan dengan angka kelulusan tahun ini.
Pada UN 2010, jumlah peserta UN SMA/MA NTT sebanyak 35.201. Dari jumlah itu, hanya 16.868 siswa (47,59 persen) yang lulus, sedangkan sisanya 18.333 siswa (52,08 persen) tidak lulus. Tahun ini, peserta UN SMA/MA NTT berjumlah 32.532 siswa. Dari jumlah itu,
sebanyak 30.719 siswa (94,43 persen) dinyatakan lulus, dan hanya 1.813 siswa (5,57 persen) yang tidak lulus.
Menyikapi ini, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Muhammad Nuh mengatakan, walau NTT berada di peringkat 33 dari 33 provinsi selama dua tahun berturut-turut, secara esensi ada perbaikan. "Kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu, sudah ada perbaikan. Kami bersyukur.
Tapi persoalannya kan semua provinsi ini berlomba untuk baik-baik nilainya, sehingg siapa yang memiliki percepatan lebih cepat, ya...dia akan bisa naik. Taruhlah DIY, kan tahun lalu termasuk banyak yang tidak lulus, tahun ini DIY relatif bagus. Jadi persoalannya mesti nanti tidak ada cerita daerah yang tidak rangking bawah.
Semua pasti dari 33 provinsi itu pasti ada yang terbawah dan pasti ada yang teratas," ungkap Muhammad Nuh menjawab pertanyaan Timor Express usai membuka acara Gebyar Apresiasi Karakter Siswa Indonesia (G-AKSI) di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Jakarta, Senin (16/5).
Menurut M. Nuh, perengkingan yang dilakukan Kemdiknas terhadap hasil UN hanyalah untuk membandingkan hasil UN diantara 33 provinsi, namun yang terpenting, adalah, pertama, jumlah lulusannya naik. Kedua, nilai batas ambang lulus juga naik. "Jadi kalau rata-rata nilainya misalkan enam koma, sekarang dia bisa naik tujuh koma, itu menunjukkan ada perbaikan.
Oleh karena itu, khusus untuk NTT, kita berikan perhatian secara khusus.
Apa bentuk perhatiannya? Tahun lalu sudah kita berikan perhatian khusus, tahun ini juga akan kita berikan perhatian, karena tugas kita, dengan UN ini kita ada petanya, kalau sudah ada petanya, kita lalukan perbaikan. Yakin bahwa pendidikan nggak akan pernah berhenti untuk melakukan perbaikan," urai M. Nuh.
Meski kali ini NTT kembali menempati peringkat 33 dari 33 provinsi, Muhammad Nuh meminta agar tidak perlu berkecil hati karena, tahun ini NTT sudah ada perbaikan. "NTT tidak usah berkecil hati, karena sudah ada perbaikan. Tugas kita ke depan adalah menggenjot lagi. Tapi jangan khawatir pasti ada daerah yang rangking terakhir karena 33 provinsi itu akan balapan semua," kata M. Nuh.
Seperti apa perlukuan khusus yang dimaksud Mendiknas? Menurut Muhammad Nuh, hasil UN tahun ini tentu akan dievaluasi, setelah diketemukan hasil diagnosanya seperti apa, misalnya apa faktor penyebab nilainya rendah, apakah karena faktor fasilitas pendidikan, kualitas guru, metodologi atau alat pendukung pembelajaran. "Jika semuanya sudah didiagnosa, ya... semuanya diikuti dengan langkah perbaikan," kata M. Nuh.
Apakah perhatian itu dengan kembali mengalokasikan dana intervensi senilai Rp 1 miliar bagi kabupaten yang kelulusannya rendah, sebagaimana dilakukan tahun lalu? "Oh tidak. Ada banyak (Bentuk perhatiannya, Red). Uang itu kan stimulasi saja, tapi yang lebih penting misalkan sertifikasi. Kalau sertifikasi gurunya itu masih banyak yang belum, tentu kita akan alihkan ke sana," jelas M. Nuh.
M. Nuh menambahkan, perhatian khusus atau perlakuan khusus terhadap daerah yang hasil UN-nya rendah, dilihat berdasarkan kapasitas fiskalnya. "Saya melihatnya begini, perlakuan khusus itu kan tergantung kapasitas fiskalnya. Diantara sebagian banyak provinsi yang kapasitas fiskalnya rendah, ya...NTT.
Bedan dengan Papua, dia kaya karena ada dana otsus, maupun DAU Pendidikan. Dari sisi rupiah, Papua nggak kekurangan duit. Tapi NTT itu sumber dayanya kecil, PAD-nya kecil, dan nggak punya dana otsus, nah ini yang harus dibantu.
Jadi bantu orang miskin tapi punya sumber daya sama orang miskin yang tak punya sumber daya alam itu kan lain. Kalau orang miskin yang tidak punya sumber daya, ya dikasih sumber dayanya, kalau miskin tapi ada sumber dayanya, maka yang dibantu adalah memperbaiki manajemennya," papar mantan Menkominfo ini.
Menyinggung soal dana intervensi peningkatan mutu pendidikan, berapa yang akan diberikan tahun ini, Mendiknas mengaku belum bisa memastikan karena perhitungannya belum selesai. "Kalau tahun lalu ada 100 kabupaten, tahun ini saya belum pastikan karena belum selesai dihitung," katanya.
M. Nuh mengatakan bahwa anggaran pendidikan yang dialokasikan dari APBD disadari belum mampu mendorong peningkatan pendidikan secara maksimal, sehingga perlu disupport dari pusat.
http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=43113
Tidak ada komentar:
Posting Komentar